Stop Mengumbar Aurat Bangsa

0
140

KERIUHAN  politik terkait KPK di DPR, sejatinya, adalah memperlihatkan sisi memalukan bangsa ini ke panggung dunia. Karena hiruk-pikuk itu amat susah dipahami akal sehat, atau anomali yang luar biasa.

Bagaimana tidak menyebut sebagai anomali? Sebab, yang terlihat secara terang-benderang adalah ketidakteraturan atau penyimpangan.

Perkara pertarungan kepentingan antara KPK dan DPR, yang untuk sementara, bermuara pada penggunaan Hak Angket DPR. KPK yang berada di ranah eksekutif, diselidiki dengan mekanisme Hak Angket oleh legislatif, itu sesungguhnya lumrah. Karena itu adalah hak konstitusional DPR. Bahwa ada cacat prosedural dalam pembentukan Pansus Angket atau motivasi pribadi di balik penggunaan hak tersebut, itu soal lain.

Yang tidak lumrah adalah proses politik yang menyertainya. Hak Angket diusulkan oleh partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Sementara partai-partai yang beroposisi terhadap pemerintah menentang Pansus tersebut.

Melihat jejak perseteruan KPK dengan DPR, rekomendasi Pansus tentu akan berujung pada pemangkasan sejumlah kewenangan lembaga antikorupsi tersebut. Berdasarkan riwayat perseteruan itu, tentu mustahil DPR ingin memperkuat KPK.

Tetapi Presiden Joko Widodo menunjukkan pembelaannya terhadap KPK, dan justru menghendaki penguatan KPK.

Di sinilah anomalinya. Sikap partai pendukung presiden bertolak belakang dengan sikap presiden. Jika yang berseberangan itu adalah kelompok oposisi, tentu memang demikian semestinya.

Keanehan yang mungkin hanya terjadi di Indonesia ini menjadi kaca pembesar tentang banyak hal dalam tradisi politik Indonesia.

Pertama, betapa koalisi politik hanya didasarkan pada kepentingan yang amat sangat praktis-transaksional, yakni bagi-bagi kekuasaan. Ketika koalisi untuk mendudukkan presiden sudah selesai, dan kue kekuasaan rampung didistribusikan, koalisi “beli putus” pun berakhir. Koalisi transaksional dianggap selesai, karena konsesi kekuasaan yang diterima dipahami sebagai bayaran atas dukungan. Setelah itu, setiap partai kembali ke naluri dasarnya, mencari konsesi baru.

Karena wadah partai itu ada di parlemen, ya, parlemenlah yang dijadikan sawah ladang mereka meneroka konsesi baru. Makanya sangat masuk akal mengapa banyak terjadi disain anggaran yang sarat rekayasa di Badan Anggaran (Banggar) DPR, yang sangat koruptif. Korupsi by design itu sudah menyeret banyak anggota DPR ke balik jeruji besi.

Kedua, koalisi partai yang tidak sehat. Kongsi politik mendukung Jokowi sebagai calon presiden kemarin tidak berlandaskan kesamaan platform, baik antara sesama partai, atau antara partai dengan Jokowi. Kalau platform sama, tentu tak akan ada perbedaan prinsipil di antara sesama partai, dan antara partai dengan pemerintah.

Tolok ukur dalam menentukan koalisi politik semestinya adalah kesamaan platform. Itulah yang menjadi pengikat perjuangan bersama mereka. Masalahnya, partai-partai politik Indonesia sangat miskin platform, untuk tidak menyebut tidak ada sama sekali. Selain jargon atau logo partai, sukar bagi publik untuk mencari apa perbedaan mendasar antara partai yang satu dengan yang lain. Karena rakyat sukar mencari perbedaan, maka pemilu kehilangan eksistensinya sebagai wadah penentuan pilihan politik.

Padahal semestinya, preferensi pemilihan dalam pemilu antara lain berdasarkan diferensiasi platform dan program partai. Jadi, kalau dikatakan pemilu adalah pesta demokrasi, maka maknanya berhenti pada semata-mata kata “pesta” saja.

Ketiga, tidak jelasnya eksistensi partai politik dan kepemimpinan partai politik. Akrobat politik di DPR belakangan ini sulit untuk didefinisikan sebagai aksi perseorangan, fraksi atau partai. Normalnya, yang bermain di kancah legislatif adalah fraksi dengan ujung tombak para anggotanya. Sedangkan fraksi itu adalah perpanjangan tangan partai di parlemen.

Jika menurut logika itu, fraksi berada di bawah kendali penuh partai. Tetapi kenyataannya, sikap fraksi dan partai seringkali berbeda. Demikian pula sikap perseorangan anggota yang kerap bertentangan dengan fraksi atau partainya. Katakanlah misalnya usul pembekuan KPK yang disuarakan Henry Yosodinigrat atau Masinton Pasaribu. Sikapnya itu membuat mereka diancam sanksi oleh Fraksi PDIP dan DPP PDIP.

Ini menunjukkan tidak adanya “partitur” yang baku dalam orkestra partai politik di Indonesia. Akibatnya, pemain orkes itu ada yang diam saja, dan ada yang membunyikan alat musik sesuka mereka, sementara sang dirigen tak paham pula harus berbuat apa. Sehingga yang terdengar adalah bunyi-bunyian yang tak beraturan.

Rangkaian anomali ini adalah aurat bangsa, karena pamali jika dilihat bangsa lain. Masalahnya siapa yang harus menghentikan “porno-aksi” ini? Mengharapkan para pelaku, jelas mustahil. Karena mereka asyik-masyuk menikmati kegilaan tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here