Stop Negara Ad-Hoc

0
113

KENDATI menuai badai kritik, Menko Polhukam Wiranto tetap menjalankan tim asistensi hukum untuk memantau dan mengkaji ucapan serta tindakan tokoh. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam tertanggal 8 Mei 2019, tim itu sudah bekerja sesuai pesanan tugasnya.

Tugas pertama, melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca-pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum. Kedua, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kajian hukum sebagaimana hasil kajian dan asistensi hukum sesuai kewenangan. Dan ketiga, menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah.

Kritik dan penentangan datang dari banyak kalangan. Komnas HAM misalnya menilai tim tersebut berpotensi memasung kebebasan berpendapat warga negara di alam demokrasi. "Tim asistensi hukum Kemenkopolhukam yang memiliki tugas seolah sebagai quasi-penyelidik dikhawatirkan akan mereduksi kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat secara lisan, tulisan, yang berarti mencederai praktik demokrasi dan juga hak asasi manusia," kata Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan,  pada Jumat (10/5).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berpendapat, kehadiran tim itu berbahaya dalam konteks penegakan hukum yang adil. Sebab, melalui tim tersebut pemerintah dapat mengintervensi upaya penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan Amnesty International Indonesia menilai pembentukan tim ini rawan disalahgunakan oleh penguasa.  Sejumlah akademisi dan pegiat hak-hak sipil juga menyuarakan keberatan serupa.

Kita tak perlu membahas mengapa Wiranto tetap bergeming menghadapi badai kritik itu. Tak perlulah dipersoalkan apakah dia mempunyai target-target politik secara pribadi di balik itu. Juga tak perlu lagi ditinjau apa dampak keberadaan tim itu terhadap kekebasan berpendapat. Toh semua pegiat hak-hak demokrasi sudah menyuarakan itu.

Kita ingin melihat sisi lain yang terkait. Dalam pandangan kita, kebijakan membentuk tim itu bisa dianggap tidak sejalan dengan keberadaan lembaga penegak hukum yang ada. Sebab sudah ada lembaga yang bertanggungjawab memelihara ketertiban, keamanan dan melakukan penegakan hukum.  Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan adalah segitiga penegakan hukum dalam negara demokrasi berlandaskan hukum seperti Indonesia.

Semua lembaga dalam criminal justice system ini mestinya berjalan efektif dan berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Jika ada tindakan atau perbuatan warga negara yang melanggar hukum, tugas kepolisianlah untuk bertindak dan menangani perkaranya sesuai ketentuan. Demikian pula dengan kejaksaan, dan bermuara di pengadilan sebagai tempat terakhir menemukan keadilan.

Negara hukum berkewajiban membuat semua lembaga ini berdaya-guna. Jika ada kelemahan, tugas negaralah memperbaikinya. Satu-satunya cara normatif untuk memperbaiki kelemahan itu adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan lembaga-lembaga tersebut. Membuat tim di luar lembaga tersebut –walaupun tujuannya hanya mengasistensi— sama artinya dengan tindakan sementara untuk menutupi penyakit, namun tidak untuk menyembuhkan penyakit itu.  

Kita perlu menekankan ini, sebab fenomena tim ad-hoc ini sudah sering kali terjadi. Sebutlah misalnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.Tim ini, berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016, mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Menyapu bersih pungli berarti menyasar para penyelenggara negara. Padahal, di atas kertas, ada lembaga yang bertugas membersihkan itu, misalnya inspektorat di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Juga ada kepolisian dan kejaksaan.

Pemerintah juga pernah membentuk Satgas Pangan atas perintah Presiden Joko Widodo menjelang puasa Ramadhan tahun lalu ini terdiri dari Polri, Kementerian Pertanian, KPPU, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bulog. Satgas ini dibentuk atas perintah Presiden Joko Widodo menjelang puasa Ramadhan tahun lalu. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian,  Satgas bertugas memantau stabilitas harga sembako dan pangan, juga melakukan penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan. Dan satgas ini sukses menjaga stok dan kestabilan harga bahan pangan, dan hasilnya bisa menekan angka inflasi.

Tetapi, pembentukan satgas pangan juga dapat dilihat dari perspektif yang sama seperti Satgas Saber Pungli tadi. Tugas memantau stabilitas harga sembako dan pangan bisa dilakukan oleh Kementerian Pertanian, KPPU, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian atau Bulog. Mereka punya data yang (semestinya) akurat tentang itu. Penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan menjadi wilayah polisi. Polisi jelas punya kemampuan membongkar itu.

Tak ada yang kurang dalam skema lembaga yang ada. Artinya tanpa membentuk satgas ini-itu yang bersifat ad-hoc tersebut, penangangan oleh lembaga-lembaga permanen pun bisa dilakukan. Tetapi kita suka bergenit-genit membentuk aneka satgas yang bertugas sementara.

Menyelesaikan masalah dengan membentuk tim-tim ad-hoc justru mempertontonkan bahwa lembaga-lembaga penegakan hukum itu tidak berfungsi.

Pemerintah baru hasil pemilu ini mesti menghentikan penyelesaian ad-hoc ini, sebab itu justru membuka aib pemerintah yang gagal mengoptimalkan tugas lembaga yang ada.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here