Stop, Pelarangan Buruh Berserikat !!!

0
143

Nusantara.news, Jember – Kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat telah kita rasakan bersama selama hampir 19 tahun. Kebebasan itu sudah dirasakan oleh berbagai macam organisasi serikat buruh yang tumbuh di daerah-daerah dengan basis industri. Ironisnya, kebebasan itu idak dinikmati oleh buruh PT. Kharisma Agro Universal di Jember.

Bahkan secara terang-terangan PT. Kharisma Agro Universal  melarang para buruh ketika akan membentuk Serikat Buruh Muslim Indonesia (SABURMUSI) di perusahaan tersebut. Pelarangan itu membuat DPP SABURMUSI geram dan menganggap kasus itu sebagai bentuk pemberangusan terhadap serikat buruh.

Tindakan melarang dan menghalangi pembentukan serikat buruh di lingkungan perusahaan merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan  sebagai wujud dari union busting.

Pelarangan terhadap pembentukan serikat buruh telah melanggar peraturan pemerintah, ungkap Presiden SABURMUSI Syaiful di Jember, Kamis (19/1/2017) kemarin. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Agro Universal adalah wujud dari union busting. “Kami akan segera melaporkanya ke beberapa pihak”, lanjutnya.

Lebih lanjut, Syaiful dalam pernyataan sikapnya menuntut PT. Kharisma Agro Universal tidak menghalang-halangi pendirian serikat buruh yang dijamin dan dilindungi undang-undang. Selain itu Syaiful meghimbau Kapolri untuk segera menginstruksikan Kapelres Jember agar segera melakukan penangkapan kepada manajemen PT. Kharisma Agro yang telah melanggar hukum.

Syaiful juga menuntut Bupati Jember beserta jajaran Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan tindakan dengan melibatkan pengawasan Disnaker Kabupaten Jember.

Selanjutnya, Syaiful juga menegaskan, DPW SARBUMUSI Prov. Jawa Timur akan melakukan advokasi dan membuat desk pelaporan atas kasus pemberangusan serikat buruh serta menyerukan kepada seluruh jajaran DPC  SARBUMUSI Jember beserta anggota untuk merapatkan barisan untuk berjuang melawan segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan.

Pelarangan berserikat bagi para buruh di tengah tumbuhnya nilai demokrasi merupakan sebuah ironi. Padahal, pemerintah telah melindungi kebebasan para buruh yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Buruh dengan segala keterbatasanya mencoba sekuat tenaga untuk mencari nafkah di pabrik-pabrik dan perusahaan. Akan tetapi, pemilik modal hanya duduk dan bergelimang keuntunga dengan cara-cara membatasi hak buruh berkelompok dan bersuara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here