Stop Perdebatan Sia-sia Soal Presidential Threshold

0
215
Ilustrasi

Nusantara.news, Jakarta – Pola ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) menjadi salah satu isu hangat yang dibahas dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilu 2019. Hingga saat ini, fraksi-fraksi di DPR belum menemukan titik temu berapa angka ideal presidential threshold.

Saking alotnya perdebatan, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edi berharap isu presidential threshold tak mengganjal pembahasan empat isu RUU Pemilu.

Berbicara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017), Lukman Edi mengatakan, empat isu krusial yakni, sistem pemilu, metode konversi suara, alokasi kursi per dapil dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sudah mengerucut di antara sejumlah fraksi.

Yang masih jadi polemik adalah isu presidential threshold. Hingga saat ini pandangan 10 fraksi masih terbelah. Ada tiga partai pendkung 20%, yakni PDIP, Golkar, dan Partai NasDem. Sementara PKS dan PKB ngotot di angka 4% atau setara dengan besaran parliamentary threshold. Sedangkan Hanura dan PPP juga berkeras pada angka sekitar 10- 15%. Adapun Demokrat, Gerindra, dan PAN meminta di angka 0 persen.

Mengapa fraksi-fraksi di DPR begitu keras mempertahankan sikapnya soal isu presidential threshold?

Ini pertanyaan menarik yang menggelitik publik. Bila didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 14/PUU-XI/2013, maka pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) pada 2019 nanti dilaksanakan serentak.

Dalam putusannya tersebut, MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112  UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg atau tidak serentak.

Mencermati bunyi putusan MK itu, maka perdebatan antar-Fraksi di DPR soal presidential threshold menjadi sia-sia.

Logikanya, bagaimana mungkin bisa mengetahui perolehan suara partai politik pada pileg yang dijadikan dasar untuk mengajukan calon presiden/wakil presiden (cawapres), sementara pileg dilaksanakan bersamaan atau serentak dengan pilpres?

Lantaran itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berharap fraksi-fraski di DPR segera menghentikan perdebatannya. Dia menyarankan, sebaiknya fraksi yang mewakili parpol itu mau berbesar hati menerima kenyataan bahwa setiap parpol atau gabungan parpol bisa mengajukan capres/cawapres tanpa ada ambang batas alias nol persen.

Bila fraksi berkeras memaksakan besaran ambang batas di atas nol persen, maka pelaksanaan pilpres akan dianggap inkonstitusional.

Karena itu, dirinya memastikan akan menggugat ke MK jika nanti DPR memutuskan jumlah presidential threshold diatas nol persen.

“Berapa persen pun itu jelas bertentangan dengan Pasal 22 E UUD 1945 sebagaimana tecermin dalam putusan MK tentang pemilu serentak. Karena itu, kami akan gugat ke MK,” cetus Yusril.

Adapun pasal 22 E UUD 1945 yang dimaksud berbunyi sebagai berikut :

(1)          Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali.

(2)          Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden, wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

(3)          Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik

(4)          Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5)          Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6)          Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Bila akhirnya MK mengabulkan gugatan Yusril itu, maka hasil Pilpres 2019 tentu akan dinyatakan tidak sah. Jika sudah begitu, maka tentu rakyat yang sudah menyalurkan hak pilihnya dirugikan. Selain itu, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan negeri.

Lantas apa solusi dari perdebatan sia-sia yang dilakoni fraksi-fraksi di DPR?

Mungkin ada baiknya fraksi-fraksi segera menghentikan perdebatan yang kerap terulang menjelang pelaksanaan Pilpres itu dan fokus pada isu krusial yang masuk akal.

Selain itu, partai politik segera menyiapkan calonnya yang berkualitas dan berintegritas menghadapi Pilpres 2019. Sejatinya, pelaksanaan pilpres akan menghasilkan pemimpin yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Untuk itu, seorang capres harus memiliki kemandirian dan terlepas dari kepentingan siapapun termasuk partai politik. Pelaksanaan pilpres harus terbebas dari praktik negosiasi politik yang sifatnya taktis dan jangka pendek. Jangan sampai partai-partai politik mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. []

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here