Stop Reformasi Sekarang!

0
201

MUNGKIN sekaranglah waktunya untuk menghentikan era reformasi. Secara semantik maupun substansial, sangat cukup alasan untuk berkata “stop” pada reformasi.

Reformasi adalah usaha untuk menyusun ulang, me-re-formasi, agar diperoleh sebuah susunan atau formasi baru yang diinginkan. Dari kata aslinya dalam Bahasa Inggris, reformation, oleh Kamus Oxford diartikan sebagai “the action or process of reforming an institution or practice’.

Setelah 20 tahun berjalan, ternyata kita belum kunjung menemukan susunan baru yang disepakati bersama untuk jadi landasan melompat ke masa depan. Dalam 20 tahun kita tak pernah berhenti mereformasi, membongkar-pasang, seluruh tiang-tiang dalam bangunan negara ini. Alih-alih mendapatkan sebuah susunan baru, yang terlihat adalah bengkalai pekerjaan rumah berserakan di sana-sini. Bahkan pekerjaan rumah yang terbengkalai itu bukannya segera diselesaikan, tapi justru kembali dibongkar dari awal.

Ini persis seperti cerita Sisyphus dalam mitologi Yunani. Sisyphus dihukum para dewa untuk memikul batu besar ke atas bukit. Sesampai di puncak, batu akan digelindingkannya ke bawah, dan dia kembali untuk membawanya ke puncak bukit. Begitu terus berulang-ulang.  Dalam esainya Mythe de Sisyphe, Filosof Prancis Albert Camus melukiskan kelakuan Sisyphus ini dengan satu kata: Absurd.

Mungkin kata itu layak kita lekatkan kepada reformasi. Sebab, sekali lagi, selama 20 tahun menyusun ulang, me-re-formasi, belum ada juga susunan baru. Atau jangan-jangan kita tak tahu sebenarnya susunan seperti apa yang hendak dibuat. Karena itu proses selama 20 tahun ini melulu hanya menjadi uji-coba aneka rupa susunan. Tapi belum lagi suatu susunan sempurna diterapkan, kita membongkarnya dan memulai penyusunan baru dengan berpedoman peta buta.

Hingga hari ini kita masih berdebat tentang parliamentary threshold, presidential threshold, kedudukan lembaga-lembaga negara. Kedudukan lembaga legislatif misalnya. Tak pernah ada format yang jelas dan permanen tentang kedudukan DPR. Itu terlihat dari gonta-gantinya UU MPR, DPR, DPRD dan DPR (MD3). Setiap ada DPR baru hasil pemilu, maka UU MD3 langsung diganti dengan yang baru.

Saat ini masih saja bergelora keinginan untuk menyusun ulang berbagai sistem dalam kehidupan bernegara. Apakah pelaksanaan pemilu serempak yang akan diuji coba pada 2019 nanti benar-benar sesuai untuk diterapkan di negara ini? Apakah kepala daerah itu perlu dipilih langsung oleh rakyat, atau dikembalikan lagi ke DPRD? Apakah partai politik perlu disederhanakan atau tidak?

Bahkan, masih saja ada wacana apakah kita perlu kembali ke UUD 1945 yang asli? Padahal negara ini sudah terlalu jauh berjalan dengan UUD hasil amandemen. Belum lagi bidang-bidang kehidupan lain yang tak kunjung terbentuk bangunan permanennya karena selalu dibongkar pasang.

Tak usahlah bicara hasil reformasi. Dalam sepekan ini, Nusantara.news sudah menguliti berbagai pencapaian selama reformasi yang ternyata jauh panggang dari api.

Mungkin karena kita menyebutnya era reformasi, sehingga kita tidak pernah selesai bongkar pasang. Ada kesalahan semantik yang berdampak pada kerancuan substansial.  Padahal, sebagai kata yang mengandung arti “mengubah”, intrinsik di dalamnya adalah adanya jangka waktu. Bahkan revolusi pun, yang perubahannya lebih drastis, dilakukan dalam masa tertentu saja.

Revolusi fisik di Indonesia hanya berlangsung empat tahun, sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 sesuai perjanjian Konferensi Meja Bundar.  Atau revolusi a la Mikhail Gorbachev di Uni Soviet dulu dengan konsep Glasnost (keterbukaan politik), Perestroika (restrukturisasi ekonomi), dan Uskoreniye (percepatan pembangunan ekonomi).

Revolusi Gorbachev mencapai klimaksnya tak sampai enam tahun. Terhitung sejak diucapkan pertama kali oleh Gorbachev pada tanggal 6 Maret 1986, sampai rubuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 dan bubarnya Uni Soviet, 26 Desember 1991. Peristiwa itu juga ditafsirkan sebagai berakhirnya komunisme, setidaknya di Eropa.

Atau Restorasi Meiji di Jepang malah lebih singkat, hanya sekitar tiga tahun, dari 1866 sampai 1869, yang terjadi di akhir zaman Edo dan awal era Kaisar Meiji. Tapi masa yang pendek itu berhasil membawa perubahan yang mendasar. Jepang kembali ke sistem kekaisaran, setelah sistem keshogunan berkuasa sejak 1601. Jadi perubahan dalam tempo singkat yang dipimpin oleh Meiji itu mampu menumbangkan kekuasaan dinasti Keshogunan Tokugawa yang sudah berumur hampir 300 tahun. Dengan perubahan itu Jepang berhasil mengkonsolidasikan sistem politiknya. Dan negara itu sukses meraih kemajuan hingga kini.

Reformasi, atau menyusun ulang ini, pun mesti ada jangka waktu, harus ada deadline. Waktu selama 20 tahun ini sudah terlalu lama untuk sekadar menyusun ulang. Tugas utama pemerintah, yang menikmati berkah kekuasaan di era reformasi, adalah “mereformasi” makna reformasi ini. Kalau tidak, kita seperti menghasta kain sarung: berputar-putar di jalan tak berujung.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here