Stop Tafsir Tunggal Pancasila oleh Penguasa

0
139

Nusantara.news, Jakarta – Pohon sukun itu, yang berdiri kokoh di atas bukit, menghadap ke laut. Di situlah, pada tahun 1934 hingga 1938, Soekarno banyak merenung. Beberapa saksi sejarah menuturkan, salah satu hasil perenungan Bung Karno di bawah pohon sukun itu adalah Pancasila (Historia, 30 Mei 2012).

Pohon sukun itu kemudian diberi nama “pohon Pancasila”. Lalu, lapangan—dulunya bukit—tempat sukun itu berdiri diberi nama “Lapangan Pancasila”. Di Ende, sebuah kota indah di Pulau Flores, Soekarno menjahit ide-ide besarnya mengenai Indonesia masa depan, termasuk ideologi Pancasila.

Tentu saja Soekarno tak sendirian. Sebab, gagasan embrio Pancasila pernah juga disampaikan para pendiri bangsa lainnya, utamanya dari Soepomo dan Mohammad Yamin, pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei – 1 Juni 1945. Sidang yang salah satunya membahas dasar negara itu merekam pergumulan pikiran dan dialektika yang melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan: kaum nasionalis murni, nasionalis agama, sosialis, aristokrat Jawa, hingga ideolog Barat.

Pertarungan gagasan mereka, jika kita baca di risalah sidang tersebut, sungguh sangat mengagumkan: bernas, berbobot, penuh kedalaman ilmu dan referensi, juga sama-sama kuat. Namun, perdebatan panjang di sidang BPUPKI hingga terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau tim 9 itu akhirnya menemukan titik temu: Pancasila sebagai jalan tengah.

Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni (yang kemudian dijadikan Hari Lahir Pancasila) menyebut Pancasila dengan istilah philosophische gronslag (dasar filsafat) dan weltanschauung (pandangan hidup).

Soekarno saat menyampaikan pidato rumusan Pancasila di sidang BPUKI, 1 Juni 1945. (Foto: Koleksi Rusdi Husein)

Namun dalam perjalanannya, Pancasila yang menjadi dasar negara, ideologi kebangsaan, penyangga persatuan dan kekayaan bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum, selalu mengalami ujian dan benturan dengan kelompok-kelompok dan nilai-nilai yang tak sejalan dengan Pancasila. Ditambah tafsir-tafsir monopolistik dari peguasa yang terkadang membuat Pancasila tak teraktualisasi dengan baik, bahkan justru berjarak dengan warga negara.

Pada masa Orde Lama, Soekano melakukan penafsiran Pancasila melalui penerapan Manipol/USDEK (Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) sebagai haluan negara. Era Soekarno, Pancasila berhasil menjadi penanda bagi tumbuhnya identitas keindonesiaan sekaligus pembangun karakter bangsa (nation character building) bagi sebuah negara yang baru merdeka. Sayangnya, penafsiran itu cenderung berpusat pada Sukarno. Aroma otoritarianisme tercium begitu pekat pada masa-masa ini.

Di masa Soeharto, Pancasila ditafsiran sebagai ideologi yang menguntungkan satu golongan saja yaitu kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, Pancasila dikeramatkan sebagai landasan stabilitas nasional dan menjadi ideologi tertutup untuk menggebuk lawan politik penguasa.

Meskipun demikian, di era Soeharto, pengejawantahan nilai-nilai pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan termasuk paling lengkap dan sistematis. Selain kita kenal BP7 dan program P4, orde baru juga merumuskan apa yang disebut Demokrasi Pancasila dan asas tunggal (di bidang politik), dan Sistem Ekonomi Pancasila (di bidang ekonomi).

Di era reformasi, Pancasila cenderung lebih difungsikan sebagai retorika dengan implementasi nilai-nilainya yang kurang efektif dan sering kali tidak sesuai dengan konteks zaman. Pancasila tak hanya gagal dalam kehidupan sehari-hari tapi juga gagal dilembagakan. Pelembagaan politik, ekonomi, dan sebagainya, juga produk regulasi dan kebijakan yang disusun elite negara terkadang luput dari nilai-nilai Pancasila.

Kini, di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tantangan pembumian Pancasila makin terasa pelik di tengah arus globalisasi yang makin luas pengaruhnya dan dalam penetrasinya, serta di antara ruang-ruang publik yang dipenuhi kelompok radikal, intoleran, dan berbagai upaya menggerus bahkan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Sebab itu, lahirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang semula bernama Unit Kerja Presiden Pemantapan Idiologi Pancasila (UKP PIP) pada 2017, adalah bagian dari ikhtiar pemangku kuasa untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila yang patut diapresiasi.

Hanya saja, momentum pembentukan BPIP tampaknya lebih didasari oleh kepentingan politis ketimbang kebutuhan substantif. Lepas tujuan positif yang diembannya, sebagian publik juga telanjur meyakini bahwa salah satu yang mendasari lembaga ini dibentuk adalah karena maraknya aksi kelompok yang dianggap intoleran dan radikal, yang terutama memakai isu agama dan SARA untuk menarik dan membangkitkan emosi massa. Kelompok ini juga kerap mengeritik dan berlawanan dengan pemerintah.

Jika alasan ini yang lebih mengental, maka aspek rasionalitas dan kematangan dalam pembentukan BPIP akan tergerus oleh sikap reaksioner dan nafsu “menindak” semata. Dengan begitu, pembuamian Pancasila bisa kehilangan arah dan ujung-ujungnya terjerumus kembali pada tafsir penguasa yang mengarahkan Pancasila sebagai alat gebuk dan indoktrinasi belaka.

Kekhawatiran serupa secara tersirat juga muncul dari pernyataan Prof Dr Mochtar Pabottinggi. Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menilai penguatan ideologi Pancasila melalui BPIP ini tidak bisa lagi menggunakan pendekatan doktrinasi gagasan seperti di masa orde baru. Menurutnya yang lebih penting sekarang ini adalah contoh konkret dari para pejabat negara dalam wujud perilaku, kebijakan, dan produk perundangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Kesalahan pemerintahan sebelumnya menempatkan Pancasila secara negarasentris sehingga dasar negara ini menjadi alat penundukan dan monotafsir sesuai selera elite. Mulai sekarang, Pancasila harus lebih dikenalkan sebagai pandangan dan cara hidup, yang status normatifnya menjadi pancaran dari budaya dengan cita rasa milik semua warga bangsa. Karena itu, pendekatan aktualisasinya pun harus kreatif dan disesuaikan dengan konteks zaman: tiap segmen kalangan berbeda pendekatannya.

Bagi generasi muda milenial (yang saat ini berusia 17 – 35 tahun), misalnya, pembumian Pancasila harus memperhitungkan pendekatan lewat setuhan teknologi dan masuk lewat media telepon genggam. Bagi mereka, segala informasi dan pengayaan wawasan bisa diakses lewat “jempol” mereka dengan perangkat ponsel dan supergadgetlainnya. Sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, dan lain-lain menjadi alat komuniaksi mereka, bahkan kerap menjadi sumber penyebaran sekaligus penyerapan segala hal: termasuk konten hoax, paham radikal, intoleransi, ujaran kebencian, dan sarana perekrutan ‘kader’ terorisme.

Sementara nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan atas perbedaan keyakinan, kemanusiaan, persatuan nasional, kemakmuran, dan keadilan sosial menjadi sangat abstrak bagi generasi milenial yang tidak punya kaitan emosional dengan masa ketika nilai-nilai itu dicetuskan.

Namun, bukan berarti Pancasila tidak relevan bagi mereka. Faktanya, menurut survei Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Agustus 2017 lalu, sebanyak 90,5 persen dari mereka (generasi milenial) tidak setuju idelogi Pancasila diganti. Sehingga tepat kiranya, untuk memperhatikan bagaimana menciptakan konten tandingan dengan pemanfaatan teknologi yang mendorong sikap Pancasilais di kalangan generasi muda.

Hal yang juga penting, BPIP perlu mengindifikasi dan meninjau ulang seluruh produk perundangan-undangan apakah sudah sesuai atau belum dengan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila. Temasuk dalam hal ini UUD 1945 yang sudah mengalami empat kali amandmen. Sebab, ada pendapat, dalam UUD 1945 tersebut ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan tak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here