Studi Kelayakan yang ‘Dilayak-layakkan’

0
410

Nusantara.news – Terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo memutuskan, mengulang kelayakan reklamasi pantai utara Jakarta. Lebih lanjut, Presiden mengaitkan proyek reklamasi dengan proyek Garuda yang terintegrasi dengan 17 pulau reklamasi atau dikenal dengan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development = Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara).

Proyek ini menggarisbawahi tiga unsur: Pertama, rancangan besar harus menjawab secara gamblang segala persoalan yang berkaitan dengan lingkungan. Kedua, tidak boleh ada pelanggaran kaidah-kaidah hukum dan aturan yang berlaku, dilakukan sinkronisasi di seluruh kementerian dan lembaga. Ketiga, proyek ini memberi manfaat bagi rakyat, terutama para nelayan. Ditegaskan harus dikendalikan pemerintah, tidak bisa menjadi kawasan eksklusif, seperti yang dipromosikan PT. Agung Podomoro di beberapa kota di Cina.

Order Presiden ini apakah bisa berjalan dengan baik jika reklamasi dengan keterlibatan dua pengembang, yang pasti akan membangun 20 properti dari proyek reklamasi itu di beberapa pulau. Sudah selayaknya pengembang tentu akan mengoptimalkan space yang dimiliki untuk kepentingan komersial.

Seimbang atau tidak, dengan kerusakan lingkungan, nelayan yang kehilangan mata pencaharian, rakyat kecil yang tergusur serta tercerabut dari kehidupan sosial dan perekonomiannya. Paling juga mereka dapat penawaran sebagai pekerja kasar/buruh untuk proyek tersebut. Lalu di mana trickel down effect (efek menetes ke bawah) yang diharapkan dari proyek reklamasi di banding biaya sosial dan politik yang dialami masyarakat sekitar?

Selamatkan Jakarta

Alasan utama Presiden Jokowi mengintegrasikan reklamasi 17 pulau dengan Proyek Garuda ini adalah untuk menyelamatkan Jakarta dari kacaunya sistem pengairan.

Sebagai ibukota negara, Presiden menilai DKI harus memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan yang mampu menyediakan air bersih yang berkualitas dan juga mitigasi penurunan permukaan tanah, pengelolaan air limbah, revitalisasi air sungai, dan juga pengendalian banjir.

Berdasarkan data yang diterima Presiden, penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta saat ini mencapai rata-rata 2,5-12 cm, dan diperkirakan seluruh Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut pada 2030.

“Jangan dipersempit hanya yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta saja,” kata Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Jokowi menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Belanda pekan sebelumnya. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, Presiden Jokowi mengapresiasi berlangsungnya proyek-proyek infrastruktur, terutama yang terkait dengan pasokan air bersih dan sanitasi, water for food dan ekosistem, pengelolaan air bersih, dan ketahanan air bersih. Dirinya pun berharap kerja sama pengelolaan air dapat difokuskan untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, terutama dalam bidang transfer keahlian dan teknologi.

Untuk diketahui, selain Proyek Garuda/National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), Belanda juga turut terlibat dalam proyek Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS) yang sedang berlangsung di Jakarta.

Sebelum cuti kampanye, Ahok mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Aturan ini untuk mencabut moratorium agar amdal dapat dilakukan.

Jelas, Ahok sangat perhatian pada pengembang, di tengah keterbatasan waktunya masih sempat membantu kemudahan pengembang dalam membangun proyek reklamasi. Ahok memprediksi ada tambahan 5.100 hektare lahan baru bagi Jakarta di 17 pulau.

Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 26 Januari 2017, setuju reklamasi untuk Teluk Jakarta dihentikan.

Proyek reklamasi terkesan lebih mengutamakan pembangunan fisik dengan dua izin, diprioritaskan adalah proyek properti. Agresifitas penjualan space khususnya di kota-kota besar di Cina oleh Grup Podomoro, menguatkan Ahok lebih memprioritaskan pembangunan properti di pantai utara Jakarta, bukan giant sea wall seperti yang dulu digadang-gadang akan menjadi solusi ancaman kehancuran pantai utara Jakarta. Apalagi dengan harus mengorbankan perekonomian nelayan dan menggusur rakyat kecil Jakarta dari huniannya.

Pulau G, protes dan kelayakan baru

Nelayan pantai utara Jakarta menggugat PT. Muara Wisesa Samudera (Grup Podomoro) ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atas izin reklamasi yang mengakibatkan pendapatan nelayan menurun akibat lumpur dan kerusakan lingkungan.

Putusan pemerintah agar kelayakan dikaji ulang. Namun pada 31 Januari 2017 diumumkan dan mulai disosialisasikan di Kelurahan Pluit, Jakarta Utara mengenai proyek reklamasi pulau G. Ini merupakan tahap awal dari amdal, dan pengembang harus transparan dalam menginformasikan hasil studi kelayakannya. Amdal ini sejalan dengan kebijakan NCICD dari Bappenas. Amanat ini juga dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, maka akan dinilai oleh dua lembaga tersebut bersama Pemprov DKI Jakarta.

Amdal ini merupakan penyempurnaan dari yang sebelumnya, namun LBH Jakarta dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan, “Itu hanya kehendak pengembang agar proyek tetap dilanjutkan.”

Sungguh, Pemprov DKI Jakarta sangat disorientasi, sangat pro-taipan setelah Ahok memimpin DKI Jakarta. Herannya, pihak Istana juga mendukung penuh tanpa syarat, hanya beralasan mengkaji ulang dan mengutamakan kepentingan rakyat, dengan program pengembang yang terbukti menyuap DPRD dan aparat Pemprov DKI Jakarta. Untuk menindaklanjuti kelayakan Pulau G, baru-baru ini justru melakukan penyuapan kembali kepada nelayan dan pengurus RT/RW di Muara Karang. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here