Suara NU Terbelah, Pilgub Jatim 2018 Belum Tentu Adem

0
245
Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa ikut bergabung dalam istighotsah kubro dengan ratusan ribu Nahdliyin. Basis massa perempuan di Jatim yang dimiliki Khofifah tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan loyalitas Muslimat NU sangat tinggi terhadap ketua umumnya.

Nusantara.news, Surabaya – Jatim Adem. Kalimat itu acapkali diucapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul pada pencalonannya sebagai Gubernur Jawa Timur periode mendatang. Jatim Adem sudah melekat pada sosok Gus Ipul. Bahkan sudah seperti slogan kampanye menyongsong Pilgub Jatim 2018 nanti.

Gus Ipul menggagas Jatim Adem bukan tiba-tiba. Bukan pula tanpa alasan. Di dalamnya terkandung makna dan capaian. Jatim Adem adalah Jatim yang Aman, Demokratis, Ekonomi Berkeadilan, dan Membahagiakan warga. Jatim Adem menjadi acuan gerak ke depan untuk menciptakan Jawa Timur adem (dingin) alias sejuk. Entah itu di saat menghadapi tahun politik; Pilkada serentak dan Pilgub Jatim 2018 serta Pilpres 2019, hingga meletakkan perubahan berkelanjutan sebagai targetnya.

Dari sini, sebelum mencapai target, Jatim Adem bisa direpresentasikan langkah antisipatif Gus Ipul untuk menciptakan iklim demokrasi yang kondusif. Sebuah terobosan persuasif untuk meredam gejolak dan meminimalisir potensi konflik akibat manuver politik. Namun seiring dengan munculnya sosok Khofifah Indar Parawansa, apakah Jatim akan tetap adem? Belum tentu.

Seperti diketahui, baik Khofifah maupun Gus Ipul merupakan sama-sama kader Nahdlatul Ulama (NU). Keduanya bahkan saat ini masih aktif berada di jajaran kepengurusan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Gus Ipul menduduki salah satu kursi Ketua di PBNU, sedang Khofifah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU.

Meski keduanya punya latar belakang sama, namun peta kompetisi di Pilgub Jatim justru dipastikan semakin ketat. Itu karena kedua belah pihak sama-sama memiliki barisan massa pendukung fanatis. Baik di lingkaran partai politik (Parpol) pengusung, kelompok Kiai, maupun basis massa di lapisan paling bawah.

Dengan kondisi ini, maka potensi atau tingkat kerawanan konflik akibat terjadinya gesekan juga semakin tinggi. Apalagi jika situasinya diperkeruh para pendukungnya dengan memanfaatkan platform media sosial yang cenderung negatif dan massif.

Baca: Pilkada, Jurus Politik, Kecurangan dan Kepatuhan Santri

Rivalitas kuat antar pendukung Gus Ipul dan Khofifah inilah yang oleh banyak kalangan dikhawatirkan akan membuat Pilgub Jatim menjadi seperti Pilgub di DKI Jakarta: riuh, penuh pertentangan dan terjadi polarisasi. Bahkan, menurut Direktur SSC Mochtar W Oetomo, polarisasi dua kutub yang berlawanan ini mengandung risiko besar melahirkan konflik horizontal.

“Di Jatim memang kecil kemungkinan terjadi polarisasi politik yang dibumbui isu SARA seperti di Pilgub Jakarta. Tapi dengan rivalitas yang semakin menguat antara Gus Ipul dan Khofifah, jika tidak terkelola dan terkendali dengan baik, bisa saja polarisasi itu justru muncul di akar rumput NU, sebagai basis utama kedua kandidat. Konflik antarsaudara kerapkali justru malah lebih keras dan sulit sembuhnya,” kata Mochtar yang juga pengajar di Universitas Trunojoyo Madura itu.

Tarik Menarik Dukungan Massa NU

Belum lama ini, PDIP sudah memutuskan berkoalisi dengan PKB di Pilgub Jatim 2018. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu menyandingkan Bupati Banyuwangi Abdulah Azwar Anas (Anas) dengan Gus Ipul yang terlebih dahulu dideklarasikan oleh PKB sebagai Cagub. Duet Gus Ipul-Anas direpresentasikan sebagai politik aliran: Agamis-Nasionalis.

Pasca putusan koalisi tersebut, tensi dukungan warga NU di Jawa Timur langsung memanas. Apalagi setelah muncul klaim dukungan basis massa Muslimat NU terhadap pasangan Gus Ipul-Anas. Klaim itu dikatakan Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar (Pak Halim) yang tak lain adalah kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Menurut dia, kekuatan organisasi perempuan Islam binaan Khofifah ini akan solid mendukung pasangan Gus Ipul-Anas. Tak hanya itu, Pak Halim juga mengaku banyak kaum perempuan yang aktif di organisasi perempuan di partai. Baik di PKB maupun di PDIP. Salah satunya bernama Perempuan Bangsa (organisasi sayap PKB).

Peta dukungan warga NU di Pilgub Jatim nanti dipastikan berlangsung sengit. Sebab tarik menarik dukungan tak terelakkan. Itu menyusul bantahan keras dari Ketua I PW Muslimat NU Jatim Istibsyaroh. Bahkan, Istibsyaroh tak cuma membantah. Dia juga mengemukakan kekecewaannya lantaran statemennya diplintir wartawan saat mengonfirmasi kabar soal berbaliknya dukungan Muslimat NU ke Gus Ipul-Anas.

“Sebenarnya saya pas ditelepon itu sudah terasa (ada yang tidak beres), jangan-jangan… Makanya setelah itu saya telepon kembali, saya bilang Pak (menyebut nama wartawan) jangan merugikan saya lho ya. Terus dia bilang: Oh sudah masuk ke sana (redaksi) ibu, (beritanya) sudah dikirim,” jelas Istibsyaroh.

Dari sini bisa disaksikan jika genderang perang sebenarnya sudah ditabuh. Pertarungan antar dua kubu pendukung di tingkat bawah sudah terjadi. Indikasi ini semakin kuat saat Guru Besar UIN Surabaya itu mempertegas dan memastikan warga Muslimat NU Jatim akan total mendukung ketua umumnya yakni Khofifah setelah declare nanti.

“Wong ibu sendiri masa enggak dipilih. Jamaah (anggota Muslimat NU) sudah mengerti semua kok, kalau ibunya maju ya pasti pilih ibunya. Bu Khofifah juga sudah bicara banyak dengan saya terkait Pilgub Jatim,” katanya.

Loyalitas basis massa perempuan Islam ke Khofifah tampaknya memang kokoh. Meski mentalnya digoyang tapi tetap berpendirian. Momentum Halaqoh Mubalighoh di Pondok Pesantren (Ponpes) Syaichona Moh Cholil Bangkalan, Sabtu (7 Oktober 2017) dan peringatan Hari Santri Nasional di Pamekasan, Minggu (22 Okotober 2017) lalu cukup menjadi bukti.

Di Bangkalan, saat undangan yang hadir diajak mendoakan Gus Ipul, warga Muslimat NU dan Perempuan Bangsa yang “terjebak” di acara itu malah mendoakan Khofifah. Disebut terjebak karena jamaah mengaku tidak tahu jika di balik acara Halaqoh itu ternyata dibumbui politik untuk mendoakan Gus Ipul di PIlgub Jatim.

Sementara di Pamekasan, bukti loyalitas dan kecintaan warga Muslimat NU kepada ketua umumnya ditunjukkan ramai-ramai dengan membentang poster dan spanduk bergambar Khofifah. Satu pesan terselip: Muslimat NU loyal ke Khofifah dan tak bisa dipecah belah!

Tampaknya, ambisi kubu Gus Ipul-Anas merebut dukungan basis massa Muslimat NU bakal sulit. Meski itu memasuki jadwal kampanye Pilgub Jatim sekalipun. Hal ini pernah ditegaskan Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Hotman Siahaan.

Menurut Hotman Siahaan, basis massa perempuan di Jatim yang dimiliki Khofifah tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan meskipun Khofifah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum Muslimat NU, tapi loyalitas mereka tidak diragukan lagi. Tidak hanya itu, Khofifah juga diyakini memiliki pengaruh besar di organisasi Fatayat NU. Sebab grassroot NU Khofifah dinilai lebih mengakar.

Baca: Mesin Politik Khofifah yang Tak Dipunyai Partai

Gejolak antar pendukung tak hanya terasa di Badan Otonom (Banom) NU seperti Muslimat NU atau Perempuan Bangsa. Tapi juga di GP Ansor. Berbeda dengan massa Khofifah yang tetap solid, dukungan GP Ansor bisa disebut mudah pecah belah. Isyarat itu dipicu oleh bentuk kekecewaan GP Ansor kepada Gus Ipul.

Seperti halnya di Probolinggo. Meski Gus Ipul pernah menjabat Ketua Umum GP Ansor, namun dia dianggap tidak pernah punya kepedulian dengan pemuda Ansor. Apalagi setelah menjabat Wakil Gubernur Jatim selama dua periode. Bahkan, sikap aneh Gus Ipul yang mencoba kembali mendekat GP Ansor dianggap hanya karena ada maunya. Hal itu diungkapkan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo Muchlis.

“Disapanya baru-baru saja. Ke mana selama saat ini kok tidak pernah menyapa kami (Ansor),” jelas Muchlis dengan nada kecewa.

Tak hanya menuding Gus Ipul lupa sejarahnya. Tapi Muchlis juga meragukan visi dan misi pasangan Gus Ipul-Anas. Menurut dia, banyak pemuda Ansor di Jawa Timur terutama di wilayah Tapal Kuda hanya melihat sosok Gus Ipul di baliho saja. Kalau ada dukungan dari tingkat PW Ansor Jatim terhadap Gus Ipul, itu bukan mewakili organisasi. Sebab pemuda Ansor ditegaskannya tidak pernah mendukung Gus Ipul.

Tak ayal, pernyataan keras GP Ansor di Probolinggo itupun memantik reaksi tajam Ketua PW GP Ansor Jatim Rudi Tri Wahid. Anggapan GP Ansor enggan mendukung Gus Ipul langsung ditepis. Menurutnya, hubungan GP Ansor Jatim dengan Gus Ipul hingga kini terjalin cukup baik. Tidak ada satupun masalah timbul hingga menyebabkan keretakan hubungan keduanya.

“Kata siapa kalau GP Ansor Jatim tidak mendukung Gus Ipul atau ada kerenggangan? Justru sebaliknya. Wong dia itu seorang dewan penasehat, mantan ketua umum dan kader terbaik GP Ansor. Malah kita harus berada di garda terdepan untuk menyukseskan Gus Ipul,” tegas Rudi Tri Wahid saat menghadiri puncak HSN 2017 di Kabupaten Ngawi.

Waspadai Politik Transaksional

Fanatisme antar pendukung dan konflik kepentingan di Banom NU semakin menguatkan potensi terjadinya gesekan-gesekan di tingkat bawah. Ini masih belum termasuk silang pendapat terhadap profil ketokohan kedua kandidat oleh para kelompok kiai. Belum juga perbedaan pandangan elit Parpol soal elektabilitas dan progam kerja. Tentu saja kecenderungan suhu Pilgub Jatim bakal memanas bisa saja terjadi.

Kendati demikian, upaya Gus Ipul mewujudkan Jatim Adem dalam iklim demokrasi Jawa Timur boleh disebut berhasil. Setidaknya, Nusantara.news mencatat ada tiga momentum penting keberhasilan Gus Ipul mengimplementasikan Jatim Adem.

Pertama, saat PKB jauh-jauh hari bersikukuh mengusung Pak Halim sebagai Cagub, namun belakangan Pak Halim diminta legowo karena rekomendasi PKB akhirnya diserahkan ke Gus Ipul. Dinamika politik di Jatim berubah seketika. Dalam manuver politik ini, gejolak pro-kontra antar kader di internal PKB yang masih ngotot mempertahankan nama Pak Halim berhasil diredam. Gus Ipul memang harus berterimakasih pada 21 Kiai karena jasanya yang meminta pencalonan Pak Halim dibatalkan.

Kedua, akrobatik dukungan Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT). Kelompok Kiai yang dimotori KH Fahrurrozi atau akrab disapa Gus Fahrur ini tiba-tiba beralih mendukung Gus Ipul. Padahal semula mereka menyatakan dukungannya ke Khofifah. Bahkan dukungan itu sampai dilakukan di Jakarta dengan menyurati Presiden Joko Widodo. Aksi zig-zag Kiai Kampung inipun tidak diikuti perselisihan anggotanya alias adem-ayem. Lagi, Gus Ipul harus berterimakasih pada Gus Fahrur.

Dan Ketiga, soal rekomendasi PDIP ke Gus Ipul. Semula, kabar santer di Jatim menyebutkan PDIP akan mengusung Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Isu yang beredar ini sempat disambut hangat kader PDIP dan warga Surabaya yang memang menginginkan Risma maju. Sayangnya, Risma menolak dicalonkan.

Belakangan, rekomendasi PDIP akhirnya diberikan ke Gus Ipul. Beruntung rekomendasi ini dibarengi ultimatum pecat bagi kader PDIP yang membangkang keputusan partai. Meski belum menjamin kader internal PDIP tidak kecewa, namun lagi-lagi Gus Ipul tetap harus berterimakasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sampai di sini, jika prinsip Jatim Adem benar-benar merupakan langkah politik untuk mencerminkan proses demokrasi yang sehat tentu tidak ada masalah. Malah itu patut diapresiasi. Namun jika Jatim Adem ternyata mengisyaratkan politik transaksional sehingga menimbulkan kecurangan, maka itu yang patut diwaspadai. Karena politik transaksional identik dengan money politic (politik uang).

Di zaman now, untuk meredam konflik tidak melulu bisa diselesaikan dengan uang. Jika itu dilakukan, justru bisa sebaliknya: menambah persoalan semakin pelik. Apalagi barisan massa Khofifah dikenal loyal dan punya kebersamaan sosial yang kuat. Hal itu tentu bisa menyulut api kemarahan pendukungnya. Dua kali dicurangi di Pilgub Jatim 2008 dan 2013 tentu sudah cukup menjadi catatan menyakitkan bagi tim pendukung Khofifah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here