Sudah Ada 6 Paket, RUU Pemilu Masih Ngaret, Ini Penyebabnya

0
268
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) bersalaman dengan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy (kiri) sebelum memulai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/17.

Nusantara.news, Jakarta – Sulitnya menemukan titik temu atas lima isu krusial di antara 10 Fraksi di DPR-RI sedikit dapat diatasi dengan 6 tawaran paket yang telah disusun oleh Pansus RUU Pemilu.  Ke-6 paket itu rencananya divoting sebelum lebaran, namun gagal dilakukan.

Rupanya pemerintah keberatan apabila voting dilakukan di Pansus. Mereka masih berusaha menjalin musyawarah-mufakat, kalau pun terjadi voting harus dilakukan di sidang paripurna, Bisa jadi voting tidak dilakukan dengan sistem paket, melainkan item per item dari ke-5 isu krusial yang belum disepakati oleh masing-masing fraksi di Pansus RUU Pemilu DPR-RI.

Berikut ini ke-6 Paket yang ditawarkan oleh Pansus RUU Pemilu DPR-RI yang belum tentu akan ditawarkan pada sidang paripurna DPR-RI.  Sebab hingga berita ini ditulis masih diupayakan musyawarah-mufakat di antara fraksi-fraksi yang ada. Bisa jadi jumlah paketnya berkurang atau bahkan voting akan dicicil  untuk setiap isu krusial yang belum disepakati.

Paket A

– Presidential Threshold : 20%/25%

– Parlementary Threshold : 5% (4%)

– Dapil Magnitude : 3-8

– Sistem Pemilu : Terbuka

– Metode Konversi Suara : Sainta Lague Murni

 

Paket B

– Presidential Threshold : 20%/25%

– Parlementary Threshold : 5% (4%)

– Dapil Magnitude : 3-10

– Sistem Pemilu : Terbuka

– Metode Konversi Suara : Quota Harre

 

Paket C

– Presidential Threshold : 0%

– Parlementary Threshold : 4%

– Dapil Magnitude : 3-10

– Sistem Pemilu : Terbuka

– Metode Konversi Suara : Quota Harre

 

Paket D

– Presidential Threshold : 10%/15%

– Parlementary Threshold : 4%

– Dapil Magnitude : 3-10

– Sistem Pemilu : Terbuka

– Metode Konversi Suara : Sainta Lague Murni

 

Paket E

– Presidential Threshold : 10%/15%

– Parlementary Thershold : 4%

– Dapil Magnitude : 3-10

– Sistem Pemilu : Terbuka

– Metode Konversi Suara : Quota Harre

 

Paket F

– Presidential Threshold: 10%/15%

– Parlementary Threshold : 5%

– Dapil Magnitude : 3-8

– Sistem Pemilu : Terbuka

– Metode Konversi Suara : Sainta Lague Murni

 

Kendati sudah ada 6 Paket namun pembicaraan diantara fraksi-fraksi yang mengusung masing-masing Paket masih alot. Sesungguhnya hal krusial, cetus Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, di Jakarta, Selasa (20/6) lalu, bukan President Threshold, melainkan tentang jumlah kursi yang diperebutkan di setiap dapil (distric magnitude) dan sistem konversi suara.

Sebut saja Paket A dan Paket B yang sama-sama menawarkan President Threshold 20%/25% namun berbeda pilihan dalam distric magnitude dan sistem konversi suara. Golkar tampaknya memilih paket A dengan pembagian kursi per daerah pemilihan (Dapil) 3-8 kursi dan sistem konversi suara Sainte Lague Murni. Sedangkan PDI Perjuangan cenderung memilih Paket B dengan pembagian kursi per dapil 3-10 dan sistem konversi suara seperti Pemilu Legislatif 2014 lalu, yaitu Quota Hare.

Setiap pilihan tentu saja ada konsekuensinya. Sebut saja alokasi kursi di setiap Dapil apabila mengikuti kehendak Golkar jumlah dapil akan bertambah. Konsekuensinya partai-partai yang mengandalkan sisa suara akan tergerus. Sedangkan partai-partai mapan kemungkinan akan Berjaya karena setiap Dapil minimal meraih satu kursi. Dengan lebih banyak dapil maka lebih banyak kursi yang didapat.

Begitu juga dengan sistem konversi suara. Sistem Quato Hare sebagaimana diterapkan pada Pemilu 2014 membuat PDI Perjuangan meraih 2 kursi di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan serta 1 kursi di Aceh, tapi sebaliknya di Pulau Jawa meskipun suaranya meningkat namun kehilangan satu kursi di Jawa Tengah. Sedangkan Golkar tidak mendapat tambahan kursi di Pulau Jawa tapi sebaliknya kehilangan banyak kursi di luar Pulau Jawa.

Lebih jelasnya, berikut ini Simulasi Sistem Konversi Suara, antara Quota Hare (Tabel I) dan Sainte Lague Murni (Tabel) berdasarkan perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 2014 sebagaimana dikutip dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM).  Sedangkan dua kolom terakhir adalah indeks efektivitas partai politik di parlemen dan tingkat disproposionalitas suara yang diukur dari indeks Least Squares Indices.

TABEL I : Quota Hare

Ada satu gejala menarik terkait Partai Hanura. Meskipun suaranya pada Pemilu 2014 naik pesat dari 3.922.870 (3,77%) pada Pemilu 2009 menjadi 6.579.498 (5,26%) pada Pemilu 2014, namun perolehan kursinya justru turun dari 18 kursi (2009) menjadi 16 kursi (2014). Apakah ini karena pengaruh sistem konversi suara? Mari kita cek sama-sama dengan simulasi sistem yang berbeda berikut ini :

TABEL II : Sainte Lague Murni

Berdasarkan Tabel di atas, Partai Golkar dan PDI Perjuangan sama-sama diuntungkan dengan sistem Sainte Lague Murni. Namun keuntungan terbesar ada pada Partai Golkar yang kursinya naik 4 kursi. Partai Hanura juga lebih diuntungkan karena naik 1 kursi. Begitu juga dengan PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan PPP yang naik 1 kursi. Sebaliknya perolehan PAN turun 3 kursi, PKS dan Gerindra turun 2 kursi, dan PKB turun 1 kursi. Sedangkan Nasdem tidak berubah.

Maka Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham memandang sistem Quota Hare tidak adil. Golkar menghendaki sistem yang digunakan adalah Sainte Lague Murni. “Kalau Quota Hare kadang ada satu kursi nilainya 250.000 suara, lalu pada dapil yang sama 15.000 pun dapat, ini kan tidak adil,” gugatnya.

Dengan kata lain, PDI Perjuangan masih bisa mengalah untuk menggunakan sistem Sainte Lague Murni, namun belum tentu bersedia dengan pembagian alokasi per dapil antara 3-8 kursi sebagaimana diusulkan oleh Partai Golkar. Sebab PDI Perjuangan sudah pasti khawatir kursinya akan banyak hilang di luar Pulau Jawa.

Jadi diperkirakan Ptesident Threshold tidak akan lagi menjadi perhatian utama partai-partai menengah, melainkan alokasi kursi di setiap dapil dan sistem konversi yang lebih mereka perhatikan. Dengan begitu, Presidential Threshold 20%/25% akan dibarter dengan alokasi suara per dapil yang tetap antara 3-10 kursi seperti Pemilu sebelumnya, dan repotnya tinggal metode konversi suara yang apabila mengunakan sistem Sainte Lague Murni berpotensi merugikan PAN, PKS, Gerindra dan PKB.

Dari kelima isu krusial di atas yang sudah mencapai permufakatan baru mengenai sistem Pemilu yang semua Fraksi sepakat dengan proporsional terbuka. Parliamentary Threshold juga bukan hal yang sulit untuk naik dari 3,5% menjadi 4%. Perbedaan tentang Presidential Threshold dan alokasi jumlah kursi per dapil mungkin lebih bisa dicapai kata mufakat. Sedangkan potensi voting pada Sidang Paripurna DPR-RI justru pada sistem konversi yang hingga kini pembahasannya masih alot.

Tentang PT 20%/25% hingga berita ini ditulis baru disetujui oleh 3 Fraksi, masing PDI Perjuangan (106 kursi), Partai Golkar (91 kursi) dan Partai Nasdem (36 kursi). Apabila dijumlahkan ketiganya baru mencapai 236 suara. Sedangkan yang setuju PT 10%/15% masing-masing PAN (48 kursi), PKB (47 kursi), PPP (39 kursi) dan Hanura (16 kursi). Apabila dijumlahkan baru 150 suara.

Situasinya akan bertambah ramai apabila Gerindra dan PKS ikut mendukung opsi PT 10%/15%, karena akan mendapat tambahan 113 suara. Kedudukannya akan menjadi 263 suara. Sedangkan Partai Demokrat sejauh ini dalam pemberitaannya mengatakan tetap konsisten dengan Paket C, yaitu PT 0%. Kalau PD walk-out, dan ini tampaknya strategi yang akan digunakan, maka PT10%/15% akan menang. Tapi ini akan fatal kalau PAN, PKB atau PPP balik badan mendukung PT 20%/25%.

Tentang alokasi jumlah kursi per dapil, hanya Golkar dan Gerindra yang mendukung pembagian kursi antara 3-8 kursi. Selebihnya tetap menginginkan pembagian 3-10 seperti pada Pemilu sebelumnya. Kalau terjadi voting pada sistem konversi kedudukannya akan seru. Apabila PDI Perjuangan memilih Quota Hare, dia akan didukung Gerindra, PAN dan PKB dengan total suara 307 suara, berbanding 253 suara dengan catatan Nasdem ikut sistem Sainte Lague Murni.

Tapi yang jelas dengan tetap diberlakukannya President Threshold 20%/25% dan Parliamentary Threshold antara 3,5% hingga 4%, sebenarnya cita-cita penyederhaan partai politik secara gradual tidak akan pernah tercapai. Fraksi-Fraksi di DPR akan bertambah banyak dan penguatan sistem Presidensiil akan jalan di tempat.

Terus apa yang akan terjadi selain pelanggengan oligarki politik. Elite politik akan selalu diisi, meminjam istilah orang Betawi, Lu Lagi Lu Lagi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here