Sudah Diberhentikan Otomatis Ahok Tak Perlu Buat Surat Pengunduran Diri

0
230
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Nusantara.news, Jakarta – Saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencabut gugatan kasus penodaan agama yang menjeratnya, secara otomatis Djarot Syaiful Hidayat resmi menggantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, Ahok tak perlu membuat surat pengunduran diri.

Hal itu sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang status hukumnya terpidana membawa konsekuensi dicabutnya jabatan kepala daerah yang diembannya.

“Saat Ahok mencabut gugatan dan menerima vonis hakim 2 tahun penjara, berarti status terpidana Ahok sudah inkracht. Sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, secara otomatis Ahok bukan lagi Gubernur DKI. Makanya, Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Plt Djarot yang langsung di eksekusi Mendagri,” jelas Muchtar Effendi Harahap, peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) kepada nusantara.news, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Sehingga, surat pengunduran diri Ahok yang ditandatangani pada Selasa (23/5/2017) dan khabarnya sudah diterima Jokowi itu hanyalah sekedar pencitraan Ahok belaka. “Tak ada kaitan surat pengunduran diri Ahok dengan pemberhentiannya sebagai Gubernur DKI. Karena, Presiden Jokowi memberhentikan Ahok itu demi hukum sesuai bunyi UU 23 tahun 2014 itu,” paparnya.

Dijelaskan Effendi, sesuai undang-undang tersebut, saat Ahok masih berstatus tahanan kasus penodaan agama berdasarkan perintah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, maka Ahok statusnya Gubernur DKI nonaktif. Tapi, begitu putusannya sudah inkracht, maka otomatis Ahok sudah diberhentikan sebagai Gubernur DKI.

Karena itu, DPRD DKI pun tak perlu menggelar rapat paripurna untuk memberhentikan Ahok. Namun, DPRD DKI harus segera menggelar rapat untuk mendefinitifkan Djarot sebagai Gubernur DKI dan mengangkat Wakil Gubernur DKI yang baru.

Menurut Effendi, posisi Wagub DKI sangat dibutuhkan untuk efektivitas pelayanan publik. Mengingat, Jakarta merupakan ibukota negara, selain itu untuk menuntaskan sejumlah proyek Ahok yang mangkrak.

“Kemarin saja saat Ahok masih gubernur didampingi Djarot masih ada proyek yang mangkrak. Ini ibukota harus ada wagub meskipun jabatannya tinggal beberapa jam,” katanya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan tak perlu wagub saat pengangkatan Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta definitif. Alasannya, karena masa jabatan yang tidak cukup untuk menduduki orang nomor 2 di Jakarta itu.

“Kan tinggal 18 bulan, sebentar lagi. Jadi, ga ada wakil,” kata Tjahjo beberapa waktu lalu.

Sementara itu, pihak Istana menyatakan pengunduran diri itu merupakan hak Ahok.

“Soal keputusan mundur atau tidak sepenuhnya adalah hak dan sikap pribadi Pak Ahok,” kata Jurru bicara Istana, Johan Budi.

Untuk itu, Johan berharap semua pihak untuk menghormatinya.  “Kami berharap agar semua pihak menghormati apa yang menjadi putusan Pak Ahok itu,” pungkasnya. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here