Sudah Lama, Diplomasi Indonesia “Turun Panggung” Dunia

0
80
Museum Konferensi Asia Afrika Bandung, Jawa Barat

Nusantara.news – Selepas era presiden Soeharto, nyaris tidak lagi terdengar peran diplomasi Indonesia di panggung dunia, khususnya dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Padahal di era kemerdekaan, meski usia negeri masih sangat muda, tokoh-tokoh bangsa Indonesia kerap memimpin inisiatif di panggung dunia. Nama Presiden RI Sukarno diposisikan sejajar dengan para pemimpin dunia, bahkan di Kawasan Asia-Afrika, dia begitu dikagumi. Kini, setelah 72 tahun merdeka,  dapat dikatakan, Indonesia mengalami “turun panggung” dari diplomasi dunia.

Melibatkan diri dalam mewujudkan perdamaian dunia adalah amanat pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Namun sekarang, Indonesia meski kerap terlibat dalam upaya perdamaian seperti di Palestina, namun cenderung tidak memiliki pengaruh.

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, pernyataan-pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo tentang perdamaian di Timur Tengah, bahkan tidak lebih terdengar ketimbang Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan yang mampu memancing perhatian dunia. Dalam krisis Qatar misalnya, Indonesia terkesan tak mau melibatkan diri, dengan alasan enggan mencampuri konflik internal negara-negara Teluk itu. Padahal krisis yang disebabkan boikot ekonomi ke Qatar telah menimbulkan keprihatinan kemanusiaan.

Dalam konflik Israel-Palestina, kecaman-kecaman keras Presiden RI untuk mendukung kemerdekaan Palestina seperti tak berbunyi di telinga masyarakat dunia, sehingga terkesan tidak berpengaruh apa-apa. Padahal Indonesia negara dengan Muslim terbesar di dunia. Israel tetap saja menzalimi rakyat Palesitina seperti yang terjadi baru-baru ini dengan penutupan akses ke Masjid Al-Aqsa, dan masyarakat dunia tetap bungkam.

Indonesia, seperti biasa, cukup dengan kecaman dan kecaman. Memang ada sedikit upaya, dengan mendorong sidang istimewa organisasi Islam dunia (OKI) di Turki. Indonesia pun mendesakkan dalam sidang tersebut agar agenda “Solusi Dua Negara” antara Israel-Palestina tetap dijalankan. Namun lagi-lagi, gaungnya hanya sesaat, kelanjutan prosesnya pun tak terdengar lagi, mungkin juga mentok di tingkat PBB.

Tak usah jauh-jauh ke tingkat dunia, di kawasan ASEAN saja peran diplomasi Indonesia untuk mewujudkan perdamaian juga melemah, meski Indonesia masih sebagai Ketua ASEAN. Indonesia tidak bisa berbuat banyak ketika tetangganya, Filipina, dililit masalah separatisme meskipun yang terakhir dilatarbelakangi masalah terorisme. Padahal dulu Indonesia aktif membantu perdamaian negara-negara tetangga, termasuk Filipina. Jangankan menyelesaikan konflik, membela hak hukum warga negara yang bekerja di negeri jiran saja, kerap kali kita lemah.

Sejarah diplomasi Indonesia

Tercatat dalam sejarah, Indonesia pernah punya peran diplomatik yang cukup diakui di dunia dalam mewujudkan perdamaian, di antaranya:

Agustus 1967, Indonesia bersama dengan Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus yang berisi kesepakatan untuk membentuk ASEAN (Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara), di sini peran Indonesia sangat dominan.

September 1971, Menteri Luar Negeri RI Adam Malik memimpin sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26. Ini sekaligus pengakuan dunia internasional akan kemampuan diplomasi Indonesia.

Februari 1976, KTT ASEAN berlangsung untuk pertama kalinya di Bali. Pada Konferensi tersebut ditandatangani “Declaration on ASEAN Concord” dan “ASEAN Treaty of Amity and Cooperation”. Kantor Sekretariat ASEAN didirikan di Jakarta, dengan H.R. Dharsono dari Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal pertama.

Januari 1977, Letnan Jenderal TNI Rais Abin diangkat menjadi Panglima United Nations Emergency Forces (UNEF) II. Ini pertama kalinya, dan belum ada lagi hingga sekarang, seorang perwira militer RI memegang jabatan puncak dalam misi penjaga perdamaian PBB.

Juli 1987, untuk membantu penyelesaian konflik di Kamboja, Indonesia selaku wakil ASEAN dan Vietnam menyetujui diadakannya pertemuan informal antara pihak-pihak yang bersengketa di Jakarta.

Juli 1988, akhirnya Pertemuan Informal Jakarta (JIM) diselenggarakan di Istana Bogor, dihadiri oleh Menlu RI, Menlu Vietnam, dan pemimpin dari keempat faksi di Kamboja.

Mundur lagi ke belakang, peran presiden RI pertama, Sukarno dalam diplomasi di panggung dunia juga sangat menonjol, di antaranya:

Pada September 1960, Sukarno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-15 menyampaikan pidatonya yang berjudul “Membangun Dunia Baru” (To Build the World Anew). Dalam pidatonya itu, dia menyerukan inisiatif tentang “Kekuatan Dunia Baru” (New Emerging Forces, NEFOS) untuk bangkit menuju tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang, melampaui dominasi negara-negara besar di dunia yang secara ideologis terbagi ke dalam Blok Barat dan Blok Timur.

Untuk mewujudkan hal itu, Indonesia lalu bertemu dengan para kepala pemerintahan Ghana, India, Mesir, dan Yugoslavia mempersiapkan penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961.

Tahun 1961, KTT Gerakan Non-Blok I diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia. Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India diutus oleh forum untuk menyampaikan hasil-hasil KTT ini  masing-masing ke Washington dan ke Moskow.

KTT GNB 1961 dan Konferensi Asia-Afrika 1955 mengukuhkan peranan Indonesia membangun tatanan dunia baru untuk negara-negara berkembang berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

Kini, setelah 72 tahun Indonesia merdeka peran Negara untuk mewujudkan perdamaian dunia terus merosot, bahkan cenderung tidak dipandang oleh dunia. Padahal sebagai negara dengan penduduk yang besar, serta negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya punya kepercayaan diri untuk terlibat dalam penyelesaian sejumlah krisis dunia, seperti yang terjadi di Timur Tengah, karena mereka sesama saudara Muslim. Politik luar negeri bebas aktif yang kini cenderung diartikan Indonesia harus bersikap netral, pada akhirnya membuat Negara seolah tidak memiliki sikap tegas dalam ikut mewujudkan perdamaian dunia.

Para diplomat Indonesia hingga saat ini terlibat dalam sejumlah konferensi baik di tingkat ASEAN maupun PBB, tapi lebih cenderung sekadar memenuhi kewajiban sebagai negara anggota. Belum terlihat peran yang menonjol seperti di era Bung Karno atau Soeharto seperti yang disebutkan.

Memang kondisi dalam negeri pasca reformasi, yang terus dibelit masalah seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang parah, bahkan melibatkan pejabat tinggi Negara di eksekutif maupun legislatif, membuat kepercayaan dan rasa segan negara lain terhadap Indonesia terus melorot. Dulu, bukan tidak ada KKN, tapi di era Bung Karno dan Orde Baru, KKN tidak secara terang-terangan dan seterbuka seperti sekarang, serta hanya terbatas di kalangan tertentu.  Tidak seperti sekarang.

Di Hari Kemerdekaan ini, kita tentu berharap Indonesia bisa kembali “naik panggung”, memimpin diplomasi, untuk mewujudkan perdamaian dunia, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 45. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here