Sudah Tepat, Kursi Wagub DKI Diserahkan ke PKS

0
96
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik (keempat dari kiri) dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (kelima dari kiri) saat melakukan konferensi pers di kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018) sore.

Nusantara.news, Jakarta – Akhirnya, polemik kursi kosong Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno karena maju sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto, berakhir sudah. Kursi DKI-2 pengganti Sandiaga Uno akan diserahkan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat bersama antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, pihaknya mengikuti kebijakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sejak awal menyerahkan kursi wagub itu untuk PKS. “Gerindra DKI Jakarta akan mengamankan kebijakan Ketua Umum, Pak Prabowo, berkaitan dengan pemilihan pengisian jabatan wakil gubernur DKI Jakarta,” ujar Taufik saat konferensi pers sesuai rapat.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo berharap dalam waktu dekat nama calon wagub DKI pengganti Sandiaga Uno bisa segera dipilih dan disampaikan kepada publik. “Nanti mudah-mudah pada waktu berikutnya segera disampaikan kepada publik tentang dua nama kader PKS yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta,” tutur Syakir.

PKS dan Gerindra juga bersepakat akan membentuk sebuah badan bersama yang nantinya bertugas melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada calon wagub. Dua nama kader PKS yang sebelumnya digadang-gadang akan mengisi kursi DKI-2 antara lain Agung Yulianto dan Ahmad Syiakhu.

Akhir dari Kegaduhan

Kesepakatan dua partai yang telah bersahabat lama itu untuk menyerahkan posisi wagub ke PKS, dianggap langkah tepat. Sebab, pertama, dapat meredam isu perpecahan koalisi PKS-Gerindra, utamanya di DKI Jakarta, yang sempat mengemuka ke muka publik akibat kedua partai tersebut sama-sama berkeras mengincar kursi wagub.

Alotnya posisi wagub ini bahkan membuat sejumlah kader PKS DKI Jakarta mulai gerah. Kader-kader partai dakwah ibukota bahkan sempat mengancam akan mematikan mesin partai mereka jika komitmen Gerindra tidak juga dipenuhi. Secara khusus, mereka mengancam tidak akan terlibat begitu banyak dalam pemenangan Prabowo di Pilpres 2019.

Sebagai partai koalisi pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dan dikenal “sekutu loyal”, mestinya persoalan ini bisa dikomunikasikan di internal tanpa menimbulkan kegaduhan dan “perang” di muka publik. Munculnya perang silang pendapat di muka publik hingga isu perpecahan, tentu akan merugikan soliditas koalisi nasional dan mengganggu kerja elekotral dalam Pilpres mendatang.

Kedua, keputusan memberikan posisi wagub ke PKS menjadi semacam ganjaran yang pantas atas pengorbanan politik PKS selama ini. Pengorbanan itu misalnya bermula saat Pilkada DKI Jakarta 2017. PKS saat itu sudah menetapkan Mardani Ali Sera sebagai wakil gubernur Sandiaga Uno. Namun, akhirnya Sandiaga justru menjadi calon wakil gubernur dan Anies Baswedan ditunjuk menjadi calon gubernur.

Kemudian, PKS juga sudah berkorban pada Pilkada Jawa Barat. Kader partainya Ahmad Syaikhu ketika itu sudah akan maju berpasangan dengan Deddy Mizwar. Namun, demi berpasangan dengan calon dari Partai Gerindra, Sudrajat, maka Deddy Mizwar ditinggalkan.

Terakhir adalah terkait penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Sejak awal PKS sudah ingin menempati posisi calon wakil presiden. Namun, akhirnya yang diusung oleh partai koalisi adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang dua-duanya merupakan kader Gerindra.

Di balik pengorbanan dan kesetiaan yang begitu panjang, semua orang barangkali akan berpandangan bahwa bahwa PKS sudah sewajarnya punya kesempatan menduduki posisi sebagai wagub DKI. Lebih-lebih jatah capres dan cawapres, juga ketua tim pemenangan, semua berasal dari Gerindra. Dengan sharing kekuasaan pada rekan se-koalisi, maka loyalitas dan mesin koalisi aksn bekerja lebih all out.

Agung Yulianto (kiri) dan Ahmad Syaikhu (kanan), dua sosok yang diajukan PKS untuk mengisi kursi wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno

Ketiga, diserahkannya posisi cwagub pada PKS, tampaknya membuat kubu rival (partai koalisi pemerintah) gigit jari. Pasalnya, ada semacam manuver pemilihan wagub pengganti di DPRD yang didominasi oleh partai rival untuk memenangkan M. Taufik. Dengan memenangkan M. Taufik yang notabene mantan terpidana korupsi tahun 2004 sebagai cawagub, akan berimbas pada citra negatif masyarakat pada Pemda DKI sekaligus terhadap koalisi pengusung (PKS-Gerindra). Damapk dari ketidaksukaan publik terhadap pejabat yang mantan koruptor selain melukai etika publik, juga bisa menggemboskan dukungan suara bagi Prabowo-Sandi.

Namun lepas dari kesepakatan PKS-Gerindra, polemik pengisian posisi wagub DKI sebenarnya memang tak perlu. Sebab, sudah ditegaskan Ketum Gerindra Prabowo sejak awal bahwa posisi wagub akan diserahkan ke PKS sebagai bagian dari kontrak politik kandidasi cawapres. Hanya saja dalam prosesnya, M. Taufik tiba-tiba muncul (atau dimunculkan?) dan ikut dalam “kontestasi”.

Dari segi etik, kisruh kursi wagub tersebut akhirnya seperti memperlihatkan adanya ambisi kekuasaan (rebutan kursi) para politikus lokal itu. Dari segi organisasi, terlebih bagi Gerinda yang merupakan partai modern dan tersentralisasi pada Prabowo, mestinya tak ada manuver yang berlawanan dengan komitmen dan keputusan dari pucuk tertinggi pimpinan partai tersebut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here