Sudah Warganya Dilarang Masuk AS, Iran Dijatuhi Sanksi

0
122
Foto: AP

Nusantara.news, Washington – Hantaman AS terhadap Iran dianggap masih belum cukup dengan melarang warga Iran masuk ke AS sebagaimana yang diputuskan Trump pekan lalu. Jumat (3/2) Washington kembali menghantam Teheran, kali ini dengan menghidupkan kembali sanksi terhadap Iran. Sanksi sebagai buntut persoalan Iran yang dianggap mengabaikan ancaman AS terkait uji coba rudal balistik.

Diperkirakan, sanksi tersebut hanya baru langkah awal dari pemerintahan Donald Trump. Pemerintah tengah melakukan kajian strategis tentang bagaimana menanggapi Iran.

Sebagaimana diumumkan Departemen Keuangan (Depkeu) AS, sanksi dijatuhkan kepada 13 nama individu dan 12 badan atau instansi yang terlibat dalam program rudal balistik Iran. Beberapa indvidu dan badan atau instansi tersebut berbasis di Uni Emirat Arab, Lebanon, dan China.

Mereka yang terkena sanksi tidak dapat mengakses sistem keuangan AS atau berurusan dengan perusahaan AS dan dikenakan sanksi sekunder, artinya perusahaan asing dan individu dilarang berurusan dengan mereka atau menerima risiko buruk dari AS.

Orang-orang dan entitas perusahaan dijatuhi sanksi karena dianggap berkontribusi dalam proliferasi senjata pemusnah massal dan tuduhan terorisme lainnya. Tapi secara umum, sanksi tersebut dapat dilihat sebagai buntut dari uji coba rudal balistik yang dilakukan Iran pada akhir pekan lalu, sebagai reaksi atas perintah eksekutif larangan terhadap negara-negara mayoritas muslim yang diteken Trump.

Trump menyebut Iran telah bermain api dengan AS, setelah dianggap tidak menggubris peringatan Trump yang menilai uji coba rudal balistik sebagai tidak berdasar dan provokatif.

“Iran bermain dengan api, mereka tidak menghargai betapa baiknya Presiden Obama kepada mereka. Tetapi aku tidak!,” cuit Trump dalam akun Twitternya, Jumat (3/2).

“Pemerintah Trump tidak akan lagi mentolerir provokasi Iran yang mengancam kepentingan kita,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS Michael Flynn sebagaimana dilansir Reuters Jumat (3/2).

Iran kecam sanksi AS

Sementara itu, Pihak Kemenlu Iran mengecam sanksi AS tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal serta mengatakan akan memberlakukan pembatasan hukum pada individu Amerika dan entitas AS yang membantu “kelompok teroris”.

Kemenlu Iran juga tetap bersikeras bahwa program rudal adalah hak yang tidak dapat dicabut karena berada di bawah perlindungan hukum internasional dan Piagam PBB. Dan setiap campur tangan asing dalam hal ini merupakan pelanggaran hukum internasional.

Bagi AS sejatinya sanksi bagi Iran bukanlah semata-mata reaksi spontan AS terhadap peristiwa uji coba rudal balistik yang baru saja terjadi. Tahun 2015, kesepakatan soal pembatasan program nuklir bukanlah kesepakatan terbaik bagi AS.

Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengatakan tes rudal tidak melanggar perjanjian nuklir (yang dibuat pada masa Obama).

“Ini bukan pelanggaran langsung,” kata dia, seraya menegaskan bahwa kesepakatan soal nuklir saat itu adalah kesepakatan yang menguntugkan bagi Iran.

Adam Smith, mantan penasehat senior Kantor Departemen Keuangan AS, menilai dampak sanksi akan lebih bersifat simbolik, terutama karena tidak terlalu mempengaruhi pencabutan yang lebih luasterkait sanksi di bawah kesepakatan nuklir.

Juga, beberapa entitas Iran yang ditargetkan cenderung memiliki aset di AS yang dapat dibekukan, dan perusahaan AS, dengan beberapa pengecualian, dilarang melakukan bisnis dengan Iran.

Sejumlah mantan pejabat AS mengkhawatirkan kebuntuan yang terjadi antara pemerintah AS dan Iran dapat menaikkan risiko AS dalam krisis Teluk Persia.

Para pejabat senior Gedung Putih juga telah menyuarakan kekhawatiran bahwa Teheran dan sekutunya bisa menghalangi lalu lintas komersial yang mengalir melalui salah satu perairan strategis yang paling penting di dunia itu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here