Suko Sudarso : Sejak 1965 Tidak Ada Lagi Pemimpin yang Menguasai Geo Politik

0
4255
Suko Sudarso

Nusantara.news – Setelah menunggu 5 menit di beranda rumahnya yang asri, Suko Sudarso, pemilik rumah di Jalan Prapanca Raya No 101 itu muncul. “Biar bisa merokok di sini saja ya?” sapanya kepada Marlin Dinamikanto dari nusantara.news. Kami ngobrol sejenak sebelum lelaki 74 tahun yang masih tegap itu menawari gado-gado dan sate. Office Boy pun dipanggil.

Suko Sudarso, pria kelahiran Semarang, 20 Maret 1942 adalah putra kedua dari Raden Panji Sudarso Suryomijoyo yang pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah dan sebelumnya pernah menjabat Bupati Purwokerto dan wedana Semarang. Darah Mangkunegara I mengalir dari ayahnya yang keturunan langsung dari Surahadimenggala I, Bupati Semarang ke-10 yang juga menantu Mangkunegara I. Nama keluarga Surahadimenggalan memang terkenal di Semarang sebagai keturunan langsung dari Ki Ageng Pandanaran I, putra Pangeran Patiunus, yang menjadi Bupati Semarang ke-1.

Sebagaimana keturunan ningrat Jawa pada umumnya, Suko Sudarso saat kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) memilih Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai tempatnya berorganisasi. Bahkan kini Suko Sudarso dianggap sebagai sesepuh GMNI yang di masa mudanya memiliki reputasi luar biasa dalam membela Bung Karno? Apa gagasan Suko Sudarso tentang situasi kekinian bangsa Indonesia? Berikut petikan wawancaranya.

Sekarang dunia menuju ke arah pembalikan dari globalisasi menuju anti globalisasi akibat bangkitnya kekuatan populisme di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Apa tanggapan Pak Suko?

Soal kebangkitan populisme ya memang itulah watak asli kapitalisme sebagai mana ditulis Bung Karno. Kalau pertumbuhan sudah mentok, selalu ada kecenderungan kapitalisme itu untuk berubah menjadi fasis. Hitler Musolini adalah anak kandung dari tatanan politik liberalisme dan tatanan ekonomi kapitalisme. Liberalisme dan kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Munculnya Trump dan kebangkitan partai-partai sayap kanan di Eropa adalah akibat gejala yang mirip Malaise tahun 1930-an yang sudah ditulis oleh Bung Karno. Jadi, bagi kami kaum nasionalis, kebangkitan Trump itu bukan gejala baru. Melainkan hanya perulangan sejarah yang bisa terjadi kapan pun.

Terus bagaimana kita menyikapinya?

Tidak ada. Karena kita sudah terjebak pada liberalisme dan itu sudah kita anggap wajar. Padahal liberalisme itu urusannya kapital. Sudah terlalu lama pula kita terperangkap dalam geo politik dan geo strategi mereka. Artinya kita hanya memainkan jenis-jenis irama tarian dari musik dan kendang-kendang mereka. Karena memang sejak 1965 kita tidak lagi berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Jadi selama kita berpaling dari platform Tri Sakti Bung Karno  jangan berharap kita memiliki prinsip yang mendasar untuk menyikapi gelombang perubahan dunia. Kalau Bung Hatta memiliki geo strategi mendayung diantara dua karang, Bung Karno lebih tegas lagi memaklumatkan new emerging force (Nefos) sebagai kekuatan dunia baru yang sedang bangkit melawan Oldefos, old established forces, negara-negara eks kolonialisme imperialisme yang sudah mapan.

Apakah memang tidak ada pemimpin yang mumpuni untuk menjawab persoalan kekinian bangsa ini?

Saya tidak membicarakan Presiden Jokowi atau stok-stok pemimpin yang ada sekarang ini, tapi saya pesimis yang ada sekarang ini dapat mengubah keadaan, karena mereka dewasa setelah tahun 1965, di mana sudah tidak ada lagi melahirkan pemimpin-pemimpin sekaliber Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka yang mengerti betul tentang geo politik geo ekonomi dan geo strategi. Banyak buku yang mestinya bisa menjadi sumber referensi dimusnahkan sejak 1965. Akhirnya kita menjadi bangsa yang pragmatis dan ahistoris. Kita menjadi bangsa yang tidak pernah merencanakan sesuatu seperti Bung Karno dengan Nefosnya yang membangkitkan harga diri bangsa-bangsa dunia ketiga yang sedang bangkit melawan negara-negara eks imperialisme dan kolonialisme yang sudah mapan. Sekarang tidak ada lagi cita-cita dan pemikiran besar seperti itu. Itu pula yang membuat saya pesimis negara-bangsa ini bisa segera bangkit dari keterpurukannya. Mungkin satu atau dua dekade ke depan oleh generasi baru yang lebih mengerti geo politik dan sadar atas tantangan jamannya kita menaruh harapan untuk mewujudkan cita-cita kita menjadi negara-bangsa yang besar.

Jadi pangkal persoalannya adalah liberalisme? 

Benar. Dengan liberalisme kita tinggal mengikuti tatanan peradaban dan aturan main yang mereka buat. Kita tidak seperti China yang meskipun sekarang menganut sistem ekonomi yang kapitalistik tapi peran negara tidak mengendur dalam mengatur tatanan sosial kehidupan warganya. Alhasil, ekonomi China bisa bersaing dengan Amerika, bahkan mampu membeli utang-utang Amerika. Ini lain dengan kita yang semua tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya sudah sangat liberalistik. Karena sejak 1965 kita sudah meninggalkan ajaran Bung Karno dan para tokoh pendiri bangsa lainnya. Hasilnya ya seperti sekarang ini. Kesenjangan sosial terus menganga dan akan selalu menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran. Belum lagi persoalan utang luar negeri yang akan terus meningkat.

Tadi Pak Suko bilang karena kita meninggalkan ajaran Soekarno. Tolong secara spesifik ajaran Soekarno apa saja yang telah kita tinggalkan selain platform Trisakti?

Bung Karno tahun 1933, jauh sebelum kemerdekaan sudah mengingatkan, kita tidak bisa menggunakan liberalisme karena itu bukan budaya kita. Hal itu diulanginya di tahun 1960-an bahwa kita tidak bisa menerapkan demokrasi impor karena eksesnya akan sama dengan kita mengenakan barang-barang impor. Karena demokrasi impor yang kita anut sekarang biayanya sangat mahal, itu yang membuat secara ekonomi kita tidak kompetitif dan yang membuat korupsi semakin subur. Bagaimana mungkin tidak korupsi kalau untuk menjadi anggota dewan saja membutuhkan biaya 5 miliar? Ini hasil penelitiannya Pramono Anung, lho.

Liberalisasi kan sudah terjadi sejak awal kemerdekaan RI?

Iya memang. Secara resmi KNIP, DPR-nya pada awal kemerdekaan menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi dasar. Namun tiba-tiba Bung Hatta memunculkan maklumat No X tentang pembentukan partai-partai politik. Sejak itu kita menganut multi partai. Padahal yang diinginkan Bung Karno adalah partai tunggal sebagai partai pelopor yang mewadahi musyawarah mufakat seluruh komponen warga bangsa yang beragam.

Jadi awal liberalisme itu kesalahan Bung Hatta, dong?

Tidak seperti itu juga cara menafsirkannya. Bung Hatta mungkin punya siasat supaya tidak ada kesan bahwa kemerdekaan Indonesia hadiah dari Jepang. Oleh karenanya Bung Hatta mengumumkan Maklumat No X yang membuka pintu pendaftaran partai-partai politik, supaya dunia mengakui kemerdekaan Indonesia yang demokratis, bukan fasistik seperti Jepang. Tapi belakangan saya mendapatkan info bahwa sejak 1955 Bung Hatta kaget dengan banyaknya partai politik. Maka beliau sudah sejak 1955 sudah menyarankan kepada Bung Karno untuk kembali ke UUD 1945. Namun Presiden Soekarno baru mewujudkannya pada 5 Juli 1959 setelah mendapatkan persetujuan dari TNI. Dan ini sebagai otokritik ya, memang ada kesalahan Bung Karno setelah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli tentang pembubaran konstituante dan kembali ke UUD tidak segera ditindak-lanjuti dengan pemilihan umum sehinga  kekuasaannya tidak dianggap legitimate oleh musuh-musuh politiknya dan terkesan otoriter. Itu yang saya anggap sebagai satu diantara awal penyebab kejatuhannya. Padahal beliau memiliki geo politik dan geo strategi yang visioner untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Namun setelah kejatuhannya kita bergerak menjadi bangsa yang pragmatis dan tidak berdaulat untuk menentukan nasib sendiri. Semua tergantung dengan situasi global tanpa berkemampuan mengendalikannya.

(Office boy datang dan mengabarkan pesanan gado-gado sudah siap. “Bawa sini saja,” ucap sesepuh GMNI itu. Tak lama gado-gado, sepiring sate ayam dan kerupuk terhidang di meja. Suko Sudarso ternyata hobi cabe rawit merah. Dia menggerus sendiri menggunakan sendok cabe rawit merahnya di atas bumbu gado-gado. Sejenak kami makan sambil melanjutkan obrolan)

Terus apa yang bisa digunakan untuk jalan kebangkitan Indonesia ke depan? 

Sebenarnya jalan kebangkitan Indonesia sebagai nation-state, negara-bangsa yang besar sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945 dan pokok-pokok Agraria 1948 yang selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 50 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria. Jadi UUPA itu sudah dirancang tahun 1948 dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan PKI. Saya yakin kalau UUPA yang merupakan amanat pasal 33 UUD 1945 dijalankan tidak akan terjadi kesenjangan sosial seperti sekarang. Tapi sebagaimana yang diungkap mantan Kepala BPN Joyo Winoto yang juga kader GMNI, ketimpangan penguasaan lahan sudah sangat luar biasa. Itu yang antara lain penyebab problem kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi sangat sulit diatasi.

(Telepon berdering, ternyata dari kader Nahdlatul Ulama asal Lasem, masih anak dari KH Maksum yang hendak merapat ke rumah ini)

Artinya memang kita mesti bersabar untuk bangkit menjadi bangsa besar? 

Kenyataannya memang seperti itu. Kondisi obyektif memang sudah menuntun kita ke arah perubahan. Namun kondisi subyektifnya yang belum ada. Mungkin kita mesti sabar menunggu lahirnya generasi-generasi baru yang lebih mengerti geo politik, geo ekonomi dan geo strategi untuk jalan kebangkitan kita sebagai bangsa besar.

Berarti pendidikan sebagai kunci. Tapi bukankah pendidikan kita sudah didisain menjadi pelayan kapitalis?

Memang benar. Soekarno, Hatta, Syahrir dan Tan Malaka juga hasil didikan sekolah-sekolah untuk melayani kepentingan bangsa kolonial. Tapi melalui interaksi dengan sesama anak terjajah maka muncul kesadaran mereka untuk bertekad Indonesia merdeka. Saya optimis hal yang sama akan terjadi untuk generasi mendatang. Asal sejak generasi sekarang beriktiar, seperti sampeyan yang relatif masih muda terus menularkan warisan pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Tan Malaka dan lainnya, tentu itu akan menjadi sumber inspirasi generasi-generasi yang akan datang. Bung Karno sendiri sebelum dijatuhkan sudah menyekolahkan ribuan tunas bangsa ke luar negeri, tentu saja dengan harapan sepulangnya nanti ke tanah air mampu mengolah kekayaan sumber daya alam kita yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sayang, Bung Karno jatuh dan sebagian besar kaum terdidik itu tidak bisa pulang’ ke tanah air karena dicurigai sebagai komunis. Pak Habibie adalah bagian dari mahasiswa yang disekolahkan Bung Karno ke luar negeri. Dan siapa pun tidak bisa membantah intelektualitas Pak Habibie.

Sayang sekali ya, tunas-tunas bangsa yang dikirim Bung Karno sebagian besar tidak bisa pulang ke Indonesia?

Ya, memang sangat disayangkan. Tapi itu sudah menjadi masa lalu. Yang terpenting bagaimana kita menghimpun kekuatan (machtsvorming) generasi-generasi muda yang berserak agar lebih mengerti geo politik, geo ekonomi dan geo strategi sehingga ketika keadaan memanggil mereka bisa menggunakan kekuatan (Machtsafwending) untuk perubahan. Kalau sekarang meskipun keadaan sudah memanggil tapi kondisi subyektifnya terus terang tidak ada.

(Seorang lelaki berkopiah turun dari mobil yang masuk garasi. “Itu, tamu saya sudah datang,.” sambut sesepuh GMNI itu. Kami mengobrol sejenak sebelum tokoh di balik kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2004 itu mengakhiri wawancara. “Kalau ada waktu mampir ya?” ujarnya saat Nusantara.news pamit pulang).

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here