Sulit Akses Perbankan, KUR Jatim Rp12,7 T Jadi “Rebutan” Jutaan UMKM

0
189
potensi UMKM untuk ketahanan ekonomi Indonesia luar biasa besar. Sayang, perbankan tidak meliriknya. KUR pun jadi andalan foto kakilima.co

Nusantara.news, Surabaya – Kendati jadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi, namun posisi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur belum mampu memikat perbankan untuk mengucurkan kredit dalam jumlah besar yang kebijakannya diprediksi atas kekhawatiran macet di tengah jalan.

Praktis, dengan kondisi ini satu-satunya harapan manis adalah menunggu sikap baik pemerintah untuk memperbesar porsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2017. Harapan yang bisa jadi tak terwujud mengingat pada 2016, dari total KUR Nasional yang disalurkan, sebanyak Rp12,7 triliun atau sebesar 14,46% sudah terkuras ke Jawa Timur.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jatim, Sukamto kepada wartawan mengatakan, memang UMKM jadi sektor prioritas untuk penyaluran kredit. Ini sesuai keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk pemberdayaan UMKM serta dorongan pusat melalui program KUR.

Namun ada beberapa pertimbangan ketat untuk memperbesar nilai KUR yang disalurkan. “Ke depan OJK akan mendorong penyempurnaan skema KUR yang lebih fokus pada sektor produktif sehingga diharapkan meningkatkan jumlah UMKM yang bankable,” kata Sukamto dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Surabaya, Selasa (17/1/2017).

Gubernur Soekarwo di acara yang sama menegaskan, OJK harus turut mendorong dan membantu pertumbuhan ekonomi 2017. Dengan meperbesar penyaluran kredit, langkah itu bisa jadi penyokong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Sebab dengan kredit hanya sebesar Rp12,7 triliun, jika dikalkulasi merata tiap UMKM yang berjumlah total 6.825.931 dari sembilan sektor, hanya kebagian Rp1.860.552 tiap UMKM dasri KUR yang disalurkan pemerintah. Nominal yang cukup kecil sebagai kredit usaha.

“Karena itu kekurangan lainnya bisa disokong dari penyaluran kredit, dan landing kredit perbankan di Jatim tahun lalu hanya tumbuh 8 persen,” beber 2 periode tersebut. Soekarwo mengatakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,8 persen, penyaluran kredit tahun 2017 setidaknya harus tumbuh 12 persen.

Keluhan ini sebenarnya sudah disambut Soekamto dengan membuka akses baru secara bulanan bagi perbankan. Tujuannya, untuk mengetahui akses keuangan di daerah yang belum tersentuh perbankan dan pasar modal, agar penyaluran kredit bisa digenjot. Namun tanpa ada jaminan proteksi dari pemerintah, termasuk memberi keyakinan pada pihak perbankan untuk sama-sama mendorong UMKM, output upaya itu diprediksi tidak akan maksimal. Apalagi banyak pelaku UMKM yang kerap mengeluhkan sulitnya akses ke perbankan untuk mendapatkan kredit.

OJK Regional IV Surabaya sendiri, terang Soekamto akan menyiasati peningkatan penyaluran kredit perbankan dengan mencari tahu berapa kebutuhan dana yang diperlukan setiap daerah untuk penyaluran kredit, sehingga target pertumbuhan kredit 12 persen tahun ini bisa terealisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Nelson Tampubolon mengatakan digenjotnya kredit itu tidak lepas dari melambatnya penyaluran kredit perbankan pada tahun 2016. “Tahun lalu, pertumbuhan penyakuran kredit secara nasional hanya tumbuh 9 persen. Padahal tahun 2015 pertumbuhannya diatas 10 persen,” ucapnya. Kondisi ini, sambung Nelson akibat kondisi ekonomi global yang cukup melambat, khususnya pada semester awal 2016. []

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here