Sumbangsih Islam Terhadap Kebangsaan Indonesia

2
206

Nusantara.news, Jakarta – Awal mula gerakan kesadaran nasional di Indonesia sebagai gerakan modern diperkirakan muncul pada awal abad ke-20. Akan tetapi, unsur-unsur pokok dari nasionalisme Indonesia sudah dapat ditemukan pada periode sebelumnya, yaitu ketika rakyat bumiputra merasakan dampak dari pemerintahan kolonial Belanda atas kebijakan liberal yang diterapkan di tanah jajahan.

Proses ini ditingkatkan dengan adanya tanam paksa yang kemudian berubah sistem eksploitasinya dengan pelaksanaan Undang-Undang Agraria 1870. Dalam situasi tersebut, peran kebangsaan umat Islam terhadap perjuangan melawan kolonialisme justru lebih dulu muncul.

Alasan ini diperkuat oleh George McTurner Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia, yang menekankan bahwa faktor utama penyebab bangkitkinya kesadaran nasional adalah Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Kahin menegaskan bahwa integrasi nasional dan tumbuhnya kesadaran nasional dipengaruhi oleh faktor berikut:

Pertama, Agama Islam dianut oleh 90% penduduk Indonesia. Kesamaan keyakinan Islam ini menjadi dasar terbentuknya solidaritas perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang selain menjajah, juga melancarkan politik kristenisasi.

Kedua, Islam tidak hanya sebagai agama yang mengajarkan perlunya membangun jamaah, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan Barat.

Ketiga, adanya perkembangan bahasa Melayu Pasar yang berubah menjadi bahasa persatuan di Indonesia. Perubahan ini terjadi sebagai akibat kebijakan kolonial Belanda yang melarang umat Islam menggunakan bahasa Belanda dalam upaya melestarikan penjajahannya dengan menciptakan rasa rendah diri umat Islam. Justru dengan kondisi ini, umat Islam menjadikan bahasa Indonesia sebagai the terrible psychological weapon (senjata kejiwaan yang sangat ampuh) untuk mengekspresikan aspirasi perjuangan nasionalnya.

Di samping itu, agama Islam sebagai paham politik dijadikan sumber ilham dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia karena mengandung anasir perjuangan yaitu, ”Perang Suci”, sehingga secara ideologis dapat dipergunakan dalam gerakan untuk menumbangkan kolonialisme.

Perlawanan-perlawanan yang dilancarkan umat Islam itu misalnya Perang Banten pada abad ke-18, Perang Cirebon (1802 – 1806), Perang Diponegoro (1825 – 1830), Perang Paderi (1821 – 1838), Perang Banjarmasin (1852, 1859, 1862). Pemerintah kolonial Belanda juga sangat kesulitan menghadapi militansi Islam dari Kesultanan Aceh sehingga perang yang ganas dan berkepanjangan berlangasung antara 1872 – 1908, sebagian sejarawan mencatat hingga 1912. Semua perang tersebut dilakukan dengan panji “fisabilillah”.

Untuk menghadapi perlawanan umat Islam, pemerintah kolonial Belanda menunjuk Snouck Hurgronje sebagai penasihat pada sebuah kantor pemerintah yang menangani masalah-masalah Arab dan pribumi, untuk merumuskan strategi melawan pengaruh Islam. Snouck kemudian membagi Islam ke dalam tiga kategori: Islam sebagai ibadah, Islam sebagai kemasyarakatan, dan Islam sebagai politik.

Menurutnya, Islam politiklah yang harus ditindas karena dianggap membahayakan kedudukan kolonial Belanda. Pandangan inilah yang menjadi arah kebijakan politik Belanda terhadap Islam di Indonesia. Snouck berupaya mempersempit ruang gerak Islam hanya sebagai ritual.

Snouck juga berhasil menekankan pentingnya kebijakan asosiasi secara kultural antara kaum muslim pribumi dengan peradaban Barat melalui jalur kebudayaan dan pendidikan. Dengan cara ini, pemerintah menginginkan terciptanya suatu elite pribumi yang tahu berterima kasih dan bersedia bekerja sama dengan pihak Belanda, terutama dalam mengurangi pengaruh Islam, sekaligus dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja terpelajar yang murah bagi imprealisme Belanda.

Peranan agama ini dalam membangkitkan kesadaran nasional, sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya seperti di Belanda, Inggris, Amerika Utara, dan negara-negara lainnya. Gerakan revolusi Belanda melawan Spanyol pada abad ke-16 merupakan gerakan keagamaan (religious movement), yang kemudian diikuti oleh gerakan nasionalis Inggris pada abad ke-17, dan lahir sebagai revolusi kaum Puritan (the Puritan Revolution). Demikian juga halnya dengan revolusi di Amerika Utara dipelopori oleh kaum Puritan.

Di Indonesia, berkenaan relasi Islam dan Nasionalisme, para pemerhati gerakan kebangsaan Indonesia secara umum meyakini bahwa Sarekat Islam, merupakan organisasi pertama yang bersifat lintas kelas dan etnis, bahkan ideologi. Dalam kapasitasnya tersebut organisasi ini dipandang sebagai agensi yang memiliki karakteristik pemersatu yang berjiwakan semangat nasional.

Sumbangsih Islam dalam Gerakan Kebangsaan Indonesia: dari SI ke RI

Memasuki abad ke-20, perlawanan Islam menggunkan metode baru, yakni melalui elite terdidik dan aktivitas organisasi modern. Dari sini lahir Sarekat Islam (SI) pada 1912 yang merupakan organisasi terbesar saat itu yang cabang-cabangnya tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara, bercorak politik, dan anggotanya lintas status sosial. SI juga secara objektif disebut oleh para ilmuwan sebagai organisasi nasionalis pertama di Indonesia yang menyerukan “pemerintahan sendiri” dan “kemerdekaan penuh”.

Haji Omar Said (HOS) Tjokroaminoto, Ketua Sarekat Islam yang dikenal sebagai salah satu Bapak Nasionalisme Indonesia dan guru para pendiri bangsa

Rasa kebangsaan dalam SI yang kemudian menjelma menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), tercermin misalnya dari penggunaan bahasa Indonesia dalam pertemuan-pertemuan organisasi, Anggaran Dasar (statuten), dan dokumen-dokumen resmi; digunakannya istilah “kongres nasional” dalam acara pertemuan tahunan sejak 1916 yang memperlihatkan komitmen SI bagi seluruh bangsa dan sebagai cerminan perjuangan menuntut pemerintahan nasional sendiri; upaya yang gigih untuk meluruskan salah pengertian tentang jati diri orang Indonesia yang kerap direndahkan dan dipermalukan; hingga cita-cita yang disampaikan dalam pidato-pidato resmi tokoh-tokoh SI seputar kedaulatan bangsa Indonesia yang suatu saat nanti akan dapat diraih.

Ketua SI, Tjokroaminoto, misalnya, dalam pidatonya di depan Kongres Nasional SI di Bandung (17 Juni 1916) mengatakan: ”Kita mencintai bangsa kita dan dengan kekuatan dari agama kita (Islam), kita harus berjuang untuk bisa mempersatukan semua, atau setidaknya mayoritas rakyat kita”.

Berbeda dengan SI, Boedi Oetomo tidak secara utuh memberikan penguatan rasa identitas keindonesiaan. Dalam Statuten Pasal 2, Boedi Oetomo bertujuan menggalang kerjasama guna memajukan Jawa dan Madura. Keanggotaanya terbatas pada kalangan priyayi. Boedi Oetomo secara sungguh-sungguh membuka diri bagi semua kalangan dan menunjukkan perlawanannya terhadap Belanda sekitar tahun 1930an. Sementara kaum nasionalis netral agama lainnya, seperti Soekarno, Hatta, Tjipto Mangunkusumo, dan lain-lain, baru membesar tahun 1927an dengan dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI).

Selain SI, pada kurun waktu 1900 – 1920an, muncul Jamiatul Khoir (1905) dan Muhammadiyah (1912) sebagai gerakan sosial keagamaan yang menghasilkan pimpinan bangsa Indonesia yang menentang Belanda, kemudian Al Irsyad, Jong Islamieten Bond (1922), Persatuan Islam (1920), Nahdlotul Ulama (1926), dan lainnya merupakan kategori nasionalis Islam, yang semuanya punya andil dalam melawan Belanda. Sementara Boedi Oetomo, Indische Partij, Jong Java, Perhimpunan Indonesia, PNI (1927), dan sebagainya, dikategorikan  sebagai kelompok nasionalis netral agama yang juga berperan penting meraih kemerdekaan.

Pada saat mempersiapkan kemerdekaan dalam sidang BPUPKI, konsep dasar negara yang telah diajukan oleh Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno, belum diterima sidang. Kemudian dibentuklah panitia Ad Hock (9 anggota) yang memutuskan rumusan Piagam Djakarta 22 Juni 1945. Kelompok Nasionalis Islam, yang saat itu dipimpin Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, dan A. Wahid Hasjim, pada pokoknya berpandangan bahwa karena posisi Islam di Indonesia yang begitu mengakar, maka negara harus didasarkan kepada Islam. Pada sisi lainnya, kelompok nasionalis netral agama, dipelopori Soekarno, Hatta, dan Supomo, membela pandangan bahwa dalam rangka menyelamatkan kesatuan bangsa, watak negara harus di-“dekonfessionalisasi” (meskipun sama sekali tidak berarti tidak religius).

Proses pembentukan BPUPKI dan PPKI pascakemerdsekaan. Empat wakil Islam duduk dalam tim 9 untuk merumuskan konstitusi, dasar negara, dan wilayah kedaulatan.

Rumusan tentang dasar negara yang melalui debat panjang itu akhirnya disetujui pada tanggal 16 Juli 1945. Namun, pada tanggal 18 Agustus 1845, keputusan itu dianulir atas usul Opsir Jepang mengatasnamakan utusan dari Indonesia Timur, yang menyatakan bahwa bila kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluknya” tidak diubah, maka Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Hatta melobi para ulama agar dapat mengubah Piagam Djakarta demi persatuan Nasional RI. Pada awalnya para ulama tidak setuju, sebab hal itu sudah keputusan BPUPKI sebagai konsensus nasional, namun demi toleransi dan menjaga negara RI dari perpecahan, akhirnya disepakati dengan kalimat: “Ketuhanan Yang Maha Esa.“

Di awal kemerdekaan, tokoh-tokoh Islam dan partai Islam juga bahu-membahu dengan berbagai pihak mempertahankan negara. Kiprah Hisbullah dan Sabilillah, sebagai onderbouw Masyumi dalam perjuangan fisik termasuk yang membanggakan. Banyak kemudian pimpinannya masuk dalam jajaran teras TKR, yang kemudian menjelma menjadi TNI, termasuk misalnya KH Saifuddin Zuhri dan K.H Zainul Arifin. Dalam nuansa mempertahankan kemerdekaan pula, jangan lupakan peran Presiden Pemerintahan Darurat RI Syafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi yang belakangan menjadi Gubernur Bank Central (BI), dalam upaya mempertahankan eksistensi republik yang masih bayi ini.

Dalam bidang diplomasi, Mohammad Roem adalah anggota delegasi RI dalam perundingan Linggarjati, Renville, dan bertindak sebagai ketua delegasi RI dalam perundingan Roem-Rooyen. Perundingan Roem-Rooyen tersebut telah membuka jalan bagi diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar dan selanjutnya pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada Desember 1949. Dalam  perundingan Roem- Rooyen, Mohammad Roem memikul tanggung jawab berat, karena ia harus mempertahankan wilayah RI agar tidak lebih sempit lagi. Selain Roem, ada Haji Agus Salim yang merupakan ulama dan intelektual yang juga memainkan peran diplomasi ulung sebagai Menteri Luar Negeri (1947 – 1948). Mantan anggota Volksraad ini sukses mengadakan misi internasional agar mengakui kedaulatan RI sebagai negara merdeka.

Di samping itu, peran kebangsaan Islam tergambar dalam kiprah KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, yang mendeklarasikan Resolusi Jihad yang memuat empat kewajiban umat Islam Indonesia terhadap bangsa dan negaranya, yakni: (1) mempertahankan kemerdekaan Indonesia (2) melindungi dan mempertahankan pemerintah Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah bagi umat Islam di Indonesia, (3) berjihad secara fisik dalam usaha untuk mengusir Belanda dan negara-negara lain yang ingin menguasai kembali Indonesia. (4) Kewajiban berjihad fisik itu wajib dilakukan bagi yang berada pada radius 94 km, sedangkan mereka yang berada di luar itu wajib membantu saudara-saudaranya. Sementara K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga tampil memukau dalam pergerakaan pendidikan Islam dengan memberi sentuhan  modernitas dalam pendirian republik ini.

Dalam bidang pemerintahan, dari tujuh kabinet yang berjalan di bawah sistem demokrasi parlementer (1950-1957), tiga kabinet dipercayakan kepemimpinannya pada partai Islam (Kabinet Natsir 1950-1951; Kabinet Sukiman 1951-1952; dan Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956). Selain itu, ketika Partai Nasionalis Indonesia (PNI) diberi mandat untuk membentuk pemerintahan, baik Masyumi maupun NU (yang memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi organisasi politik tersendiri pada 1952), berperan sebagai pasangan koalisi yang utama. Masa kabinet Burhanuddin Harahap, pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan (1955) secara demokratis.

Presiden Soekarno diapit oleh Perdana Menteri Natsir (kiri) dari Partai Masyumi dan Wakil Presiden Moh. Hatta (kanan). Beberapa kali, kabinet pemerintahan dipimpin oleh Masyumi sebagai parpol Islam terbesar saat itu.

Sementara di parlemen, peran Mosi Integral Mohammad Natsir, dari Fraksi Masyumi memungkinkan Indonesia terbebas dari “ganguan laten” federalisme, sebuah situasi yang justru amat dikehendaki oleh Belanda. Mosi itu menjadi landasan yang kokoh bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, peran tokoh dan umat Islam mulai meredup ketika beralihnya era demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin yang ditandai dengan Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli 1959. Pada masa ini, Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan menegaskan dirinya sebagai penguasa absolut di Indonesia. Sebaliknya NU, PSII, dan Perti, berusaha menyesuaikan diri dengan demokrasi ala Soekarno tersebut. Memasuki masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto melakukam penyeragaman partai politik menjadi tiga yaitu PDI, PPP, dan Golkar, serta menerapkan kebijakan asas tunggal Pamcasila. Beragai kebijakan depolitisasi tersebut tentu membuat umat Islam mengalami masa-masa sulit.

Islam dan Agenda Kebangsaan ke Depan

Dari uraian di atas, kiprah Islam dalam episode sejarah nasional memang mengalami masa pasang surut. Namun, kehadirannya telah dirasakan bahkan saat bangsa ini belum seutuhnya tegak berdiri. Fakta sejarah ini memberikan penegasan bahwa hubungan Islam dan negara adalah sesuatu yang melekat, dan keterpautannya dengan nasionalisme merupakan sebuah harmoni.

Menjadi muslim yang baik tidak berarti menjadi seorang yang anti-nasionalis, begitupun sebaliknya. Fakta itulah yang telah ditunjukkan para perintis republik ini tempo dulu. Dalam konteks politik kontemporer pun demikian, dikotomi Partai Islamis dan Partai Nasionalis harus dihentikan. Apakah Partai Islamis itu tidak nasionalis atau sebaliknya Partai Nasionalis tidak ada yang islamis? Padahal semua partai tersebut bertujuan sama, membangun keindonesiaan. Tjokroaminoto dan Agus Salim itu Islam juga nasionalis, begitupun Soekarno dan Hatta itu nasionalis juga Islam. Kalaupun ada pembeda, maka identitas itu lebih indah jika menyebutnya nasionalis Islam dan nasionalis netral agama.

Islam dan kebangsaan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bangsa ini. Untuk itu, ada beberapa agenda yang harus dilakukan ke depan terkait Islam dan soal kebangsaan, antara lain:

Pertama, penyegaran kembali nilai-nilai kebangsaan sehingga bangsa Indonesia dapat tumbuh menjadi bangsa yang senantiasa damai dalam kebersamaan meski ada perbedaan. Dalam hal ini, umat Islam perlu membangun sinergi dengan seluruh kekuatan bangsa, yaitu kekuatan lintas partai, lintas ormas, lintas komunitas sosial budaya, dan lainnya, dalam mengawal empat komitmen kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari) dari ancaman radikalisme dan separatisme.

Kedua, penguatan kembali peran politik umat Islam Indonesia dalam ruang gerak yang dinamis-partisipatoris di segala bidang tanpa harus “risih” atau permisif dengan problem pluralitas dan demokrasi. Agaknya sangat rasional untuk menjadikan politik yang berbentuk partai sebagai salah satu bagian dari instrument memperkuat agenda kebangsaan tersebut. Partai-partai Islam harus mampu bermain di tataran wacana-wacana besar yang konkret dan menentukan kehidupan bangsa saat ini dan di kemudian hari, serta dapat dirasakan dalam denyut nadi masyarakat, muncul sosok yang memberi teladan, dan menjadi pembela kepentingan publik.

Supaya objektif dan tidak ahistoris mengenai sumbangsih Islam dan kebangsaan, ada baiknya memeriksa sejarah dan politik melalui buku-buku tentang Indonesia (Hindia Belanda) pada abad VII-XX yang ditulis baik oleh peneliti asing maupun lokal. Misalnya buku George McTurnan Kahin berjudul Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Takashi tentang Zaman Bergerak, Korver tentang Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?, Deliar Noer tentang Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, George Larson tentang Masa Menjelang Revolusi, Harry J Benda tentang Bulan Sabit dan Matahari Terbit, juga Robert Van Neil tentang Munculnya Elite Modern, dan banyak lagi.

Semua mengulas tentang peran Islam dalam kebangsaan, mulai dari era Sarekat Islam hingga Republik Indonesia ini berdiri.[]

2 KOMENTAR

  1. Subhanallah…Islam adalah agama yang mengajarkan secara detail tentang kemaslahatan umat manusia di Dunia maupun Akhirat, jika diamalkan dan dijalankan secara khaffah dan konsisten tentunya tidak ada kemungkaran yang terjadi baik berupa penjajahan, penindasan dan pembumihangusan…melainkan akan tercipta, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia…sesuai dengan janjiNya

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here