Sumpah Pemuda dan Ironi Hari Ini

0
319

Nusantara.news, Jakarta – Hari ini, 89 tahun silam digelar Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kala itu, ribuan pemuda dari pelbagai daerah berkumpul di gedung Kramat 106, Jakarta Pusat. Ada sekitar 700an peserta yang hadir, tetapi kenyataannya sekarang hanya 82 peserta yang tercatat. Kemungkinan sebagian dokumen daftar hadir ikut tersita saat petugas keamanan Belanda berusaha membubarkan kongres.

Mereka, anak-anak muda yang rata-rata berumur 18 – 20 tahunan, datang dari berbagai pulau di Nusantara. Kaum muda terpelajar ini tumpah ruah bertempur ide, menggali kesadaran kolektif, dalam satu pertemuan yang kemudian bersejarah itu. Namun siapa menyangka, pertemuan yang disusun selama tujuh tahun itu selain telah mencipta rasa kepemilikan bersama atas sebuah bangsa, juga memantik lahirnya gerakan-gerakan perubahan kaum muda di masa berikutnya.

Akhirnya, benar kata Ben Anderson, “Saya percaya bahwa watak khas dan arah dari revolusi Indonesia pada permulaannya memang ditentukan oleh kesadaran pemuda”.

Bermula pada 1921. Kala itu gagasan Sumpah pemuda kali pertama digulirkan. Namun baru sekadar wacana. Empat tahun kemudian, tepatnya 15 November 1925, Mohammad Tabrani memimpin pertemuan sejumlah mahasiswa di Lux Orientis. Di sana, mereka menyiapkan Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama digelar 30 April hingga 2 Mei 1926.

Di kongres pertama, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa persatuan: Melayu. Usul ditolak Tabrani. Menurut dia, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Alasannya, ketika itu nusa sudah disebut Indonesia. Tidak menemui kata sepakat, akhirnya diputuskan bahasa persatuan dibahas pada kongres kedua. Yakni dua tahun kemudian, 27-28 Oktober 1928. Di kongres itulah, mereka menyingkirkan egoisme suku, agama, dan bahasa, demi berhimpun dalam satu wadah bernama Indonesia: bertanah air, berbangsa, dan berbahasa persatuan.

Teks Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda, mengutip Yudi Latif (2011), berisi kebesaran. Kebesaran jiwa yang mengatasi kekerdilan kepentingan sempit demi kebaikan hidup bersama. Meski sebagian besar pemuda-pelajar yang menghadiri Kongres itu berasal dari Jawa, mereka rela berkorban tidak memaksakan bahasa mayoritas (bahasa Jawa) sebagai bahasa persatuan. Demi mengusung gagasan kebangsaan yang egaliter mereka sepakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Bagi pemuda-pelajar yang terdidik dalam persekolahan bergaya Eropa, penggunaan bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda Indonesia ke-2, 28 Oktober 1928, membawa kesulitan yang serius: menimbulkan kegagapan bagi pembicara dan kebingungan bagi pendengar. Sebagian peserta yang mencoba berbahasa Indonesia gagal, dan terpaksa menggunakan bahasa Belanda. Salah seorang di antara mereka adalah Siti Soendari, perwakilan Poetri Indonesia. Tetapi, komitmen kebangsaan membangkitkan tekad untuk menaklukkan segala kesulitan. Hanya selang dua bulan sejak peristiwa itu, Siti Soendari secara heroik sanggup berpidato dalam bahasa Indonesia pada Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta, 22-25 Desember 1928.

Selain peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak perjuangan bangsa hingga ke tahap merebut kemerdekaan, juga telah tercatat bagaimana peran pemuda begitu penting menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara ke depannya. Sebut saja gerakan 1966, 1974, dan 1998, kaum muda muncul menjadi kekuatan koreksi ketika bangsa ini mulai membelok dari tujuan dan cita–cita nasional. Mereka selalu tampil melampaui kejumudan, keraguan, dan sikap serba kompromis kaum tua manakala momentum perubahan memanggil.

Ironi Bertanah Air, Berbangsa, dan Berbahasa

Pernyataan heroik bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia para pemuda di masa lalu, kini dihadapkan pada kenyataan masih adanya warga bangsa yang menjadi pengungsi di negerinya sendiri, hidup menggembel, dan hak-hak dasar rakyat terbengkalai. Sementara para pemimpin era kekinian pandai bersolek, sebab itu jadi kebutuhan primer di era demokrasi langsung. Maklum, mereka bukan lahir dari alam perjuangan, melainkan dari “berkarier”. Mereka melihat jabatan politik sebagai karier pribadi, bukan sebagai “mandat rakyat”.

Republik yang dikelola dari uang rakyat kecenderungannya berubah menjadi negara berbayar: tanah bayar, air bayar, jalan bayar, tontonan keramaian dan hiburan rakyat yang dulu gratis kini berbayar, segala aspek hajat publik dikepung tarif dan aneka pajak yang mencekik, bahkan mengurus kematian pun berbayar. Bukannya tunduk pada amanat UUD 1945, para penyelenggara negara justru mengubah hak dan layanan dasar rakyat itu menjadi komoditi yang bisa diperjualbelikan: ada uang, ada barang.

Kondisi ini berkebalikan dengan hidup para petinggi yang serba tercukupi karena fasilitas dan layanan ditanggung negara. Tak heran, saat kaum alit menjerit karena ekonomi sulit, elite tak turut merasakan pailit. Pun, saat memutuskan kenaikan segala tarif dan pajak, para pemangku kuasa ini tak menjadikan rakyat sebagai pertimbangan utama. Amanat konstitusi pasal 33 soal bumi, air, dan kekayaan alam yang (seharusnya) demi kemakmuran rakyat dikeruk untuk memburu rente, memakmurkan oligarki, dan menghamba pada asing.

Sementara di arus bawah, sikap berbangsa kita menunjukkan gejala menyedihkan. Tampaknya orang pun sedang melumpuhkan kebhinekaan bangsanya sendiri dengan saling menstigmatisasi: ‘ujaran kebencinan’, ‘intoleran’, ‘anti-Pancasila’, dan dengan itu diskusi tak bisa lagi jernih, bahkan jadi mustahil. Berbeda pendapat lantas disederhanakan hanya karena faktor ‘suka atau tidak suka’ pada penguasa.

Orang bicara, kemudian racun bertaburan di sosial media dan media mainstream. Media terbelah, massa terpecah, karena keduanya dikendalikan para pemegang saham kuasa: disadari atau tidak. Akhirnya, kita hidup dalam dikotomi ‘kami’ dan ‘mereka’. Jika kau bukan ‘kami’, maka kau adalah ‘mereka’. Jika kau sependapat dengan kami, maka jadilah ‘kita’. Individu hilang dalam kelompok. Dan hidup bernegara, menjadi tidak mengasyikan.

Soal bahasa, belakangan ini sikap berbahasa kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia pun dikeluhkan banyak pihak. Meskipun kita telah memiliki Undang-Undang Kebahasaan (baca: UU Nomor 24/2009), perilaku berbahasa kita kian amburadul. Mulai dari Presiden, guru/dosen, hingga orang biasa sering mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama Inggris. Gejala ini disebut oleh Prof Deddy Mulyana (Unpad) sebagai “bahasa gado-gado”.

Ada salah satu ucapan Presiden SBY saat membuka perdagangan saham perdana di Bursa Efek Indonesia yang dapat dijadikan contoh. Saat itu, ia berucap, “Sekarang seperti apa structure, magnitude, dan sasaran APBN 2011 ….” Ucapan ini layak dimasukkan ke dalam jenis “bahasa gado-gado” atau istilah lainnya “Indo-english”.

Presiden Joko Widodo pun demikian. Ketika mengukuhkan anggota Paskibraka beberapa waktu lalu, ia mengajak pelajar-pelajar berprestasi itu minum kopi asli Indonesia. “Bandingkan rasanya dengan brand luar negeri. Saya ingin mengenalkan brand kopi lokal ke tamu-tamu negara,” kata Presiden, sambil menyeruput kopi Bali.

Brand? Maksudnya, bisa merek, citra atau identitas kopi tersebut. Lalu, mengapa Pak Jokowi tidak pakai kata dari Bahasa Indonesia saja? Sulit menjawabnya.

Masalah berbahasa juga muncul ketika anggota parlemen yang notabene dewan terhormat mengucapkan kata “bangsat” dalam sidang resmi. Atau kepala daerah yang mengumbar makian dan kata-kata binatang di ruang publik.

Memang sulit mencari jawaban keanehan berbahasa ini. Lembaga pemerintah pun kerap menggunakan istilah bahasa Inggris, secara tidak proporsional. Sebut saja, National Traffic Management Centre di Korlantas Polri. Di Humas Mabes Polri, ada ruangan Strategic Communication Center. Padahal semua istilah itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Pemerintah perlu menetapkan politik bahasa yang jelas. Di satu sisi, untuk memperkaya bahasa, Indonesia memang perlu terbuka terhadap serapan dari bahasa asing. Sejarah bahasa kita memang dibentuk dari interaksi dengan berbagai bahasa asing, entah Arab, Belanda, Inggris atau Cina. Tetapi karena bahasa menyangkut identitas bangsa, unsur kedaulatan jangan sampai hilang. (baca: https://nusantara.news/bahasa-menunjukkan-bangsa/).

Karena itu, peringatan Sumpah Pemuda hendaknya menghidupkan semangat ketiga ikrar itu ke pemaknaan yang idealistik. Upacara dan pidato-pidato jelas tak cukup tanpa mewujud dalam karya dan tindakan keindonesiaan sehari-hari. Dan, pemuda di tengah zaman yang penuh ironi saat ini, sejatinya mengulang perannya sebagai aktor perubahan: mengoreksi kekuasaan, mendobrak kebekuan.

Atau, sumpah pemuda selamanya menjadi semacam ritus membosankan yang hanya mampu menggedor ingatan sejarah, tapi hampa dalam laku dan konteks.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here