Sumpah Pocong di Balik Kerusuhan 1998

0
120
Dua pensiunan jenderal TNI berseteru. Wiranto (kanan) dan Kivlan Zen (kiri) soal dalang di balik kerusuhan 1998

Nusantara.news, Jakarta – Dua pensiunan jenderal TNI berseteru. Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen, bekas Kepala Staf Kostrad, menuding Jenderal (Purn) Wiranto adalah dalang kerusuhan 1998 ketika menjabat sebagai Panglima ABRI. Kivlan mengatakan hal itu dalam acara “Para Tokoh Bicara 98” di Gedung Ad Premier, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019). Wiranto merespons tudingan dengan menantang Kivlan untuk melakukan sumpah pocong.

“Oleh karena itu saya berani untuk sumpah pocong saja, 98 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya atau Prabowo atau Kivlan Zen? Sumpah pocong kita. Siapa yang sebenarnya dalang kerusuhan itu, biar terdengar ke masyarakat, biar jelas masalahnya, jangan asal menuduh saja,” ucapnya.

Tak kalah galak, Kivlan menantang balik ajakan sumpah pocong yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto. Kivlan mengajak Wiranto untuk melakukan debat langsung di siaran televisi nasional.

“Saya ajak debat di TV untuk bahas peristiwa 98, supaya tahu duduk masalahnya. Jangan omong sumpah pocong. Itu sumpah setan. Masa saya mau sembah pocong. Sumpah saya demi Allah, sumpah prajurit itu. Jangan bawa Prabowo, dia enggak tahu duduk persoalan 98. Saya yang tahu. Prabowo diam saja,” ujar Kivlan.

Apa itu sumpah pocong? Sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan dibungkus kain kafan, seperti layaknya orang yang telah meninggal dunia. Sumpah ini dilakukan di hadapan orang ramai, di dalam masjid, dan kepalanya dipayungi Alquran, dengan tujuan demi meyakinkan orang lain bahwa pelaku sumpah pocong tidak bersalah seperti yang didakwakan orang kepadanya.

Biasanya, sumpah pocong dilakukan oleh orang biasa dalam masyarakat tradisional. Beberapa contoh kasus adalah mereka yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi selama periode 1998. Sumpah pocong juga dilakukan dua warga di Magelang karena dituding melakukan perbuatan zina pada 2012. Juga dua orang di Probolinggo untuk tuduhan dukun santet, tahun 2018 lalu. Di tahun yang sama, ada seorang bocah SMA melakukan ritual sumpah pocong karena dituduh mencuri kotak amal.

Dan Wiranto adalah ironis. Dia bukan orang biasa. Dia ada di dalam lingkaran kekuasaan. Paham hukum. Dia adalah bekas Jenderal ABRI dan kini jadi orang nomor satu di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tapi alih-alih mendorong penegakan hukum, Wiranto malah menantang Kivlan melakukan sumpah pocong untuk membuktikan ia tak terlibat dalam kerusuhan 1998 sebagaimana dituduhkan Kivlan.

Penyelesaian Tiada Ujung

Sumpah pocong memang tak ada landasan hukumnya. Sebab itu, Wiranto dan Kivlan sebaiknya memang menggunakan instrumen hukum. Dan saling tuding dua jenderal di sekitar kasus 1998 itu membuat publik semakin mendesak agar pelanggaran HAM seperti peristiwa Mei, Trisaksi, Semanggi I & II diungkap secepatnya. Terlebih, penyelesaian kasus HAM yang terjadi pada 1998 itu terkatung-katung meski telah berganti lima kali presiden.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, menyodorkan mekanisme hukum bagi Kivlan dan Wiranto untuk menuntaskan kasus HAM 1998. Pertama, keduanya bisa langsung menemui Jaksa Agung dan memberi keterangan kesaksian. Kalau tak bisa bertemu, Wiranto dan Kivlan juga bisa mengirim keterangan tertulis.

Cara kedua adalah memberi keterangan ke Komnas HAM. Komnas HAM-lah yang nanti akan meneruskannya ke Jaksa Agung–pihak yang jadi penyidik pelanggaran HAM berat.  Selain itu, Jaksa Agung juga dapat berperan aktif dengan tidak hanya menunggu, tapi memanggil kedua veteran tersebut. Atau jika enggan, Jaksa Agung bisa menerbitkan surat perintah penyidikan kepada Komnas HAM. Komnas HAM akan memanggil mereka untuk diperiksa.

“Jalan itu yang terbaik. Daripada debat tanpa ujung dan tawaran mekanismenya hanya bersifat jargon semata. Kecuali bila ini hanya bagian dari narasi politik sesaat dalam momentum Pilpres,” pungkas Choirul.

Memang, penyelesaian kasus HAM di masa lalu itu tidaklah mudah. Tuntutan penuntasan pelanggaran HAM pada kasus Mei 1998 sempat menjadi pembahasan dari rezim ke rezim, juga disikapi di DPR, tetapi hal tersebut sebatas retorika politik yang hingga kini seakan tak ada ujung. Sebenarnya, kasus HAM 1998 bisa segera tuntas jika DPR ketika itu ada kemauan untuk membuat rekomendasi kepada ke pemerintah agar ditindaklanjuti. Dari sana, jika pemerintah pun serius, pengadilan HAM ad hoc bisa dibuat lewat Keppres.

Namun, para pemangku kuasa, termasuk pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), terkesan tidak antusias menyelesaikan kasus HAM yang terjadi dua dekade silam tersebut. Lepas dari beberapa tokoh yang dianggap terlibat HAM di masa lalu itu saat ini menjadi bagian dari pemerintah, mestinya penegakan hukum jalan terus tanpa pandang bulu. Sebab, jika kasus ini dibiarkan berlarut, selain akan semakin sulit diungkap, siapa pun yang berkuasa akan terus dikuntit dengan polemik isu HAM.

Lantas, sampai kapan bangsa ini terbelenggu beban masa lalu?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here