Surabaya Tenggelam, Proyek Rp 1 Triliun Risma Menguap

0
1064
Akibat hujan lebat beberapa jam, Kota Surabaya tenggelam. Tampak sejumlah anak mendorong sepeda motor yang mogok di kawasan Jalan Ngagel Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/11/2017). Foto: sindonews

Nusantara.news, Surabaya – Surabaya tenggelam, bukan tergenang. Begitulah kira-kira protes warga Surabaya kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Hujan yang mengguyur Kota Surabaya sejak pukul 11.30 WIB hingga 15.00 WIB, Jumat (24/11/2017), membuat Kota Pahlawan ini tenggelam.

Tidak hanya kampung-kampung yang tenggelam, tetapi jalan protokol juga tenggelam oleh banjir. Padahal ini hanyalah awal musim hujan, namun kondisinya sudah sangat parah. Biasanya banjir parah terjadi pada puncak musim hujan.

Cara mengelola kota Risma pun dipertanyakan. Hal ini wajar, mengingat saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1.058 triliun untuk pembangunan gorong-gorong atau box culvert untuk mencegah banjir. Namun apa hasilnya, banjir semakin parah.

Bahkan akibat banjir juga mengakibatkan korban jiwa. Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Surabaya (UINSA) meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik di kamar kosnya Jalan Wonocolo Surabaya, Gang III RT 3/RW 4. Mahasiswi tersebut bernama Zakiyatus Shawa (20), yang masih duduk di semester 1 Fakuktas Syariah.

Mahasiswi kelahiran Kediri 1998 itu diduga tersengat aliran listrik saat hendak mencabut charger laptop yang terletak di atas kasur. Karena kondisi kamarnya tergenang air dan posisi kaki menempel di lantai, korban langsung tersengat listrik.

Pantauan Nusantara.News, hampir semua wilayah Kota Surabaya dibanjiri air hujan, mulai dari jalan raya sampai rumah sakit, bahkan Mall pun ikut digenangi banjir.

Bagian dalam RSUD Dr Soetomo.

Seperti banjir di Jalan Tambaksari, tingginya mencapai kaki orang dewasa. Begitu juga Kalidami, Mulyorejo, dan Stasiun Gubeng bahkan setinggi sepeda motor. Sidotopo wetan, Kebon Dalem Ampel, bahkan HI-Tech mall Surabaya tempat perbelanjaan berubah menjadi kolam pancing, dan masih banyak lagi lokasi banjir.

Jalan utama yang menjadi urat nadi perekonomian seketika lumpuh akibat, seperti terlihat di Jalan Ahmad Yani, Mayjen Sungkono hingga HR Muhammad.

Kawasan Jambangan yang menjadi akses penghubung antar kecamatan juga terendam banjir hingga setinggi sepeda motor. Akibatnya, banyak kendaraan roda dua mogok.

Kondisi hampir sama terjadi di Perkampungan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo. Wilayah di dekat kompleks kampus UINSA Surabaya setelah memakan korban jiwa ini, juga terendam cukup parah. Tak hanya akses jalan, air merendam rumah-rumah warga.

“Ini asli banjir, bukan genangan. Kalau tidak percaya, Risma suruh datang ke lokasi. Kota Surabaya sudah tenggelam. Pemkot harus bertanggung jawab. Selama ini mereka bikin pengumuman Surabaya bebas banjir, nyatanya sekarang Surabaya tenggelam,” sindir Ali, warga Kecamatan Wonocolo.

Halaman parkir stasiun kereta api Gubeng Surabaya jadi kolam, kedalaman hingga satu meter, terlihat sepeda motor tenggelam.

Menurut Ali, banjir tidak akan terjadi jika saluran pembuangan ditata dengan baik. Mulai dari saluran kecil di perkampungan, sungai, hingga saluran pembuangan yang lebih besar, semua harus dibangun terpadu. “Semua saluran dikoneksikan, bukan parsial seperti selama ini,” katanya.

Pembangunan gorong-gorong yang digarap Pemkot Surabaya, pasca banjir dinilai masyarakat hanya menghambur-hamburkan uang saja. Pasalnya, banjir tetap tidak bisa dihindari bahkan makin menyulitkan warga Surabaya.

Memang, selama ini di sepanjang jalan Surabaya marak terjadi pembangunan gorong-gorong. Tidak hanya mengeruk sungai yang kemudian diberi box culvert tapi juga membuat sungai tersebut menjadi jalan utama yang dilalui masyarakat. Seperti proyek box culvert di Jalan Raya Kupang hingga Manukan yang belum selesai. Sungai pun disulap menjadi jalan kembar. Namun banjir tetap tak terbendung. Bahkan, kemacetan mencapai 6 kilometer terjadi di jalan tersebut setelah luapan banjir.

Di kampung-kampung Surabaya juga dibangun proyek gorong-gorong. Jalan-jalan diuruk kemudian diletakkan box culvert. Para pekerja kontraktor dengan seenaknya meninggalkan proyek tersebut tanpa melihat apakah drainase sudah jalan atau tidak. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) yang membawahi proyek box culvert seakan tak berkutik menangani banjir di Surabaya.

Karena itu sejumlah warga Surabaya menduga pembangunan proyek saluran air yang tidak efektif menjadi penyebab banjir Surabaya semakin parah. Tidak hanya itu, diduga pembangunan gorong-gorong hanyalah formalitas perbaikan guna meraup keuntungan pribadi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebut saja Wawan, warga Manukan. Dia menyebut Walikota Risma harus bertanggungjawab atas banjir yang menenggelamkan Kota Surabaya. Dalam hal ini Pemkot Surabaya diduga hanya mengambil keuntungan semata dari hasil mega proyek pembangunan gorong-gorong.

“Hujan hanya 2 jam saja Kota Surabaya menjadi kota kolam. Tidak efektifnya pembangunan saluran di Surabaya sangat kuat dugaan dana APBD hanya dihambur-hamburkan untuk oknum-oknum pejabat Pemkot dan kontraktor pemenang lelang untuk memperkaya diri,” sebut Wawan.

Wawan mempertanyakan, apakah fungsi dari pembangunan gorong-gorong saluran. Sebab kalau gunanya untuk mencegah banjir, fakta itu justru gagal. “Kalau Pemkot bangun gorong-gorong di ruas jalan seluruh wilayah Surabaya untuk mencegah banjir, maka proyek triliunan itu gagal. Banjir justru lebih parah,” urai Wawan kepada Nusantara.News, Jum’at, (24/11/17).

THR Mall di Jalan Kusuma Bangsa tidak luput dari banjir.

Dari kejadian ini, masyarakat kini sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah. Sebab proyek gorong-gorong yang sudah dikerjakan oleh rekanan Pemkot, hanya akal-akalan saja untuk ‘menggarong’ dana APBD. “Dikerjakan asal-asalan hanya menghabiskan anggaran APBD. Begitu digali, dipasang boks, setelah itu ditinggal pergi. Padahal, saluran belum tertutup dan tersambung semua. Diduga kontraktor dalam melaksanakan pengerjaan proyek tidak mengacu Rancangan Anggaran Bangunan (RAB) dan BILL of Quantity (BOQ), sehingga gorong-gorong atau saluran air tidak sesuai yang diharapkan,” kata Agus, warga Banyu Urip, Surabaya.

Mega Proyek Pemkot Atasi Banjir dan Macet

Demi mengatasi masalah banjir dan kemacetan kota, Pemkot Surabaya lewat dinas PUBMP menjadikan pembangunan gorong-gorong lewat proyek box culvert sebagai solusi. Sejak 2010 hingga saat ini, setidaknya 11 kilometer saluran air yang juga dimanfaatkan jadi jalanan. Dinas PUBMP Kota Surabaya menyebut, mega proyek box culvert bertujuan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas dan mencegah banjir.

Sejak 2010 lalu, total panjang box culvert yang terbangun di Surabaya telah mencapai 10.963 meter atau hampir 11 kilometer. Rinciannya, di tahun 2010 sepanjang 3.200 meter, 189 meter pada 2011, 889 meter pada 2012. Selanjutnya di tahun 2013, sepanjang 1147 meter gorong-gorong ditutup dengan box culvert, 2.476 meter pada tahun 2014 dan 1.076 meter pada tahun 2015.

Untuk tahun 2016, box culvert dibangun sepanjang 1986 meter. Di antaranya di jalan Zamhuri (Rungkut) sepanjang 180 meter dan Jemur Ngawinan sepanjang 520 meter.

Sementara pembangunan gorong-gorong saluran air di Jalan Banyu Urip Surabaya diklaim sudah rampung, yakni sepanjang 6,7 kilometer. Maka, pengerjaan proyek yang digadang-dagang sebagai solusi mengatasi luapan air di daerah tersebut mencapai setengahnya, dari total panjang 13,85 km.

Gorong-gorong itu terbentang dari daerah Girilaya ke daerah Manukan. Sementara yang belum dikerjakan, yakni mulai daerah Manukan hingga Kelurahan Benowo. Selain sebagai saluran air, gorong-gorong tersebut juga difungsikan sebagai jalan di bagian atasnya.

Pemkot Surabaya tengah menerapkan konsep konversi saluran irigasi menjadi saluran drainase. Pada mulanya, saluran air di kawasan Banyu Urip merupakan saluran irigasi dengan tujuan mengairi lahan-lahan persawahan di sekitarnya.

Itulah sebabnya, posisi saluran air lebih tinggi dari jalan maupun permukiman warga. Kondisi tersebut menjadikan Banyu Urip sebagai kawasan rentan banjir saat musim penghujan tiba.

Pemkot Surabaya kemudian memutuskan untuk merombak total fungsi saluran air di Banyu Urip menjadi saluran drainase. Dengan perubahan fungsi tersebut, manfaat saluran tersebut bukan lagi mengairi area sekitar, melainkan sebagai tempat tampungan air karena posisi saluran sudah tidak lagi lebih tinggi dari jalan. Gorong-gorong itu kata orang dinas PUBMP mempunyai fungsi ganda. Yakni, untuk menambah kapasitas jalan sekaligus antisipasi banjir.

Proyek gorong-gorong Pemkot Surabaya yang menghabiskan dana rakyat untuk mengatasi banjir dan macet terbukti gagal.

Adapun total proyek box culvert hingga 2017, anggaran dinas PUBMP Surabaya sebesar Rp1.058 triliun. Namun hingga Oktober yang terserap hanya Rp438,3 miliar atau 41,4 persen. Anggaran tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,26 triliun karena dalam bidang pemukiman digabung ke Dinas Perumahan Rakyat Cipta Karya dan Tata Ruang.

Namun proyek gorong-gorong yang disebut mempunyai fungsi ganda (menambah kapasitas jalan sekaligus antisipasi banjir), pada Jumat (24/11/2017) nyatanya tidak berfungsi. Artinya proyek miliaran itu gagal total. Selain banjir, macet juga tetap terjadi.

Anggota Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey, hanya bisa geleng-geleng kepala melihat banjir merendam Kota Surabaya. Padahal, ia sudah mengingatkan Dinas PU Binar Marga, jauh-jauh hari agar menyelesaikan sejumlah proyek saluran dan gorong-gorong. Menurutnya, banjir terjadi akibat pembangunan saluran air yang ada belum terintegrasi. “Saluran air primer, sekunder, dan tersier tidak terkoneksi dengan baik sehingga terjadi bottleneck,” ujar Awey.

Ia mencontohkan pembangunan proyek saluran air di kawasan Jalan Raya Made. Di wilayah itu, pembangunan saluran yang berlangsung selama 2 tahun, pengerjaannya hanya berjalan seperempat dari proyek yang harus diselesaikan.

“Yang disentuh saluran permukiman dulu lewat Jasmas. Akhirnya kan saluran di jalan raya tidak mampu menampung aliran dari permukiman,” papar politisi Partai Nasdem ini.

Ia berharap proses pembangunan saluran berkelanjutan, agar bisa mengendalikan banjir di kawasan yang selama ini langganan banjir. Selain itu, kegiatan pembersihan saluran juga harus intensif dilakukan supaya bisa kapasitasnya bertambah. “Surabaya ini kan letaknya agak rendah, jika air laut pasang saluran yang ada tidak mampu menampung aliran air,” ungkap legislator yang dikenal vokal ini.

Awey menegaskan untuk menanggulangi banjir, sistem drainase masterplan harus terencana dengan baik, berkesinambungan, tidak sporadis. “Jangan harap warga Surabaya tidur dengan tenang pada musim hujan, jika cara kerja sporadis. Mereka (Organisasi Perangkat Daerah Pemkot) punya peta banjir. Tiap tahun kami dikasih data, benar tidaknya kami tidak tahu,” serunya.

Awey mengatakan dari alokasi anggaran yang ada kegiatan Dinas PUBMP adalah untuk pembangunan dan penyediaan sarana prasarana pematusan sepanjang 10.000 m2, pemeliharaan saluran drainase dan bozem kurang lebih 250.000 m2.

“Termasuk peningkatan kapasitas rumah pompa dari yang sudah tersedia, seperti di Kandangan, Kebon Agung, Tambak Wedi, Kalisari, Simolawang dan Kalijudan,” beber dia.

Pembangunan saluran drainase primer maupun sekunder berada di Sukolilo Larangan, Margo Mulyo Indah IV, Asem Mulyo, Simokerto, Karang Tembok, Tanjung Sari, Simo Kwagean, Dupak Rukun, Keputih dan lain-lain. “Anggaran untuk pembangunan maupun pemeliharaan saluran drainase sekitar Rp300 miliar,” terang Awey

Meski demikian, ia menyatakan pembangunan rumah pompa di Petekan yang dilengkapi dengan pintu air dengan kapasitas 24 m3 menggunakan dana APBN hingga saat ini belum terlaksana. Padahal sesuai rencana dilaksanakan pada 2017.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here