Suramadu Gratis, Narasi ‘Penebusan Dosa’ Jokowi

0
120
Jokowi meresmikan penggratisan tol jembatan Suramadu, Sabtu (27/10/2018).

Nusantara.news, Jakarta – Terdapat narasi panjang dalam pembangunan jembatan Suramadu (Surabaya-Madura). Jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang 5,4 kilometer dan beroperasi tahun 2009 itu, digagas Sukarno, disikapi Soeharto, dibangun Megawati, dan diresmikan SBY. Tapi kini narasi baru sedang dibangun Jokowi dengan menggratiskan tarif tol jembatan Suramadu.

Jokowi beralasan tujuan menggratiskan jembatan Suramadu agar masyarakat dapat merasakan keadilan. “Keputusan ini bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Utamanya rakyat Madura,” kata Jokowi saat meresmikan penggratisan jembatan Suramadu di Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018).

Sebelumnya, Jokowi telah membebaskan biaya tarif untuk kendaraan roda dua pada 2015. Setahun setelahnya, presiden juga menurunkan tarif hingga separuh harga alias sebesar 50% dari harga sebelumnya.

Sejak beroperasi, tarif tol ini dinilai menjadi tarif termahal di Indonesia, setiap yang melintas dikenakan tarif sebesar Rp 30 ribu untuk golongan I. Namun karena banyaknya kritik, tarif ini diturunkan menjadi Rp 15 ribu. Sementara, kendaraan roda dua tak dikenakan biaya untuk mengakses jalan tersebut.

Namun, Jokowi memandang upaya-upaya tersebut belum memberikan pertumbuhan ekonomi yang besar kepada Madura sehingga kemudian ia memutuskan untuk menggratiskan tarif tol di jembatan tersebut.

Sebelum meresmikan penggratisan Jembatan Suramadu, Jokowi sebelumnya telah menekan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura.

Pasal 1 Perpres tersebut tertera pengoperasian Jembatan Suramadu sebagai jalan tol diubah menjadi jalan umum tanpa tol.

Selain itu, pada Pasal 2 Perpres tersebut, Presiden RI juga menetapkan penyelenggaraan Jembatan Surabaya-Madura sebagai jalan umum tanpa tol dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang jalan.

Dengan berlakunya Perpres No. 98/2018, Keputusan Presiden No. 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan Ketentuan Pasal 12 huruf b pada Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan Perpres tersebut, Jokowi beralasan penggratisan jembatan Surabaya dapat perekonomian masyarakat Madura. “Dari kalkulasi yang kita lihat belum memberikan dampak ekonomi bagi Madura. Kalau kita lihat ketimpangan kemiskinan, angka-angka yang bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur, misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, angka kemiskinannya 4-6,7 persen. Di Madura, angka kemiskinan masih berkisar 16-23 persen,” ujarnya.

Jokowi berharap pertumbuhan ekonomi daerah Madura akan membaik dan dapat menarik investor masuk. “Dengan menjadi jembatan non-tol biasa, pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik. Investasi akan semakin datang, semakin banyak, properti, dan turisme akan semakin berkembang di kabupaten-kabupaten di sini,” ujarnya.

Bahkan disebutkan pula, Jokowi menggratiskan jembatan Suramadu agar masyarakat dapat merasakan keadilan. “Memang selama ini, dengan jembatan tol ini tadinya negara mendapat pemasukan. Tapi, itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan di kabupaten-kabupaten di Madura. Sekali lagi, ini adalah keputusan sebagai bentuk rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya bagi Madura,” ungkapnya.

Negara tidak peduli untung dan rugi

Sebenarnya tidak elok menyebut kemiskinan di Madura dihambat oleh akses jalan, meski tidak dikatakan Jokowi secara langsung. Namun kesannya, jembatan Suramadu menjadi penyebab kemiskinan sehingga harus digratiskan.

Ada atau tidaknya investor masuk, jauh sebelum dibangun Suramadu, masyarakat Madura sudah lama menggunakan jalur laut. Adanya jembatan Suramadu memang mempermudah akses tapi sekaligus mematikan fungsi dermaga.

Jangankan digratiskan, tarif Suramadu saat diturunkan sudah mematikan fungsi Dermaga Penyeberangan Ujung Surabaya-Kamal Madura. Sejak tol Suramadu dibuka, status Dermaga yang semula komersial, berubah menjadi perintis. Seperti dilaporkan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur, sejak Suramadu diresmikan pada 2009 lalu, jumlah feri yang beroperasi tersisa hanya 3 unit dari 18 unit yang ada sebelumnya. Dengan digratiskannya Suramadu, otomatis feri yang tersisa akan segera dipindah ke lokasi penyeberangan yang lebih potensial, seperti di Batulicin, Kalimantan Selatan, dan Kariangau-Penajam, Kalimantan Timur.

Dikenakannya biaya tarif Suramadu bukan menjadi dasar tingginya tingkat kemiskinan di Madura. Pasalnya, Hasil Kajian Ekonomi Regional (KER) Jawa Timur (Jatim) dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan selama periode 2013-2015, sebelum dan sesudah Jokowi menjabat presiden, Madura tetap menjadi daerah termiskin di Jatim dengan rata-rata sebesar 21,86%. Angka itu jauh lebih tinggi di atas rata-rata kemiskinan nasional yang mencapai 11,19%.

Kemiskinan di Madura terjadi di semua kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, persentase tingkat kemiskinan absolut di Jatim pada 2012 dan 2014 masing-masing sebesar 13,08% dan 12,28%.

Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan di wilayah Madura tercatat paling tinggi, yakni mencapai 28% di 2012 dan 26% di 2015. Pendapatan per kapita masyarakat Madura juga paling rendah di Jatim. Di kisaran Rp9 juta-Rp15 juta per tahun, jauh di bawah angka Jatim yang mencapai Rp30 juta per tahun.

Penyebab utama kemiskinan adalah pendidikan. Data BPS Jatim menunjukkan, angka partisipasi sekolah (APS) di Madura untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama sebanding dengan rata-rata Jatim, yakni mencapai 90%.

Sementara APS untuk tingkat menengah relatif rendah, yaitu 69,8% di Pamekasan, 58,7% di Bangkalan, dan 55,3% di Sampang. APS tingkat menengah atas tersebut lebih rendah dibanding rata-rata Jatim 70,4%.

Kegiatan ekonomi mayoritas masyarakat Madura masih terpusat di lapangan usaha pertanian. Berdasarkan data BPS Jatim pada periode 2012 dan 2015, persentase penduduk di Madura yang bekerja di lapangan usaha pertanian di kisaran 55%-80% dari total penduduk. Artinya, mayoritas angkatan kerja di Madura hanya menamatkan jenjang pendidikan dasar. Sementara lulusan dengan jenjang pendidikan menengah ke atas relatif rendah.

Pendidikan memang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Madura pada tingkat kepercayaan 90 persen. Artinya apabila pendidikan masyarakat Madura tinggi, maka akan dapat mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, pendidikan masyarakat yang rendah memicu peningkatan kemiskinan. Sehingga penggratisan jembatan Suramadu sangat tidak layak disebut untuk mengurangi kemiskinan. Apalagi berdasarkan data Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol mencatat, rata-rata lalu lintas harian di tol Suramadu sebesar 19.000 kendaraan per hari, atau 86 persen pergerakan didominasi oleh kendaraan golongan I. Sehingga tanpa digratiskan pun, Suramadu tetap menjadi akses rutinitas bagi masyarakat Madura dan Surabaya.

Yang patut dipertanyakan, kalau mau fair Jokowi seharusnya juga menggratiskan tol-tol lain, tidak hanya jembatan Suramadu. Lihat saja, pembangunan tol di sejumlah wilayah di Indonesia oleh pemerintahan Jokowi, hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, karena tarifnya terlampau mahal. Di Pulau Jawa, banyak tol yang kosong.

Di Medan, Sumatera Utara, ada jalan tol yang baru tiga bulan diresmikan, tapi saat ini kosong, karena untuk jalan sejauh 30 kilometer, warga harus bayar jalan Rp 41.000, sehingga kalau pulang pergi itu harus bayar Rp 82.000. Jika digunakan secara rutin setiap hari, maka sebulan, masyarakat harus mengeluarkan uang sebesar Rp 2,4 juta.

Seperti diketahui, tarif tol golongan I yang berlaku pada 1980 hanya Rp 200-300 per kilometer (km). Kemudian naik pada 2000-2010 menjadi Rp 600-700 per km. Pada periode 2010-2017, tarif tol yang berlaku di kisaran Rp 900-1.300 per km. Kenaikan tarif ini mengacu pada inflasi yang terjadi setiap tahun.

Pertanyaannya, jalan tol dibangun untuk siapa? Presiden lupa, kalau pembangunan infrastruktur ini harus untuk rakyat banyak, bukan untuk segelintir manusia. Memang pembangunan ekonomi Indonesia harus tumbuh cepat, tapi yang terjadi bukan pembangunan merata.

Nah, terkait dengan penggratisan jembatan Suramadu yang tidak berlaku bagi tol-tol lain tentu patut dipertanyakan. Sebab faktanya, pembangunan jembatan Suramadu telah menghabiskan anggaran negara Rp 4,5 triliun.

Pembangunan Suramadu yang dulunya sempat terhenti, disubkontrakkan kepada Consortium of Indonesia Contractors (CIC), yang terdiri dari PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, serta PT Wijaya Karya. Dari CIC kemudian disubkan lagi kepada 17 vendor yang hingga kini belum menerima pelunasan pembayaran pekerjaan yang sudah mereka lakukan.

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat angkat bicara terkait pembangunan Suramadu yang sempat terhenti. “Benar, yang memulai pembangunannya itu Presiden (ke-5) Megawati, itu nyata. Dalam perkembangannya pembangunan itu terhenti. Itulah sebabnya ketika saya meninjau ke lapangan langsung, berlayar di sekitar jembatan Suramadu yang pembangunannya terhenti, saya melaksanakan sidang kabinet di Pasuruan mengapa terhenti?” jelas SBY.

Menurut SBY, ada dua penyebab. Pertama, kurangnya alokasi anggaran di APBN. Kedua, kerjasama dengan Tiongkok mengalami hambatan. Maka, dicarikanlah solusi. Salah satunya, pemerintah Provinsi Jawa Timur sempat menalangi dana pembangunan melalui Bank Jatim sebesar Rp 50 miliar sebelum dana pinjaman dari Bank Exim of China sebesar 68,9 juta dollar AS cair. Sumber pembiayaan Jembatan Suramadu diperoleh dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur serta APBD Kota Surabaya dan 4 kota di Madura. Pembiayaan pembangunan Suramadu 55% ditanggung pemerintah, sedangkan 45 % sisanya pinjaman dari China. Dari total biaya pembangunan Suramadu sebesar Rp 4,5 triliun, sekitar Rp 2,1 triliun di antaranya harus berutang kepada China.

Jadi, jika Jokowi sekarang menggratiskan jembatan Suramadu, apakah negara sudah untung? Apakah uang negara sudah kembali? Bagaimana dengan biaya pemeliharaan jembatan Suramadu? Tentu ini akan menjadi beban baru yang akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nampaknya, pemerintah tidak peduli dengan hal itu. Dengan entengnya Jokowi menjawab, negara tidak menghitung hal tersebut dalam pandangan untung dan rugi bila tol digratiskan.

“Negara tidak berhitung untung dan rugi, negara itu berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan itu yang dihitung,” ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, agar segala hitung-hitungan dan kebijakan pemerintah, tidak dibawa ke ranah untung dan rugi. Menurut Jokowi, negara menghitung sesuai keuntungan yang diterima masyarakat. “Jangan kamu bawa itung-itungan selalu untung dan rugi, negara tidak akan berhitung seperti itu, hitungannya makro, keuntungannya ada di masyarakat,” jelasnya.

Jokowi menilai, saat ini APBN masih mampu membiayai perawatan dari Suramadu ke depan. Ia menyebutkan, bahwa biaya perawatan tidak besar. “Anggarannya dari APBN, anggaran dari APBN juga gak banyak, saya pikir sampai triliunan, tapi saya tanya sama PU, ternyata sampai Rp 120 miliar, APBN masih mampu kalau segitu,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here