Surat SBY, Beri Umpan Lawan Politik Serang Prabowo

0
316

Nusantara.news, Jakarta – Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) , Minggu (7/4), disebut sebagai kampanye dengan jumlah massa terbesar sepanjang sejarah. Hal dilihat dari jumlah massa yang membludak. Panitia memperkirakan jumlah massa yang hadir di dalam dan luar SUGBK sekitar satu juta.

"Ini adalah rapat akbar politik terbesar dalam sejarah politik di Indonesia. Luar biasa kehadiran kalian disini semuanya,” kata Prabowo Subianto dalam orasi politiknya. 

Berbarengan dengan berlangsungnya kampanye akbar Prabowo-Sandi, beredar surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam suratnya yang ditulis sehari menjelang acara, SBY menyebutkan bahwa dirinya memperoleh informasi bahwa setuprundown, dan tampilan fisik kegiatan Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di SUGBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. SBY juga meminta untuk mengutamakan cara berpikir “semua untuk semua” dan mengkritik penggunaan identitas dalam kampanye politik.

Sebenarnya, surat itu ditujukan untuk tiga anak buahnya di partai, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsudin, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal Partai Hinca Pandjaitan. Entah disengaja atau tidak, surat itu pada akhirnya bocor ke publik sehingga memunculkan kegaduhan politik. Namun yang jelas, surat SBY itu seolah memberi amunisi kepada kubu lawan untuk menyerang Prabowo.

Cawapres 01 Ma'ruf Amin, misalnya, menilai kritik SBY mencerminkan tidak solidnya tim sukses Prabowo-Sandi dalam mengemas kampanye. " Artinya, mereka tidak solid," ujar Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Kegiatan kampanye akbar yang diawali dengan shalat tahajud dan shalat subuh berjamaah, barangkali yang memberi kesan seolah-olah kampanye itu hanya ditujukan kepada suatu kelompok tertentu (eksklusif) dan mengabaikan kelompok lain yang dipersepsi lebih besar/beragam (inklusif). Menurut pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, kondisi tersebut sebenarnya terkait ketidaklaziman dari pembri izin kepada panitia Kampanye Akbar Paslon 02 yang hanya diberikan waktu penggunaan SUGBK dari pukul 06.00-10.00 pagi.

Lazimnya, izin diberikan pukul 08.00 sampai jam 12.00, atau lebih panjang lagi. Sehingga, butuh perencanaan matang dengan alokasi waktu yang singkat itu. Kalau kampanye dimulai pukul 06.00, tentu saja sebagian masyarakat harus berangkat dari rumah antara pukul 02.00 – pukul 04.00. Bahkan yang dari luar kota Jakarta, sudah berangkat sejak Sabtu pagi dan ada yang baru datang Sabtu tengah malam. Di luar itu, pihak BPN pun memastikan bahwa kegiatan kampanye tersebut sudah cukup inklusif karena turut dihadiri oleh berbagai kelompok dan tokoh agama yang berbeda.

Meski beberapa petinggi Demokrat telah mengklarifikasi bahwa surat dari Presiden yang menjabat pada tahun 2004-2014 itu adalah kritik sebelum hari H dan  telah dilaksanakan dengan baik oleh Prabowo, namun posisi politik Demokrat dalam koalisi dinilai ambigu. Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menyebut sikap ‘ganjil’ Demokrat itu kemungkinan disebabkan tiga hal. Pertama, dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Sandiaga yang setengah-setengah diyakini disebabkan oleh konsensus politik yang belum tuntas di antara mereka.

"Beberapa kali petinggi Demokrat terkesan membuat manuver kontraproduktif dengan partai politik di koalisi 02. Salah satunya soal kritik SBY terhadap kampanye akbar di GBK kemarin. Ini dapat dibaca, dukungan kepada Prabowo-Sandiaga masih setengah-setengah," ujarnya.

Kedua, teguran SBY terhadap model kampanye Prabowo-Sandiaga itu juga dapat dibaca sebagai manuver Demokrat untuk tetap menjaga hubungan dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Intinya lebih kepada main dua kaki. Tujuannya, agar siapa pun yang akan memenangi Pemilu 2019 ini, Demokrat akan tetap mendapatkan keuntungan secara politik.

Ketiga, Demokrat membangun citra publik bahwa partainya berhaluan nasionalis religius. SBY ingin menunjukkan bahwa partainya menjunjung tinggi pluralisme, mengakomodasi perbedaan sekaligus menjunjung tinggi Pancasila. Meski begitu, cara tersebut mencerminkan etika politik yang kurang baik dan justru Demokrat akan kehilangan suara dari segmen kelompok Islam yang jumlahnya sangat banyak.

Pengamat lain, Usep S Ahyar, menilai surat SBY bisa dimaknai sebagai sarana bagi Demokrat untuk mendongkrak popularitas. Dengan adanya surat tersebut, nama Demokrat terus menerus diperbincangkan. Hal itu merupakan cara SBY untuk menunjukkan bahwa ia turut serta berkampanye. “Harap dicatat, orang politik itu, semuanya bisa dikapitalisasi," ucap Direktur Riset Populi Center itu.

Lautan massa pendukung Prabowo-Sandi saat Kampanye Akbar di SUGBK Jakarta

Politik Ambigu Partai Demokrat

Sebenanrnya, bukan kali ini saja Demokrat seolah-olah berseberangan dengan sesama anggota koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga. Hal itu lantaran kritik Demokrat ke koalisinya sendiri disampaikan secara terang-terangan di hadapan publik, bukan melalui jalur komunikasi internal yang pasti sepi dari kontroversi atau polemik.

Manuver kontraproduktif Demokrat sebelumnya diawali dari rentetan twit Andi Arif semasa menjabat Wakil Sekjen Demokrat yang menyebut bahwa Prabowo adalah "jenderal kardus" lantaran mau menerima Sandiaga sebagai calon wakil presidennya, isu adanya “mahar” untuk PAN dan PKS, kerap “membolos” saat rapat bersama koalisi Prabowo-Sandiaga, hingga pernyataan bahwa Demokrat tidak akan memberikan sanksi terhadap kadernya yang memilih mendukung Jokowi-Ma'tuf Amin.

Kembali ke surat SBY, memang di sisi yang lain, kritik SBY lewat surat tersebut dapat membantu pasangan nomor urut 02 untuk tetap mengamankan dukungan dari kelompok lain, katakanlah yang nasionalis dan masih melihat penggunaan politik identitas secara negatif. Namun, manuver Demokrat yang seolah sering “menyerang” internal koalisinya secara terbuka dan berulang selain tidak etis, juga bisa mengganggu kinerja pemenangan yang sudah apik ditunjukkan oleh partai koalisi lainnya (PKS, PAN, Gerindra, dan Berkarya).

Seharusnya, Demokrat menunjukan sikap kstaria dalam berpolitik. Jika sudah menyatakan berkoalisi, maka tunjukan loyalitas dan totalitasnya dalam kerja-kerja pemenangan. Sebaliknya, jika bergabung ke poros ‘Indonesia Menang’ dipandang tak berfaedah, Demokrat secara jantan bisa mengajukan keluar dari koalisi.

Akhirnya, kini yang paling ditunggu adalah bagaimana keseriusan Demokrat dalam memenangkan Prabowo-Sandiaga. Dari sanalah Demokrat bisa menjawab keraguan publik jika partai itu tidak hanya sekadar mengugurkan kewajiban mengusung capres-cawapres di Pilpres 2019, dan tidak menjadi ‘beban’ dalam koalisi. Namun jika watak ‘setengah hati’ masih terus berulang, mungkin BPN perlu memikirkan sanksi bagi Demokrat. Katakanlah, sanksi Demokrat misalnya tidak mendapat jatah di kabinet jika Prabowo-Sandi menang Pilpres.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here