Paket Kebijakan Ekonomi 16 (2)

Surga Bagi Investastor Asing, Neraka Bagi UMKM

0
266
Awalnya Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan ada 54 bidang usaha yang dapat dimasuki investor asing hingga 100%, belakangan diralat hanya 23 bidang usaha saja.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi lewat Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan tambahan Paket Kebijakan Ekonomi 16 tentang relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi nasional. Paket kebijakan ini merupakan surga bagi investasi asing sekaligus neraka bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kok bisa?

Belakangan Darmin membantah bukan 54 bidang usaha yang bisa dimasuki oleh asing hingga 100%, melainkan hanya 23 bidang usaha saja. Itupun dimaksudkan agar UMKM dan koperasi dapat tumbuh lebih pesat.

Berikut ini 23 bidang usaha di Indonesia yang dapat dimasuki investor asing hingga 100%.

Neraka buat UMKM

Tentu saja Paket Kebijakan Ekonomi 16 ini  sangat mengejutkan dan mengecewakan. Mengundang modal besar ke UMKM dan Koperasi, sama saja membunuh sektor UMKM dan Koperasi itu sendiri.

Kebijakan itu juga akan membunuh kemandirian bangsa dan menciptakan ketergantungan kepada modal besar dan asing. UMKM selama ini terbukti menjadi bantal peredam ketika perekonomian nasional mengalami krisis. Sektor UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Kita ingan pada krisis 1998, 200-an konglomerat pusing tujuh keliling, sebanyak 57 bank miliki konglomerat setahap demi setahap, satu per satu dilikuidasi, dibekukan, dihentikan kegiatan usahanya, dan sebagian diambil alih pemerintah. Ratusan perusahaan miliki konglomert diserahkan sebagai jaminan oleh konglomerat karena banknya dibantu lewat program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hampir di semua lini bisnis yang dimiliki konglomerat terpapar krisis, ditandai dengan utang besar, tak mampu menyicil kredit, dana bank terperangkap kredit macet. Untuk memulihkan krisis tersebut, Bank Indonesia atas perintah Kementerian Keuangan atas nama pemerintah melumeri perekonomian krisis itu dengna BLBI hingga Rp650 triliun.

Tak hanya melumeri dengan BLBI, pemerintah masih harus menambal bunga atas obligasi pemerintah dalam kerangka BLBI maupun dalam kerangka rekapitalisasi modal bank. Sementara sekitar 25 juta UMKM dan koperasi justru masih kuat menghadapi krisis, bahkan sangat kenyal serta mampu beradaptasi dalam menghadpai krisis.

Saat ini, jumlah UMKM saat ini sebanyak 59,26 juta unit, yang menyerap tenaga kerja lebih dari 123,2 juta orang. Berdasarkan survei Organization of Economic Cooperation Development (OECD) sektor UMKM menyerap tenaga kerja terbesar, 70.3% (2016).

Sementara koperasi semangatnya adalah gotong royong dan kemandirian anggotanya. Prinsip koperasi adalah semua anggota bekerja. Tidak ada buruh dan majikan. Dengan masuknya modal besar dan asing, maka anggota koperasi hanya akan menjadi buruh.

Jumlah koperasi aktif sebanyak 152.559 dan jumlah anggota sebanyak 27.002.189 orang pada 2017. Berdasarkan data Kementrian UMKM (2017) Koperasi dan UMKM merupakan jumlah unit usaha terbanyak di Indonesia.

Total 96,71% tenaga kerja merupakan kontribusi koperasi dan UMKM di dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia (2017). Paket Kebijakan Ekonomi 16 akan mematikan UMKM dan Koperasi dan membuat pengangguran meningkat pesat.

Harusnya dalam kondisi krisis 2018 ini, ketika kurs rupiah sudah melemah, cadangan devisa tersedot untuk mengguyur pasar, utang pemerintah melonjak, defisit melebar, yang utama dan pertama dilindungi adalah UMKM dan koperasi. Tapi Paket Kebijakan Ekonomi 16 seolah-olah justru membuka peluang asing untuk masuk dalam bisnis UMKM dan koperasi. Itu sama artinya mempersilakan unit bisnis terkecil dalam masyarakat itu hendak dibiarkan bertempur tanpa senjata dan tanpa perisai.

Dengan kata lain, UMKM dan koperasi menghadapi tantangan yang sangat berat oleh sebab kebijakan pemerintah tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan UMKM dan koperasi lokal akan mati satu demi satu akibat liberalisasi kebijakan yang kebablasan tersebut. Kebijakan ekonomi ini adalah neraka bagi UMKM dan koperasi.

Karena itu, kita perlu mendesak pemerintah meninjau ulang dan atau bila perlu mencabut peraturan tersebut, karena membahayakan kedaulatan ekonomi negara.

Jika Pemerintah Jokowi tidak mau mencabut kebijakan konyol tersebut, maka kita berharap pada pemerintahan selanjutnya. Karena hidup mati UMKM dan koperasi lokal tergantung seberapa peduli dan seberapa besar keberpihakan pemerintah pada UMKM dan koperasi.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here