Susi Memihak Nelayan Lemah, Tapi Mengapa Melarang Cantrang?

0
211

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah wajib memperhatikan keberpihakannya kepada nelayan yang lemah dan tidak mampu, agar bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia.  Tetapi mengapa Menteri Kelautan dan Pewrikanan Susi Pudjiastuti melarang nelayan menggunakan cantrang? “Tampaknya Susi Pudjiastuti terlalu mendengar orang-orang di sekelilingnya yang tidak mengerti kelautan dan perikanan,” kata Ketua Umum Front Nelayan Indonesia, Rusdianto.

Pernyataan pemerintah wajib memperhatikan keberpihakannya kepada nelayan yang lemah dan tidak mampu,  adalah pesan Presiden Joko Widodo yang dikutip Menteri Susi Pudjiastuti

“Pesan Presiden Jokowi itu bukan kata yang sederhana. Itu mengartikan bahwa laut harus kita jaga untuk tetap banyak ikannya, untuk bisa diambil turun temurun generasi ke generasi,” ujar Susi seperti dikutip kembali oleh Rusdianto.

Rusdianto mengatakan setuju seratus persen dengan pesan Presiden Jokowi yang dijadikan pedoman oleh Susi.

Tetapi, mengapa Susi melarang beroperasinya cantrang?  Rusdianto menerima KEPRES No. 39 Tahun 1980 yang melarang penggunaan alat tangkap trawl (pukat harimau). Nelayan pun menerima dan tak lagi menggunakan pukat. Sebagai gantinya nelayan menggunakan cantrang yang dianggap tepat dan banyak dipilih nelayan karena dilihat dari fungsi dan hasil tangkapannya cantrang ini hampir memiliki kesamaan dengan jaring trawl tapi tidak merusak.

Inilah yang membuat Rusdianto gundah. Apalagi larangan menggunakan cantrang itu dikukuhkan dengan terbitnya Surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI).

Rusdianto menegaskan, alat tangkap cantrang sama sekali tidak merusak lingkungan seperti yang dituding Menteri Susi.  Karena cantrang beda dengan trawl. Kalau trawl  itu kena terumbu juga langsung putus.  Kalau orang tidak tahu bedanya, maka mudah saja mengatakan cantrang merusak lingkungan.

Cantrang itu, kata Rusdianto,  sudah dipakai puluhan tahun dan merupakan peninggalan nenek moyang para nelayan. Oleh sebab itu, Rusdianto yakin, surat edaran pelarangan penggunaan cantrang pasti dibuat secara ugal ugalan tanpa melalui kajian teknis, sosial ekonomi, sinkronisasi aturan dan tanpa sosialisasi.

“Saya berani menjamin surat edaran larangan penggunaan cantrang itu dibuat secara ugal-ugalan karena di seluruh dunia, tidak ada satu pun negara yang melarang penggunaan cantrang,” kata Rusdianto.

Menurut Rusdianto, segala aturan tersebut  diduga disusun oleh oknum-oknum staf Susi Pudjiastuti dari Tim Satgas 115 KKP,  seperti  Mas Achmad Santosa, Yunus Husein, Fika Fawzia, Narmoko Prasmadji dan Sjarif Widjaja yang bukan orang perikanan dan tidak paham perikanan serta tidak memenuhi azas gesetzgebung.

Susi Pudjiastuti hanya dibohongi orang yang tidak paham perikanan, dengan menyatakan bahwa alat cantrang itu merusak karang.

Sebab, cantrang itu jika menyentuh karang maka yang rusak itu jaringnya, bukan karangnya. Andai pun hal itu terjadi, maka nakhoda kapalnya pasti dipecat karena merusak cantrang yang harganya mahal.

Sebaiknya, imbau Rusdianto, Susi Pudjiastuti mengkoreksi kebijakannya, agar semua nelayan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Jangan sampai nelayan berkonflik pemerintah , karena akan merugikan banyak pihak. “Tim Satgas 115 KKP itu tidak paham, bahwa pengganti alat tangkap itu butuh biaya besar []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here