Kemelut Impor Garam (2)

Susi Pudjiastuti: Kartel Garam Mirip Kartel Narkoba

0
234

Nusantara.news, Surabaya – Lantaran kegagalan panen garam di tahun 2016, dan upaya pemerintah memperbaiki produksi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melontarkan pernyataan keras. Pihaknya mendesak menteri perdagangan untuk merevisi peraturan menteri yang mengatur tentang impor garam.

Menurut Susi, apa gunanya memberdayakan petani, sementara pemerintah tidak berpihak pada petani. Dikatakan, selama ini garam lokal selalu kurang terserap di pasaran karena tertekan oleh garam industri yang diimpor.

Pihaknya juga mengaku heran, garam industri terus diimpor setiap kali ada musim panen. Akibatnya, harga garam lokal anjlok hingga 50 persen dari biaya produksi, sementara importir untung 200 persen.

“Lantas, apakah kita diam saja sementara petani garam bersusah payah bekerja mempertahankan hidupnya? Ini kan masalah, mereka bekerja keras tetapi keuntungannya dinikmati pihak lain, dengan terus mengimpor garam,” tegas Susi.

Menteri Susi berani menegaskan, kalau tidak segera diatasi, kebijakan yang seenaknya melakukan impor garam, petani garam di Indonesia akan mati.

“Siapa lagi yang mengatasi masalah ini? Apakah kita membiarkan petani kita tidak mampu mempertahankan hidupnya?,” ucap dia.

Lemahnya pengawasan termasuk tidak terbukanya sistem impor garam membuat, tata aturan semakin amburadul. Dengan kondisi itu, mafia impor mempermainkan kuota impor garam, serta menebar berbagai perangkap agar upaya menuju swasembada garam tidak terwujud.

Menteri Susi menyebut, terus terpuruknya nasib petani garam di Indonesia, sementara jumlah dan nilai impor garam terus meningkat, itu karena lemahnya transparansi saat menentukan perusahaaan mana yang bisa mengimpor dan berapa jumlah yang harus diimpor. Dampaknya, tata niaga impor semrawut, luput dari pengawasan, importir seenaknya mengatur kuota impor yang sebetulnya tidak boleh terjadi.

“Bisnis garam ini mirip kartel narkoba. Saking enaknya ini dipertahankan, padahal di sisi lain ada yang dirugikan. Pengusaha merasa nyaman dan tak mau membagi keuntungan itu kepada petani,” katanya.

Menteri Susi mengaku heran, jika ada yang menyebut mutu garam Indonesia rendah. Dengan tegas dia mengatakan, semua garam bisa dikonsumsi. Bedanya garam industri punya kualitas bagus, memiliki kandungan Natrium Clorida (NaCI) lebih dari 96 persen, Magnesium dan kadar air lebih rendah.

Kemudian, Menteri Susi juga mengungkit efektif atau tidaknya program pemberdayaan petani garam. Setelah mereka mampu meningkatkan jumlah produksi, tetapi garam tidak bisa terserap di pasar, karena pasar sudah dikuasai oleh garam impor.

“Bukankah itu menjadi pekerjaan yang sia-sia saja? Untuk itu saya mempertanyakan komitmen banyak pihak yang hendak memberdayakan petani garam, tetapi di sisi lain membuka keran impor tanpa disertai dengan pengawasan yang baik,” tegasnya.

Untuk mengakhiri derita petani garam dan membangkitkan kembali kejayaan panen garam seperti di tahun 1960, yang bisa swasembada garam. Menteri Susi minta Kementerian Perdagangan segera merevisi Permendag No.58 Tahun 2012 tentang Impor Garam.

Menteri Susi menyebutkan, aturan tersebut merugikan petani kecil dan membuat yang kaya semakin kaya. Tak hanya itu, dengan tegas dia juga meminta agar KKP ikut dilibatkan dalam urusan impor garam. Pihaknya ingin permainan kartel garam segera disudahi, guna menyelamatkan petani garam dari keterpurukan yang berkepanjangan. Dan mengembalikan Indonesia yang sejak dulu, salah satunya dikenal sebagai negara penghasil garam, yang memang kaya sumber daya alam.

Persoalan ini tidak boleh dianggap remeh, dan harus segera dilakukan pembenahan. Jika tidak, Indonesia akan tinggal cerita sebagai negara yang memiliki sebutan gemah ripah loh jihnawi, negeri yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here