Suu Kyi Mangkir dari SU PBB, Ngeri Dicecar Soal Rohingya?

1
155
Seorang perempuan pengungsi Rohingya yang kelelahan menyentuh pantai setelah menyebrangi perbatasan Bangladesh-Myanmar dengan kapal melalui Teluk Bengal, di Shah Porir Dwip, Bangladesh, Senin (11/9). ANTARA FOTO/REUTERS/Danish Siddiqui/cfo/17

Nusantara.news, Jakarta – Sedianya pada Rabu (13/9) kemarin, Aung San Suu Kyi dijadwalkan hadir pada Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Ternyata peraih Nobel Perdamaian itu batal hadir.  “Suu Kyi akan tetap di Myanmar untuk menangani situasi keamanan yang sedang bergejolak di dalam negeri,” jelas Juru Bicara Pemerintah Myanmar Zaw Htay kepada wartawan di kantornya, Rabu (13/9) lalu.

Namun sumber lain menyebut, Suu Kyi belum siap menghadapi cecaran wartawan di luar negeri terkait gelombang pengungsian besar-besaran warga Rohingya akibat konflik kekerasan di negerinya. Terakhir tercatat, sekitar 370.000 – 400.000 warga Rohingya menyeberang ke Bangladesh. Menembus ranjau yang beradasarkan temuan Komisi HAM PBB banyak ditanam oleh tentara Myanmar di perbatasan.

Terlebih Aung San Suu Kyi selama ini dianggap sebagai ikon demokrasi karena penahanannya yang berlangsung puluhan tahun di bawah mantan penguasa militer Myanmar. Namun pembiaran Suu Kyi terhadap nasib buruk yang dialami Rohingya di negara bagian Rakhine, mengundang kecaman banyak pemerintah dan aktivis HAM, termasuk sejumlah sejawatnya yang pernah meraih Nobel Perdamaian.

Suu Kyi membantah tudingan itu. Bahkan dia menuding, banyaknya laporan mengenai nasib Rohingya adalah berita bohong yang dirancang untuk mendukung kepentingan teroris. Pernyataan Suu Kyi itu selanjutnya dijadikan Meme oleh sekelompok penggiat sosial media di Indonesia yang sangat Islam Phobia. Mereka ketakutan isu Rohingya dimanfaatkan untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi.

Namun mengutip sumber data PBB itu sendiri, Kepala Utusan Komisi Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) Zeid Ra’ad al-Hussein sudah membuat pernyataan terbuka, bahwa perlakuan militer Myanmar dengan dibantu milisi-milisi Buddha garis keras merupakan contoh tindakan pembersihan etnis.

Dewan Keamanan PBB pun dijadwalkan akan mengadakan pertemuan darurat, Rabu kemarin, untuk membahas kekerasan dan krisis kemanusiaan di Rakhine. Pertemuan itu diminta Inggris dan Swedia, Senin (11/9) untuk mengklarifikasi hasil temuan Komisi HAM PBB.

Kekerasan terhadap etnis Rohingya memang sudah berulangkali terjadi sejak Burma yang kini berubah nama Myanmar merdeka pada Januari 1948. Terakhir, kekerasan terhadap  etnis Rohingya kembali meletus paska penyerangan kelompok ARSA, militant Rohingya yang menyerang sejumlah pos polisi dan pangkalan militer di Rakhine, pada 25 Agustus lalu.

Dengan dalih memburu teroris, utusan Komisi HAM PBB menyebut militer Myanmar membakar sejumlah desa yang dihuni etnis Rohingya. Diperkirakan 400-an orang tewas sejak militer Myanmar menyerbu perkampungan Rohingya di Rakhine Barat. Akibatnya terjadi gelombang pengungsian besar-besaran etnis Rohingya yang tidak berkewarganegaraan ke sejumlah tempat, dan diperkirakan sekitar 400 ribu mengungsi ke Banglades.

Tim Pencari Fakta

Kejahatan militer Myanmar terhadap Rohingya mendapat kecaman dunia Internasional. Terakhir kali PBB membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang diketuai mantan Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman. Dalam sebuah jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Marzuki Darusman menjelaskan pihaknya baru memulai tugasnya sejak tiga pekan lalu. Dia menambahkan tim pencari fakta telah mengirim tim pendahulu ke Myanmar dan masih menunggu kemungkinan untuk masuk di negara-negara di sekitar Myanmar, yakni Bangladesh, Thailand, dan Malaysia.

Tim Pencari Fakta PBB itu, lanjut Marzuki,  dibentuk untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap etnis Rohingya dan akar persoalannya. Marzuki menegaskan tim pencari fakta bekerja dengan pikiran terbuka, tanpa prasangka, atau dengan maksud mencari celah-celah kesalahan atau yang lainnya. Tapi untuk memberi rekomendasi kepada Dewan HAM untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya

“Jadi gambaran yang ada sekarang adalah gambaran yang sama-sama kita miliki bahwa jelas telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tidak mungkin suatu kelompok masyarakat yang harus meninggalkan tempat huniannya secara terpaksa tanpa sukarela, tidak mengalami pelanggaran hak asasi manusia,” cetus Marzuki. “Masalahnya apakah telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat, itu perbedaanya. Ini yang menjadi mandat dari TPF,” tandasnya.

Kasus yang menimpa komunitas Rohingya di Myanmar dalam dua tahun terakhir, sambung Marzuki, bukan lagi persoalan dalam negeri Myanmar. Melainkan sudah menjadi persoalan negara-negara sekitar. Karena itu, dia menekankan, isu Rohingya sudah menjadi masalah regional dan internasional.

Marzuki menegaskan, PBB telah menangani masalah Rohingya sejak 15 tahun lalu. Namun konflik Rohingya tahun ini diklaimnya paling parah. Untuk itu PBB membentuk TPF di bawah kepemimpinan Marzuki Darusman yang diberi mandat hingga bulan Maret 2018 nanti. TPF akan mencari tahu pakah itu konflik agama, konflik etnis, atau yang lainnya. Sebab, akar persoalannya kompleks. “Sekarang kami belum bisa menyimpulkan,”ujar Marzuki.

Marzuki juga mengungkap, TPF PBB berterima kasih atas segala upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu menghentikan segera kekerasan di Rakhine. Karena, menurut dia, situasi keamanan kondusif diperlukan bagi tim pencari fakta buat menyelidik konflik menahun itu dan bekerjasama dengan pemerintah Myanmar.

Diakui oleh Marzuki Darusman, selama 15 tahun menangani kasus Rohingya PBB sudah menunjuk empat pelapor khusus, termasuk yang terakhir Yanghee Lee dari Korea Selatan. Yanghee lah yang memberikan rekomendasi kepada Dewan HAM membentuk tim pencari fakta karena temuan-temuan yang dia hasilkan menunjukkan kecenderungan-kecenderungan adanya pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Namun Marzuki mengingatkan, hasil temuan pelapor khusus PBB itu belum bisa dijadikan kesimpulan. Sebab masih diperlukan TPF untuk meneliti lebih jauh informasi yang sudah ada dari beragam sumber, lalu turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi atas beragam informasi yang berkembang itu []

1 KOMENTAR

  1. Yah, Suu Kyi jg bukan pemimpin yang siap, kebetulan pulang ke negaranya, pas Burma kehilangan figur. Dirinya menjadi ikon utk menyeimbangkan kerasnya junta militer, dan masyarakat menerima alternatif … maka kasus Rohingya menjadi ukuran kesejatiannya sbg pemimpin!

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here