Swasembada Gula Hanya Manis di Bibir Saja

0
171

Nusantara.news, Surabaya – Swasembada gula nasional hanya sebatas slogan seperti peribahasa hangat-hangat tai ayam. Maklum, belum usainya pro dan kontra terkait wacana penutupan pabrik gula, kini muncul kegalauan baru para petani tebu terkait dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian No 10/M-IND/PER/3/2017 tentang kemudahan fasilitas mendapatkan bahan baku berupa gula mentah impor bagi pihak yang akan membangun industri atau pabrik gula.

Permen Perindustrian itu sangat berbahaya, artinya bisa saja dimanfaatkan sebagai celah untuk mengimpor gula mentah sebanyak-banyaknya atas nama kepentingan industri gula nasional. Lantas siapa yang menjamin gula mentah itu tidak beredar di pasar? Peraturan Menteri harus jelas. Jangan atas nama industri gula tapi sejatinya adalah pedagang gula mentah atau raw sugar.

Atau bisa juga akan memunculkan banyak pabrik gula (PG) dengan bahan baku gula mentah impor. Ini namanya menghidupkan pergulaan nasional tapi juga mematikan sektor hulunya di tingkat on farm. Pertanian tebu bisa patah arang. Boleh saja menumbuhkan banyak PG dalam kerangka memenuhi kebutuhan konsumen, namun syarat mutlaknya 100% harus berbahan tebu petani.

Seperti diketahui wacana penutupan Pabrik Gula (PG) sudah berhembus kencang dan sangat merisaukan para petani tebu. Mau dikemanakan nasib para petani tebu rakyat? Jika penutupan PG tersebut nantinya terbukti diambil oleh pemerintah lewat Kementerian BUMN sungguh sangat miris sekali, naif dan ironis disaat importasi pangan ini sangat besar – karena rendahnya produksi nasional.

Sementara industri yang ada (PG) bukannya dibesarkan tapi justru ditutup. Tidak ada nilai perjuangan dari pemerintah untuk membenahi sejumlah PG tersebut. Jika tidak baik, kenapa tidak di benahi dengan serius. Jika sakit, kenapa tidak segera diobati dan dicarikan dokter ahlinya?

Ironis sekali dan sangat menyakitkan para petani tebu rakyat. Disaat pemerintah menggaungkan slogan-slogan swasembada gula, nasionalisme dan kemandirian pangan nasional. Namun, jika hanya bisa menutup pabrik dan melakukan impor pangan, mengapa harus selalu koar-koar tentang “swasembada pangan”. Apakah pemerintah tidak merasakan bahwa slogan-slogan swasembada pangan tersebut hanya manis dibibir saja, karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di tingkat kebijakan.

Seperti lagu dari grub band papan atas Armada Band dengan judul “Mau Dibawa Kemana” pantas untuk menggambarkan kondisi negara Indonesia saat ini terkait kebijakan ekonomi yang dinilai tidak pro rakyat. Mau dikemanakan ekonomi bangsa Indonesia jika semua harus didatangkan dari luar negeri, sementara keberpihakan pemerintah terhadap para petani yang selama ini sudah berjuang demi swasemba gula hanya dianggap angin lalu saja.

APTRI Nilai Permen Perindustrian Jadi Mesin Pembunuh Petani Tebu

Ketua Umum Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat APTRI (Asosiasi Petani Tebu Indonesia) Arum Sabil

Ketua Umum Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat APTRI (Asosiasi Petani Tebu Indonesia) Arum Sabil menyatakan, Peraturan Menteri Perindustrian tersebut hanya kedok agar bisa mendapatkan izin impor gula mentah. Tak hanya itu, peraturan tersebut adalah bentuk penerjemahan yang salah dari kebijakan Presiden yang ingin menyelamatkan konsumen sekaligus melindungi petani dan industri gula dalam negeri.

“Tujuan presiden sangat mulia. Bagaimana pangan bisa dijangkau masyarakat. Oleh sebab itu, APTRI meminta agar kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perindustrian ini menjadi bagian dari agenda pembahasan Rakernas. Kalau perlu melakukan gugatan ke Mahkamah Agung. Kebijakan menteri itu berdampak buruk terhadap petani tebu. Tentunya kita akan menjerit, meronta, dan melawan,” jelasnya saat Rapat Kerja Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia di Aula Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), Kota Pasuruan, Jawa Timur, selama 12-13 Mei 2017.

Ditambahkan Arum, bahwa kebijakan tersebut juga membuka peluang kepada pabrik gula baru mengimpor gula mentah selama tujuh tahun untuk menutupi kebutuhan bahan baku tebu. Menurutnya, hal ini bukan kebijakan yang adil, bahkan dinilai sebagai kebijakan mesin pembunuh petani tebu dan industri gula dalam negeri.

“Di balik kebijakan yang terlihat arif dan bijaksana, sebenarnya hanya kedok kebijakan ekonomi yang mengarah kepada kejahatan kemanusiaan. Kalau sampai ini diloloskan dan kita biarkan, maka akan berdiri pabrik-pabrik gula baru yang hanya sebagai kedok melakukan impor gula mentah,” kata Arum.

Arum mengungkapkan bahwa selama ini petani tebu diidentikan tidak memiliki daya saing. APTRI seolah-olah kelompok yang selalu anti dan menolak impor, sehingga membuat APTRI berusaha untuk mengubah pikiran bagaimana impor gula bukan sebagai Ancaman. Tapi bagaimana cara menghadapi gula impor dengan daya saing, sehingga memicu petani tebu untuk meningkatkan kualitas tebu dengan mencapai 100 ton per hektare dan rendemen 10%. Dengan begitu pasti biaya produksi gula bisa di bawah Rp7 ribu per kilogram.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan petani saat ini belum bisa mencapai produktivitas ideal tersebut. Pertama, bibit tebu varietas unggul yang diharapkan petani yang selama ini tidak mudah didapat. Kedua, persoalan permodalan usaha pertanian tebu agar bisa didapat dengan mudah dengan sistem avalis perusahaan gula mitra petani dengan atau tanpa jaminan. Ketiga, pemerintah segera merevitalisasi infrastruktur irigasi pengairan pertanian. Karena irigasi merupakan urat nadi pertanian.

Keempat, soal izin impor gula harus berdasarkan kuota kebutuhan dalam negeri bukan berdasarkan kapasitas terpasang industri gula yang bahan baku utamanya dari gula mentah impor. Kelima, revitalisasi pabrik gula dan revitalisasi tanaman tebu harus segera dilakukan dan dijadikan prioritas utama.

“Persoalan ini semua sebenarnya tanggung jawab siapa? Peraturan Menteri Industri tersebut tidak mendidik karena sarat dengan kepentingan perburuan fee rente impor. Apabila Menteri Perindustrian tidak mencabut, maka APTRI akan mengugat secara hukum melalui Mahkamah Agung,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here