Swastanisasi Bandara dan Pelabuhan, Membahayakan Kedaulatan NKRI

1
521
Bandara Soekarno-Hatta yang sudah modern akan diswastanisasi, apa kata dunia?

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah berencana melakukan swastanisasi beberapa bandara dan pelabuhan di Indonesia yang dinilai tidak berkembang. Kurang lebih terdapat 30 bandara dan 20 pelabuhan yang akan dikelolakan pihak ketiga dalam hal ini swasta.

Adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memulai wacana swastanisasi bandara dan pelabuhan. Ia tengah menggodok aturan swatanisasi pelabuhan dan bandara. Sebab, selama ini bandara maupun pelabuhan tersebut masih mengharapkan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belenja Negara (APBN). Padahal, status bandara maupun pelabuhan tersebut komersil.

“Bisa dibayangkan, bandara yang sudah komersial, tetapi masih menggunakan APBN. Makanya, kita akan kasih kesempatan swasta untuk mengelola dan bisa kerja sama. Baik itu swasta murni maupun BUMN,” ungkap Budi beberapa waktu lalu.

Dengan dialihkan ke swasta, menurut Menhub, maka APBN tidak lagi menyuplai dana pemeliharaan maupun lainnya. Tetapi, negara justru mendapatkan dana pendapatan dari bagi hasil dengan pihak swasta.

Dengan pola ini, maka dana APBN yang biasanya untuk pemeliharaan bandara maupun pelabuhan bisa dialihkan untul pembangunan infrastruktur lain di Indonesia Timur. Bisa untuk memperkuat program tol laut atau jembatan udara.

Kurangi beban APBN

Keterlibatan swasta untuk menggarap bisnis bandara maupun pelabuhan sedianya untuk mengurangi beban pemerintah dalam APBN. Keterlibatan swasta diperlukan agar dana pemerintah bisa dialihkan untuk mengembangkan bandara lain di daerah.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, kebutuhan investasi sektor transportasi secara umum di Indonesia terbilang besar, yakni sekitar US$190 miliar. Dari jumlah tersebut setengahnya dialokasikan untuk pembangunan jalan. Sisanya digunakan untuk sektor transportasi, seperti kereta api, pelabuhan, dan bandara sekitar US%440 miliar.

Dengan menggandeng pihak swasta, akan menghasilkan efisiensi alokasi dana pemerintah untuk pengembangan 30 bandara dan pelabuhan sebesar Rp500 miliar sampai Rp1 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, terdapat 10 bandara yang diusulkan untuk dikelola oleh swasta atau BUMD. Diantaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, dan Bandara Sentani Jayapura.

Bandara yang telah melakukan kerja sama operasi maupun kerja sama pemanfaatan di antaranya di Belitung, Samarinda, Banyuwangi, dan Jayapura. Dalam operasinya bandar-bandar udara tersebut menggandeng BUMD. Adapun pelabuhan yang akan dikerjasamakan terdapat di 20 lokasi, di antaranya Pelabuhan Probolinggo, Bima, Pelabuban Waingapu, Sintete, dan Waingapu.

Dari beberapa pelabuhan tersebut baru empat pelabuhan yang dilepas pengelolaannya ke swasta. Budi mengungkapkan, peluang kerja sama dengan operator bandara yang sudah ada seperti Angkasa Pura (AP) sangat dimungkinkan sebab pengelola bandara ini punya pengalaman dan spesialisasi di sektor kebandar-udaraan.

“Harapannya satu, mereka (Angkasa Pura) merupakan operator. Jadi, tujuannya bagaimana meng efisienkan APBN, terutama untuk bisa dimanfaatkan di daerah pinggiran melalui pembangunan bandara yang feasible,” ungkapnya.

Ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Bidang Penerbangan Berjadwal Bayu Sutanto mengakui, bandar-bandar udara yang dikerjasamakan selama ini baru sebatas BUMN dan BUMD. Sejauh ini swasta belum ada realisasi terkait kerja sama pengelolaan bandara.

“Misalnya di Banyuwangi itu yang digandeng pemerintah daerah setempat. Sejak zaman Pak Jonan (Menteri Perhubungan sebelumnya) dan Pak Budi Karya saya kira belum ada real isasi swasta murni di Indonesia,” ujarnya.

Bayu beralasan, pemerintah belum membuka kran investor asing untuk mengurus pengelolaan bandara. Padahal, jika investor luar dibuka, bukan tidak mungkin swasta lokal bisa bergandengan dengan investor asing.

“Yang paling penting adalah skemanya. Saya kira swasta nasional punya kemampuan selama keran investasi bandara dibuka sejelas-jelasnya. Katakanlah lewat tender dan sebagainya. Kalau melihat potensinya, bandara kita sangat besar dan banyak dilirik pengelola bandara asing,” ujarnya.

Ancam kedaulatan

Tentu saja rencana pemerintah menswastanisasi bandara dan pelabuhan bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi yang membangun bandara dan pelabuhan. Dalam rencana pembangunan infrastruktur Jokowi, sedikitnya ada 13 bandara baru yang akan dibangun di Indonesia.

Disamping itu juga akan dibangun dan dikembangkan fasilitasnya 61 pelabuhan di tanah air. Praktis semangat Presiden Jokowi adalah memiliki sebanyak-banyaknya bandara dan pelabuhan, tujuannya jelas, untuk menekan biaya akomodasi dan pada gilirannya membuat produk Indonesia menjadi kompetitif di dalam negeri sendiri.

Munculnya ide swastanisasi bandara dan pelabuhan pada saat yang sama dapat mengancam kedaulatan negara yang selama ini dijaga rapat-rapat. Harusnya keamanan bandara dan pelabuhan menjadi tanggung jawab pemerintah, kini malah akan diserahkan kepada swasta.

Kita tahu, dalam bisnis ada yang namanya proxy, perusahaan papan nama, tapi di belakangnya bisa saja pihak asing. Jika swastanisasi bandara dan pelabuhan dipermaklumkan, maka sama artinya membiarkan rahasia dan ketahanan wilayah Indonesia menjadi tidak berdaulat lagi.

Nah, spirit swastanisasi bandara dan pelabuhan selain bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi membangun infrastruktur, juga dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Asing, baca swasta, bisa dengan seenaknya mengintip apa yang terjadi di pelabuhan, aurat wilayah negeri ini menjadi terpapar dunia, dan titik-titik lemah wilayah Indonesia menjadi transparan. Dengan bandara dan pelabuhan saat ini dikuasai penuh pemerintah saja, ribuan kilo bahkan ton narkoba dan barang selundupan bisa seenaknya masuk, apatah lagi jika diswastanisasi.

Pelabuhan Tanjung Priok, merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia akan diswastanisasi. Akan kah setiap jengkal tanah air kita akan jadi milik swasta?

Langkah primitif

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyarankan pemerintah untuk mengikuti negara-negara yang sudah maju berkat peran BUMN. Ia mencontohkan Singapura dan Inggris yang menjadikan BUMN sumber income center buat negara.

“Inggris di zaman kepemimpinan Margaret Thatcher memang melakukan swastanisasi. Tapi kekuatan penegakan hukum dan perangkat monitoring dan sistem perpajakan mereka sudah stabil,” ujarnya.

Dengan kondisi Indonesia yang luas dan beragam seharusnya, menurut dia, BUMN dapat menyatukan sebagaimana jalannya sebuah birokrasi pada sebuah negara. Menurutnya, menjual aset negara bukan satu-satu cara untuk mengatasi persoalan anggaran negara.

“Ada banyak cara. Yang penting tidak memaksakan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh negara,” ujarnya.

Sementara politisi PKS lainnya, Memed Sosiawan mengritik rencana pemerintah yang akan menjual BUMN dengan alasan untuk mengurangi dominasi BUMN dan anak usahanya di perekonomian dalam negeri. Ia juga mengatakan penyerahan pengelolaan sejumlah bandara dan pelabuhan kepada swasta bukanlah solusi jitu.

“Dievaluasi saja dulu untung dan ruginya. Jual BUMN itu langkah primitif. Semua ibu rumah tangga di kampung juga kalau nggak punya uang jual barang atau gadai barang, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi,” ujar Memed.

Memed lalu mengingatkan kembali kebijakan pemerintah di masa presiden Megawati lalu yang menjual saham Indosat. Penjualan saham Indosat itu dimintanya bisa dijadikan pelajaran.

Akibat Indosat dikuasai Temasek Holding, data-data percakapan warga Indonesia bisa disadap asing. Prinsip kedaulatan telekomunikasi benar-benar runtuh dan membuat Indonesia benar-benar telanjang dihadapan asing akibat kebijakan maha bodoh tersebut.

“Negara dengan segudang orang berpendidikan tinggi di dalamnya dapat mengambil langkah tepat dan cerdas agar menjadikan BUMN bermutu demi kepentingan bersama,” kata dia.

Bagi Memed, menjual BUMN atau menyerahkan pengelolaan bandara dan pelabuhan kepada swasta bukanlah solusi tepat untuk persoalan dominasi BUMN dan cekaknya anggaran negara.

Sedangkan anggota Komisi II DPR dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan BUMN harus dikelola dengan baik oleh negara. Idealnya pemerintah harusnya memperkuat BUMN bukan malah menjual pengelolaannya kepada swasta.

Menurutnya, pekerjaan rumah pemerintah adalah menyiapkan kader-kader terbaik bangsa yang profesional untuk menduduki BUMN. “BUMN harus diperkuat, dari sisi sumber daya manusia (SDM)-nya di tingkat direksi sampai staf, regulasinya, pemerataannya dan sebagainya supaya profesional dan tidak diserahkan ke swasta.

Dengan begitu kata Ahmad masyarakat juga yang akan memeroleh keuntungan yang banyak dari BUMN. Saat ini, sambung dia, yang paling utama adalah pemerintah harus melakukan langkah percepatan perbaikan BUMN.

Jika nanti pada akhirnya tetap dijual, Ahmad mengatakan, swastanisasi BUMN menunjukkan negara yang lemah dan kalah terhadap swasta. Negara harus unggul dalam mengelola kekayaannya sendiri.

Memang tak bisa dipungkiri, para birokrat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak terlihat struggle, mereka mau gampang mengelola negara. Ketika mentok, idenya buntu, yang muncul malah ide komprador, menswastanisasi pengelolaan bandara dan pelabuhan.

Sangat bertentangan dengan kepemimpinan Presiden Soekarno, dimasa awal-awal kepemimpinannya banyak melakukan nasionalisasi aset Belanda dan Jepang. Karakter Soekarno adalah contoh baik seorang pemimpin, sementara apa yang dilakukan Pemerintah Jokowi menunjukkan karakter yang lemah. Karena mau tunduk dan patuh pada spirit swasta, bahkan asing.

Jadi, tidak ada kata lain, pertahankan bandara dan pelabuhan kita demi tegaknya kedaulatan NKRI. Bukan malah mencabik-cabiknya.[]

1 KOMENTAR

  1. Itu mah terinspirasi bukunya E.S Savas yg judulnya “Privatization The Key to Better Govt. ” memang ada tekanan u privatisasi oleh keadaan yi bbrp alasan: 1)”cumpennya” dana pengelola (pemerintah) u/rivitalisasi bandara dan pelabuhan: 2) Napsu mengejar Kue yang besar 3) peningkatan pelayanan ; 4) ngejar persaingan. itu bagus semua… namun harus transparat hitung2annya…klo dilihat referensi Bung Karno..: Mahatir dan kebijakan China.. mk perlu study yang dalam, cermat dan cerdas.
    Tapi semuanya bisa kok dengan beberapa jalan : – tenderin aza instalasi mana yang mau dibangun (tentu designnya sesuai tahapan prioritas kebutuhan; data ada di BUMN /pemerintah) system yg mau diambil bisa bagi hasil atau bayar angsur sesuai pendapatan; – kedua adalah dgn jalan jual saham di dalam negeri dengan memecah AP dan Pelindo dalam statuta tersendiri masing2 sesuai wilayah kerjanyanya (jangan lakukan jual obligasi yg relatif mahal ongkosnya) – ketiga bangun government trust untuk yakinkan bahwa fasiltas tsbt akan menarik Investasi bangun Industri di wilayah di tempat2 yang Pelabuhan dan Bandara yg akan direvitalisasi. jangan lupa prioritaskan pembangunan fasilitas lain yang mendukung seperti kesediaan Energy , Air, fasilitas komunikasi bahkan juga storage dan peningkatan ultulitas jalan/akses. Memang semua ini sangat kompleks dan rumit namun percaya bahwa sdm yg terpilih dan gk korup akan mudah u/ menyiapkannya.
    Harapanya… Kemenhub u langkah privatisasi Pelabuhan dan Bandara mesti bertindak super hati2… bahwa kedaulatan NKRI menjadi harga mati dan kepentingan Asing/BUMS jangan sampai lepas kendali tak jelas arahnya. Dan Satu lagi didalam rencana kebijakan ini lembaga penegak hukum (KPK; Kejaksaan, Polisi dan lainnya) dan BPK/BPKP terutama DPR/DPRD mesti dilibatkan .

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here