Tahta yang Berbayar

0
103

KEKUASAAN itu ternyata tidak gratis. Banyak yang harus ditebus untuk bisa menggapainya. Kekuasaan harus dibayar dengan totalitas semua sumber daya. Sumber daya kekuasaan itu, idealnya sih, adalah kapasitas sebagai pemimpin, kapabilitas melaksanakan kepemimpinan, dan integritas untuk selalu melayani yang dipimpin. Semuanya harus terpenuhi dalam ukuran yang lebih dari cukup.

Tapi, rupanya syarat-syarat ideal itu saja tak cukup. Ada syarat tambahan yang justru lebih penting: Likuiditas. Sebab berpolitik itu ternyata sangat mahal. Sejujur apapun kegiatan politik, pastilah membutuhkan uang yang jumlahnya bisa membuat pingsan orang miskin. Semakin tinggi tahta yang hendak dikejar, semakin mahal harga yang harus dibayar. Apalagi untuk kegiatan seperti pemilihan presiden.

Melihat gebyar kampanye presiden selama ini, jelas tak sedikit uang yang tergelontor ke situ. Calon-calon presiden dan wakil presiden itu harus terbang kian kemari karena mobilitas kampanye yang tinggi. Mereka juga memasang iklan di televisi yang harganya mahal. Belum lagi pengeluaran lain yang sukar menghitungnya.

Repotnya, calon pimpinan eksekutif itu praktis bertempur sendirian, sementara partai hanya sebagai pendukung saja. Logikanya, karena pasangan capres-cawapres diusung oleh partai politik, merekalah yang bertanggungjawab soal logistik. Tapi, partai pun tak berduit. Di atas kertas, sumber dana politik yang resmi adalah sumber-sumber kering. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Partai Politik, sumber keuangan parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Soal iuran anggota, sampai saat ini belum ada parpol yang berhasil menghimpun iuran dari anggotanya. Jangankan menerima iuran dari anggotanya, banyak parpol yang anggotanya pun kadang tak ada, kecuali kader partai yang sudah berkarir di legislatif atau eksekutif.  Bantuan negara, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, hanya Rp1.000 per suara sah.

Tapi untuk mendapatkan bantuan pengusaha itu juga tidak mudah. Sebab, sesuai logika ekonomi yang sehat, mereka akan membantu jika capres mempunyai program  yang sejalan dengan kepentingannya. Misalnya, penurunan pajak, perbaikan ekonomi dan sebagainya. Jika program dianggap menguntungkan, para pengusaha tak segan-segan mengucurkan dana.

Masalahnya, capres seringkali tak punya program yang realistik dan prospektif dalam bisnis yang fair. Konsep ekonomi yang mereka tawarkan seringkali mengawang-awang. Jadi, sejauh ini belum ada alasan yang rasional bagi para pengusaha untuk memberikan bantuan dana untuk mendukung parpol atau mensukseskan calon presiden.

Artinya, sekali lagi, para capres-cawapres itu harus bertempur dengan merogoh kocek sendiri. Tetapi, merogoh kantung itu tentu tak mungkin hingga ke dasar.

Nah, di sinilah keuntungan capres petahana seperti Jokowi. Di ujung-ujung masa kekuasaannya, Presiden Jokowi menabur aneka rupa program yang berwujud uang.

Seperti diulas Nusantara.news kemarin, Jokowi berkampanye dengan jurus “kartu sakti”. Kartu-kartu itu “selalu diperkenalkan menjelang pemilihan umum. Dalam Pemilu 2014, Jokowi menjanjikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Beras Sejahtera (Rastra), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kini, dalam Pilpres 2019, Sang Petahana menjanjikan kartu baru jika terpilih lagi sebagai presiden: Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja.  Padahal, LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Aggaran (Fitra) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), kartu-kartu yang lama saja kurang efisien. Nah, kini mau ditambah lagi dengan kartu baru. Wapres Jusuf Kalla malah mengkritisi rencana kartu prakerja itu. Sebab, katanya, memberikan tunjangan untuk pengangguran hanya cocok diberikan bagi negara maju dengan jumlah penduduk sedikit seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Itu baru yang berwujud kartu. Belum lagi yang berupa kenaikan gaji atau tunjangan. Menjelang pemilu ini, Jokowi menaikkan tunjangan kinerja TNI dan Polri, tunjangan babinsa, menaikkan gaji PNS, menaikkan gaji kepala desa. Soal gaji kepala desa, Jokowi bahkan menaikkannya lebih tinggi dari yang direncanakan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Soal alasan tentu ada saja. Tetapi jika itu diumbar menjelang pemilu, persepsi yang timbul bisa jadi seragam: bahwa ini untuk kepentingan elektabilitas. Wallahu a’lam.

Kalau saja benar demikian, kita sangat menyayangkan. Elektabilitas dalam kontestasi politik mestinya dibangun di atas dasar ketertarikan publik terhadap kapasitas, kapabilitas dan integritas kandidat. Menebar bantuan dikhawatirkan akan makin mengokohkan budaya politik transaksional.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here