Tahun 2017 Jatim Digerojok Bansos Rp6 Triliun

0
363

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo memuji terobosan penyaluran bantuan sosial non tunai yang digulirkan Pemerintah RI melalui Kementerian Sosial. Soekarwo menilai, intervensi kemiskinan dengan memanfaatkan industri jasa keuangan memiliki banyak manfaat dibandingkan jika disalurkan secara tunai.

“Jadi, Bansos Non Tunai ini adalah salah satu cara agar bansos tidak dipotong dan disunat. Ini keputusan yang sangat luar biasa, semua kalau lihat uang matanya hijau,” Kata Soekarwo saat Rapat Koordinasi Sinergitas Bantuan Sosial Non Tunai di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (2/3/2017).

Lanjut Soekarwo, tidak hanya soal meminimalisir penyimpangan, tetapi untuk meningkatkan akses masyarakat Jawa Timur terhadap jasa keuangan atau financial inclusion yang masih  rendah. Karenanya, menurut Soekarwo, pertumbuhan serta pemerataan ekonomi kawasan di Jawa Timur berjalan lambat.

Lewat Bansos Non Tunai masyarakat diharapkan mengenali perbankan beserta produk-produknya. Upaya ini juga merupakan ditujukan untuk perubahan pola pikir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Uang yang berputar di industri jasa keuangan di Jatim masih sangat kecil. Kebanyakan masih dibawah bantal dan kasur. Paling-paling masyarakat bersentuhan dengan Baitul Mal Wattamwil, itupun masih sangat terbatas karena BMT terkendala teknologi,” tambahnya.

Soekarwo juga menyampaikan besarnya gelontoran Bansos ke Jawa Timur memberi andil dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 ada kecenderungan penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 0,20 poin dari 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016, atau turun sekitar 64,77 ribu jiwa dari 4,70 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 4,63 juta jiwa pada September 2016.

“Bansos cukup efektif menurunkan angka penduduk miskin di Jawa Timur, utamanya bantuan beras sejahtera (Rastra),” tutur Soekarwo.

Di hadapan seluruh bupati dan walikota Se-Jawa Timur, Soekarwo juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kenaikan alokasi Bansos tahun 2017 yang menembus Rp6 triliun. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp4,83 triliun.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran Bansos secara non tunai merupakan penerapan strategi nasional keuangan inklusif. Harapannya, langkah ini mampu berkontribusi besar bagi target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang.

Khofifah menerangkan, tahun 2017 ditargetkan sebanyak tiga juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini. Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Lebih lanjut Khofifah menyatakan, dari 44 kota/kabupaten yang menerima BPNT 9 daerah diantaranya ada di wilayah Jawa Timur, yaitu, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Sidoarjo.

Dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf tidak tampak, karena menghadiri pertemuan Koperasi SAE di Pujon, Batu. Pertemuan antara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa itu pun menjadi perhatian, khususnya oleh media. Pasalnya, sejak pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2013, antara Soekarwo dengan Khofifah hampir tak pernah terlihat bertemu.

Kepedulian pemerintah pusat memberikan bantuan dana non tunai ini memang sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi problem kemiskinan, sepanjang maksud dan tindakan mulia ini tidak disalaharahkan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here