Tahun 2018, Tahun Pembusukan Politik?

0
245

Nusantara.news, Jakarta – Tahun 2018 adalah tahun politik, begitu banyak kalangan dan pengamat politik menyebutnya. Lugasnya, tahun pertarungan kekuatan para elite politik berebut kekuasaan pada hajatan besar Pilkada serentak 2018 di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Di tahun tersebut, yang disebut tahun politik itu, sejatinya bukan tahun politik. Bukankah hampir tiap tahun, bahkan nyaris tiap hari, ruang publik kerap “dijajah” oleh peristiwa dan kegaduhan politik?

Hari-hari bangsa amat bising dan stres karena melulu meributkan masalah politik. Seolah tak ada persoalan lain. Riwayat gemilang di bidang-bidang lain dan hak warga untuk tenang menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara tenggelam dalam pusaran kegaduhan politik, yang sialnya narasi-narasinya tak bermutu. Skandal korupsi Ketua DPR Setya Novanto dan para petinggi lembaga negara, kisruh antarpejabat pemerintah, konflik berkepanjangan elite politik, hingga manuver politisi kelas rendah, adalah sedikit contoh kegaduhan politik itu.

Akibat dari politik yang digerakkan tanpa tujuan berpolitik lurus itulah, publik lantas menganggap politik serupa monster yang meyeramkan sekaligus menjijikan. Keharmonisan masyarakat juga rusak akibat terbelah ke dalam dua kutub politik, utamanya sejak Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017, dan berlanjut saling mengumbar kebencian di sosial media. Akhirnya, kita hidup dalam dikotomi ‘kami’ dan ‘mereka’, bukan kita. Jika kau tak sependapat dengan ‘kami’, maka jadilah ‘mereka’.

Ribut sedikit hukum bicara, politisi baper (bawa perasaan) memang tak pantas di panggung politik. Dampaknya, hukum yang sedianya menjaga demokrasi berjalan sehat, dipakai alat pukul bagi lawan-lawan politik. Kultus figur dengan dasar yang tak prinsipil pun mengemuka: jika mengeritik tokoh pujaan, dianggap ujaran kebencian bahkan musuh. Pemimpin idola tak pernah salah, sekalipun kebijakannya membunuh ‘wong cilik’ dan akal sehat.

Tak heran, tahun 2018 selain diwarnai optimistis, juga pesimisitis. Optimis, sebab sebagain rakyat masih berharap politik akan berpijak pada tujuan asasinya, yaitu tercapainya kebahagiaan seperti diajarkan Aristoteles dan Al-Farabi, tercapainya kesejahteraan umum sebagaimana didengungkan Thomas Aquinas, atau sesuai dengan apa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945: diantaranya melindungi segena tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan. Masih terselip asa bahwa Pilkada 2018 menawarkan peluang partai politik serta perangkat demokrasi lainnya untuk mematut diri atas segala cela di tahun-tahun sebelumnya.

Namun, pesimistis juga membayangi tahun 2018. Pasalnya, pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 dikhawatirkan hanya repetisi pilkada dan pemilu sebelumnya. Wacana publik akan ditaburi oleh kebohongan, kebencian, permusuhan, rebutan kuasa, korupsi gerombolan yang begitu vulgar, dan politik gincu (manis di bibir). “Kalau kita berbohong kepada penguasa disebut kejahatan besar, tetapi kalau mereka berbohong kepada kita, itu dibilang politik,” sindir Bill Murray, aktor Hollywood, menggambarkan liciknya politisi busuk.

Pilkada Zonder Demokrasi

Yang lebih mengerikan, politik 2018 akan menjadi penanda pembusukan politik (political decay). Pembusukan politik merupakan persoalan kompleks bernuansa patologis dalam dinamika kehidupan bernegara akibat merapuhnya institusi-institusi demokrasi oleh banalitas politisi.

Realitas sosial yang centang-perenang dan krisis moral di ruang publik adalah penyebab paling menentukan timbulnya pembusukan politik. Tatkala institusi-institusi demokrasi gagal mengatasi dua hal tersebut, otomatis berlangsung hitungan mundur bagi tercetusnya pembusukan politik dalam skala yang sungguh mencemaskan.

Pemicunya jutsru datang dari para elite yang sejatinya menjadi pusat-pusat teladan. Lewat produksi perebutan kekuasaan yang menghasilkan manipulasi politik identitas, syahwat kekuasaan, dan pengingkaran akal sehat, bisa menenggelamkam bangunan kebersamaan dan keindonesiaan. Potensi konflik horizontal di akar rumput sulit dihindarkan jika pilkada sungguh-sungguh tanpa (zonder) demokrasi akibat pembusukan politik itu.

Pemilihan kepala daerah memang secara prosedural dilakukan secara demokrasi. Penguasa demokratis atau otoriter pun bisa dipilih lewat mekanisme demokrasi. Namun tanpa pelibatan pengawasan publik serta seleksi internal yang transparan, jejak dan kualifikasi calon kepala daerah menjadi tak terbaca. Fase ini sekaligus membuka celah ajang transaksi dan perburuan rente. Dan dari titik inilah sesungguhnya tata cara yang selama ini berlangsung dalam pilkada, tidak sepenuhnya demokratis, bahkan cenderung elitis-oligarkis-sentralistis.

Cara-cara elitis terlihat dalam mekanisme pemilihan  calon kepala daerah yang diajukan partai politik. Cara ini memang diatur dalam undang-undang, tapi sejak awal hanya pemimpin elite politik yang menentukan siapa yang akan dicalonkan. Mekanisme ini justru berlawanan dengan semangat demokrasi yang populis. Dan, pencalonan berbau oligarki ini, kerap mematikan karier politik kader partai. Sebab lewat telunjuk ketua umum, seorang tokoh non-partai (lebih-lebih rela mebayar mahar politik), bisa langsung mengorbit.

Lagi pula, selama ini stigma partai politik yang tak ubahnya korporat makin menguat, di samping mengalami defisit kepercayaan publik. Partai politik terkesan membuka “lowongan pekerjaan untuk menjadi kepala daerah” yang kemudian diproses lewat deal kepatutan, termasuk mahar yang akan diberikan pelamar. Di sisi buruk lainnya, banyak partai politik justru menemui calon populer untuk menawarkan jasa kendaraan politik. Dukungan itu jika deal, selain berharap suara dan citra partai terdongkrak dengan popularitas calon non-partai, fulus dan saham kuasa tentu dalam genggaman. Proses awal yang sudah tidak benar ini pasti menghasilkan pemimpin cacat bawaan, paling tidak orientasi kinerjanya berkiblat pada kepentingan oligarki atau partai pendukung. Bukan rakyat.

Mestinya, sebagaimana di Amerika Serikat, partai-partai ini membuka penjaringan calon kepala daerah (presiden) lewat mekanisme yang bersih dan bisa diakses publik, misalnya lewat konvensi. Mekanisme ini tentu bisa menjadi “kawah candradimuka” dan penilaian publik, sebab di wadah itu calon-calon akan diuji lewat adu gagasan dan adu strategi secara terbuka. Memang, untuk ukuran pilkada serentak, mekanisme konvensi yang dilempar ke publik akan teramat banyak karena setiap partai nantinya mengadakan mekanisme serupa di 171 pilkada. Namun konvensi di internal partai, sebenarnya masih bisa dilakukan.

Saat menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, ada satu-dua partai yang mengadakan sejenis konvensi untuk menjaring calon gubernur, namun sayangnya sebatas keperluan pencitraan. Lagi-lagi, nama calon definitif yang akan dimajukan sesungguhnya sudah di tangan para elite partai. Peserta yang hadir di konvensi pun malah didominasi calon dari luar partai dan mereka mengikuti konvensi di partai lain. Ini berarti, calon tersebut tak punya prinsip yang ajek dan kesamaan visi perjuangan dengan satu partai. Alasan mengikuti konvensi lebih didorong oleh nafsu berkuasa dan memperbanyak peluang menang. Sebatas itu.

Tahun politik 2018 juga akan banyak partai yang kesulitan mengorbitkan pemimpin dari internalnya sendiri karena rusaknya mesin kaderisasi. Munculnya para jenderal polisi untuk menjadi politisi serta tokoh non-partai lainnya di bursa pilkada 2018, satu bukti partai-partai mengalami paceklik kader. Bisa jadi, hal itu buah dari partai yang amat sibuk mencari kapital dan menghamba pada penguasa demi tujuan jangka pendek. Sehingga, tujuan jangka panjang seperti kaderisasi dan pelembagaan ideologi menjadi nomor sekian. Maka wajar jika banyak kalangan menilai partai poltik di tanah air gagal menjalankam fungsingnya.

Meski begitu, terlepas dari apa pun, doa tetap dilantunkan. Asa masih harus terus dipercikan, betapa pun letihnya. Semoga di tahun baru 2018, politik di republik ini melahirkan zaman baru yang penuh decak kagum dan keadaban.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here