Refleksi Awal Tahun Politik

Tahun 2019, Era Pendangkalan Politik?

0
104

Nusantara.news, Jakarta – Tahun 2018 telah berlalu, kini bangsa Indonesia menatap tahun 2019 dengan menyongsong momen paling mendebarkan dalam sejarah pemilu pasca-Orde Baru yaitu Pemilu Serentak Pilpres dan Pileg. Analis Kebangsaan Yudi Latif menyebutnya tahun pertaruhan: membawa energi konstruktif atau justru berdampak destruktif. Semua itu tergantung pada perilaku politik elite dan pengendalian diri sebagai bangsa.

Tahun 2019 tentu saja diwarnai optimistis sekaligus pesimitis. Optimis, sebab sebagian rakyat masih berharap politik akan berpijak pada tujuan asasinya, yaitu tercapainya kebahagiaan seperti diajarkan Aristoteles dan Al-Farabi, tercapainya kesejahteraan umum sebagaimana didengungkan Thomas Aquinas, atau sesuai dengan apa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945: diantaranya melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan.

Pesimistis, pasalnya Pemilu 2019 dikhawatirkan hanya repetisi pilkada dan pemilu sebelumnya. Wacana publik akan ditaburi oleh politik gincu (hanya manis di bibir/ucapan), perang kebohongan, ujaran kebencian, dan terpolarisasinya anak bangsa pada perseteruan yang tak ada ujung.

Namun dalam konteks praktik berdemokrasi, rasanya tahun 2019 masih akan dipenuhi oleh aktor-aktor politik yang kurang bermutu. Antara persoalan dan jawaban tidak tersambung, antara ucapan dan tindakan bertolak belakang. Bangsa ini dirundung banyak masalah fundamental yang memerlukan jawaban substantif, namun sepak terjang para elite politik kita malah terjebak dalam keriuhan remeh-temeh dan ritual politik lima tahunan dengan daya rusak yang berkelanjutan.

Kampanye Pilpres 2019, misalnya, kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden belum menunjukkan pertukaran ide dan gagasan. Yang terjadi saat ini justru saling serang, saling melemahkan, adu nyinyir, dan saling lapor ke polisi, juga meributkan topik-topik yang tak relevan: tantangan jadi imam sholat, adu baca Al-Qur’an, sumpah potong leher jika lawan politik menang, hingga polemik tempe setipis kartu ATM.

Lihat pula, beberapa waktu lalu bahkan para elite ribut soal video “potong bebek angsa” yang diposting politisi Gerindra Fadli Zon. Ada pula kehebohan perkara burung yang dilepas cawapres Ma’ruf Amin tak bisa terbang saat deklarasi damai, lalu menghubungkannya dengan “kesialan politik”. Lainnya, curahan politisi tentang pintu toilet yang digedor ajudan salah satu capres, juga soal komentar tak substansial Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandiaga Uno yang dinilainya ‘jadul’ (lawas).

Sontak saja, narasi-narasi politik seperti itu mengingatkan orang pada kisah Mukidi: sosok rekaan yang beredar di media sosial. Mukidi stories yang nyeleneh, aneh, naif, unik, innocent, menertawai diri sendiri seperti oase di tengah kesumpekan kehidupan, termasuk pentas politik. Kisah-kisah Mukidi mengundang tawa dan menghibur. Kisah politikus kita juga kerap membuat orang terpingkal-pingkal. Dan, tidak penting.

Di saat bersamaan, politik kita tampak berwajah sangar. Berwatak predator. Dalam politik bermental predator, kritik pun tak dibalas dengan argumentasi dan perbaikan kinerja, melainkan menyerang pribadi pengeritik. Ini mirip dengan ungkapan asing kill the messenger: karena tidak suka dengan isi informasi, maka si pembawa informasi yang dihabisi (dibunuh). Kritik juga kemudian dipandang sebagai simbol kebencian: mengeritik berarti tidak pro, tidak suka, lawan. Bahkan politikus ‘cengeng’ dan ‘baper’ tak segan lapor polisi jika merasa sedikit tersinggung. Akhirnya, hukum sering ditarik-tarik sebagai pemukul lawan politik.

Dalam konteks Pilpres, sebagian elite politik baik di kubu capres petahana Jokowi-Ma’ruf Amin maupun kubu Prabowo-Sandi, menunjukkan gejala berpolitik ala predator. Mereka juga seringkali tampak serupa ‘suporter fanatik’ yang doyan membuat onar ketimbang seorang politisi matang. Tidak sedikit komentar mereka (termasuk di media sosial) yang ikut membakar emosi pendukungnya.

Sejarawan Anhar Gonggong menilai perilaku politik masyarakat dan juga para politisi atau tokoh partai politik sekarang banyak yang rusak. Konflik antarpandangan atau antarpartai politik sering berlanjut ke persoalan dan hubungan antar personal atau pribadi politisi bersangkutan. Bahkan tak jarang saling lapor ke ranah hukum, yang sialnya hukum bukan dijadikan alat penegakan tetapi mesin pembunuh karakter atau predator bagi lawan politik.

“Ketika seseorang hanya menjadi politikus kelas bawah, maka emosinya akan tetap selalu terkait dengan tingkah laku politiknya. Sampai sekarang ini kualitas politikus kita masih rendah kok. Salah satu penyebabnya di rekrutmen dalam parpol sendiri,” ujar Anhar.

Kondisi macam itu menurut Anhar tidak terjadi di masa lalu antar para tokoh yang berbeda atau bahkan berseberangan pandangan serta aliran politiknya. Dia mencontohkan perdebatan fenomenal antara IJ Kasimo dan Moh Natsir dalam sidang Konstituante. Saat rapat Konstituante, keduanya berdebat keras habis-habisan soal dasar negara. Yang satu bilang Pancasila sementara yang satu lagi berkeras Islam harus jadi dasar negara. Tapi selepas sidang, mereka berdua masuk warung dan makan sambil minum kopi sama-sama. Hingga akhir hayatnya, persahabatan keduanya menuai decak kagum.

Merosotnya Kualitas Bernegara

Secara umum, memang dunia politik kita saat ini mengalami kemerosotan nilai bahkan berperadaban rendah. Kampanye yang sejatinya menampilkan pertautan komitmen politik antara pemilih dengan capres-cawapres, pun menjadi semakin jauh dari harapan.

Tidak hanya narasi-narasi dan isi wacana yang dilontarkan dalam Pilpres, tetapi juga kualitas bernegara para pemangku kuasa yang amat payah. Langkah blunder, menabrak aturan, kebijakan yang terkesan ‘ngasal’, hingga ungkapan-ungkapan ‘konyol’ dari para pejabat publik, membuat rakyat hanya bisa mengelus dada. Pasca-reformasi, para elite, politisi, hingga presiden, bukan serupa pemimpin, namun hanyalah penguasa. Umumnya, tak menjadi pusat-pusat teladan bagi anak bangsa.

Jika dibandingkan dengan era-era pemerintahan terdahulu, harus diakui kualitas wacana pemerintah pasca-reformasi tidak menyentuh masalah-masalah besar. Bandingkan saja misalnya dengan Presiden Sukarno yang melahirkan gagasan besar, seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Nonblok, New Emerging Forces, dan sebagainya yang sangat paradigmatis. Atau Presiden Soeharto yang sangat konsepsional dengan politik pembangunannya yang menargetkan Indonesia tinggal landas.

Kita tidak tahu apakah kampanye yang berlangsung sejak 23 September sampai 13 April 2019 nanti akan lahir wacana-wacana besar dari para elite politik atau calon-calon pemimpin negara itu. Padahal ajang kampanye semestinya menjadi saat yang tepat untuk menampilkan gagasan-gagasan besar tentang masa depan bangsa. Agar pemilu tidak dicatat hanya sebagai keramaian, perang bendera dan yel, tapi juga mimbar adu gagasan.

Kondisi hari ini juga amat kontras jika kita menengok laku politik dan isi kepala para pendiri bangsa, saat republik ini hendak dan baru saja merdeka. Kala itu, bangsa ini tak kekurangan tokoh teladan, bahkan memiliki kualifikasi ganda: sebagai pemimpin, juga politisi, juga negarawan, juga pemikir, juga ulama, juga penulis adiluhung, bahkan juga pejuang. Sebut saja misalnya, Soekarno, Bung Hatta, Tan Malaka, Tjipto, Sutan Sjahrir, Tjokroaminoto, Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, Moh Natsir, dan masih banyak lagi.

Pertarungan gagasan politik mereka di dewan konstituante, di rapat-rapat akbar, di mimbar akademik, ataupun di muka surat kabar, sangat mengagumkan: bernas, berbobot, penuh kedalaman ilmu dan referensi, juga sama-sama kuat. Mereka memang berseteru, namun perkawanan lebih utama. Dan tentu saja, perdebatan mereka pun bukan soal yang ecek-ecek, tetapi tentang keindonesiaan masa depan. Tentang persoalan rakyat dan gagasan besar lainnya.

Begitupun pada masa orde lama dan orde baru, tak pernah diragukan visi kenegarawanan Bung Karno dan Pak Harto sebagai presiden yang memiliki cita rasa tinggi. Orang-orang di sekitar dua presiden tersebut, termasuk para pembisik dan orang kepercayaan, diambil dari kalangan terpilih, ahli di bidangnya, serta menjadi ‘begawan disiplin ilmu’ di zamannya. Mereka tak sembarangan berkata, tak mudah memberi masukan ‘receh’, apalagi bertindak di luar nalar publik.

Dari segi pemaknaan demokrasi, kita juga masih sulit beringsut dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial. Meski kita beberapa kali pernah melakukan bongkar pasang ‘nomenklatur’ demokrasi: mulai dari demokrasi parlementer (1948 – 1959), demokrasi terpimpin (1959 – 1965), demokrasi Pancasila (1965 – 1998), hingga demokrasi liberal kapitalistik (1998 – sekarang). Namun apa daya, setiap kali bentuk demokrasi diusung, sebanyak itu pula dirusak oleh hasrat dan karakter penguasanya yang otoriter, feodal, dan transaksional.

Pada tataran yang lebih khusus, transisi demokrasi yang dimulai sejak Orde Baru runtuh (era reformasi) tak kunjung terkonolidasi. Hal ini ditandai dengan melapuknya fungsi lembaga demokrasi yang mengarah pada praktik elusive democracy, sebagaimana terjadi di Meksiko (Olvera, 210). Singkatnya, ciri dari praktik demokrasi ilusif adalah nyaris tak berjalannya prinsip-prinsip demokrasi di kalangan partai politik (karena tak lagi punya ideologi dan matinya kaderisasi) lantaran lebih didominasi oleh Oligarki. Selebihnya: penegakan hukum yang tak adil, pers yang terkooptasi, hingga melempemnya kelompok kritis (civil society).

Sebab itu, mumpung ada waktu, para elite politik rasanya perlu memeriksa ulang bacaan sejarah untuk memetik hikmah dari laku lampah politik para pendahulu kita dan segera mematut diri memasuki 2019. Jika tidak, politik Indonesia akan terus mengalami pendangkalan.[]

Baca juga:

Pilpres dengan Wacana Rendah

Rendahnya Kualitas Wacana Pemimpin Kita

Politik Salon dan Rendahnya Preferensi Memilih Pemimpin

‘Slip of Tongue’, Politik Saling ‘Goreng Ucapan’ Jokowi Vs Prabowo

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here