Tahun Anggaran 2019 : Era Defisit Trump Dimulai

0
83
Presiden Trump didampingi putrinya dan sejumlah Staf Gedung Putih beranjangsana ke Gedung Parlemen Amerika Serikat (Capitol Hill) untuk mengamankan misi anggaran pertahanan dan pembangunan tembok perbatasan

Nusantara.news, Washington – Sebagian besar perencanaan anggaran 2019 di Kongres Amerika Serikat (AS) sudah diketok. Tinggal bagaimana Presiden AS Donald Trump berpikir bagaimana pemerintahannya mengumpulkan dan membelanjakan uang. Anggaran Fiskal Tahun 2019 yang dirilis Kongres AS Senin Pon (12/2) kemarin menggambarkan hal itu.

Anggaran Trump itu serpihan yang tak terhapuskan – bayangan beku yang terjadi saat pemerintahan federal meninggalkan semua kepalsuan untuk menyeimbangkan pembukuan anggaran.

Dan itu tidak mengherankan karena Trump dan Kongres hanya memberlakukan Undang-undang Pengeluaran untuk menjajaki peningkatan anggaran pertahanan dan pengeluaran domestik ratusan miliar dolar AS di saat terjadinya pemotongan pajak sebesar 1,5 triliun dolar AS.

Hasilnya, mengutip pernyataan staf anggaran di Gedung Putih, kembalinya defisit anggaran yang mendekati kisaran triliunan dolar AS selama beberapa tahun dan meningkatnya beban utang sekitar 7,1 triliun dolar AS selama dekade berikutnya.

Kenyataan itu membuat sejumlah pengamat anggaran “tersipu malu”.

“Merongrong kredibilitas keseluruhan anggaran, ini mengasumsikan pemotongan anggaran non pertahanan dan domestik yang diputuskan Kongres hingga 40 persen ketika anggaran secara keseluruhan justru naik lebih dari 10 persen,” kritik Presiden Komite Non-Federal untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab Maya MacGuineas.

“Dan ini mengasumsikan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dari prediksi para pengamat ekonomi di luar negeri,” imbuh MacGuineas.

Pertarungan Ideologis

Di sisi lain para pengamat pajak konservatif menyayangkan pengeluaran baru untuk program domestic dana Kongres setiap tahun – dari proyek perumahan hingga penelitian kanker.

Sedangkan pengamat berhalauan liberal menyayangkan terjadinya gap antara jumlah uang yang dikumpulkan dan jumlah pengeluaran akan dijadikan alasan untuk menghapuskan program restrukturisasi hak-hak yang memerlukan dana besar seperti perawatan medis, bantuan medis, jarring pengaman sosial hingga program makan siang anak-anak sekolah.

Program non-defense discretionary (NDD) adalah program domestik dan internasional di luar pertahanan nasional yang didanai Kongres. Pembiayaan atas program itu akan dipangkas hingga 40% pada 2019 nanti. Padahal tahun 2016 lalu NDD yang dianggarkan mencapai 600 miliar dolar AS atau 16% dari keseluruhan anggaran tahunan.

Kongres mendanai Pentagon, Departemen Luar Negeri dan sebagian besar program domestik dari dana diskresioner tahunan. Tapi mengenai jaring pengaman sosial yang vital – berdasarkan Undang-Undang dianggarkan sesuai jumlah pemohon yang layak dibantu – mengalami banyak pemotongan dengan alasan semakin banyak pemohon bantuan mendaftar akan semakin membebani keuangan pemerintah.

“Demi kebaikan anak dan cucu saya, kami harus mengubah cara kerja pemberian hak ini,” cetus mantan Senator dari Republik, Marsha Blackburn, yang sedang ingin merebut kembali jabatannya di daerah pemilihan Tennessee, kepada Fox Business Network Senin kemarin. “Kita tidak bisa mempertahankan tingkat hutang ini,” ungkapnya membela kebijakan Trump.

Dengan kata lain, bagi beberapa orang Republik, meledakkan defisit adalah untuk masa depan, bukan membuat sulit, tentang visi Trump untuk AS. Bukan karena mereka mencari keseimbangan tapi karena mereka ingin membenarkan siklus pemotongan hak dan pajak untuk membuat pemerintah mengerti apa yang mereka yakini sebagai fungsi dasarnya – yaitu keamanan nasional dan sedikit lainnya.

Anggaran Trump adalah cerminan dari nilai-nilai itu : Peningkatan belanja pertahanan dalam jumlah besar; uang untuk dinding perbatasan; dan berjuang habis-habisan di Kongres untuk itu. Mereka juga menganggarkan kebutuhan infrastruktur sebesar 1,5 triliun dolar AS, sedangkan pemerintah federal hanya mampu menghasilkan 200 miliar dolar AS.

Efeknya adalah membalikkan tradisi lama Washington yang menyediakan sebagian besar pembiayaan untuk prioritas infrastruktur nasional, dan meletakkan tanggung jawab pada negara bagian dan entitas swasta untuk menghasilkan sisanya. Seiring berjalannya waktu, hal itu dapat menghapus anggapan bahwa pemerintah federal memiliki peran utama dalam memastikan jembatan, jalan raya dan bendungan dibangun dan diperbaiki.

Pragmatisme Kongres

Pada tingkat yang kurang ideologis, lebih mudah bagi para pemain lama untuk mencalonkan kembali setelah memangkas pajak dan mendorong pengeluaran untuk program yang melayani masyarakat setempat. Beberapa lebih peduli dengan yang pertama. Yang lain lebih peduli dengan yang terakhir.

Sebuah jajak pendapat di bulan Januari 2018 lalu menegaskan, hanya 17% warga AS yang setuju peningkatan anggaran pertahanan sebagai isu penting menjelang tahun politik. Urusan pertahanan menempati urutan ke-6 setelah perawatan kesehatan, lapangan kerja, Korea Utara, imigrasi dan pemotongan pajak.

Kongres akan berpikir ulang untuk menghapuskan program perawatan kesehatan (Medicare), bantuan kesehatan (Medicaid) dan jamin pengaman sosial di tahun pemilihan. Ini adalah makanan kampanye yang empuk empuk untuk menggempur basis-basis Republik – oleh karenanya calon petahana tidak akan mengambil resiko reaksi balik politik atas nama pengurangan defisit.

Namun anggota DPR AS dari partai minortas Demokrat, Whip Steny Hoyer, D-Md. Yang pernah memenangkan kursinya dengan kampanye pemotongan pajak era Ronald Reagen yang disusun dalam anggaran pertamanya menuding Trump sembrono mengabaikan keuangan negara.

“Anggaran Presiden Trump membuat ekonomi kita gagal – membebani negara dan membuat sektor swasta lebih sulit berinvestasi dalam menciptakan pekerjaan dengan gaji lebih baik di Amerika,”kecam Hoyer.

“Anggaran mencerminkan prioritas, dan dokumen ini adalah pernyataan yang jelas bahwa presiden ini tidak memprioritaskan kesinambungan fiskal; pekerja kelas menengah dan keluarga mereka; investasi dalam ekonomi kita; atau stabil, kepastian pendanaan jangka panjang untuk badan keamanan militer dan nasional kita,” lanjutnya.

Kenyataannya, anggaran Trump tidak akan diberlakukan karena catatan yang tertulis itu hanyalah penghiburan kecil bagi pemerintahan AS yang menghadapi defisit besar.

Namun apabila Presiden sama sekali tidak khawatir dengan defisit dan utang – dan anggaran yang disusun Trump adalah sebuah pernyataan tidak – ada sedikit insentif bagi Kongres untuk melakukan pengekangan fiskal, itu berarti era defisit anggaran hingga triliunan dolar AS di bawah Trump memang sudah dimulai.

Jadi, siapa pun pelaku ekonomi di Indonesia baik yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perekonomian AS mesti mewaspadai gejala ini. Termasuk Sri Mulyani yang baru saja dinobatkan kroni-kroninya di seberang lautan sana sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here