Tahun Kehancuran Netralitas Polri

1
2143
Presiden Megawati ketika bersama ajudannya Kombes Pol Budi Gunawan, yang kini menjadi Kepala BIN.

Nusantara.news, Jakarta – Polri menerbitkan 13 pedoman demi menjaga netralitasnya pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pedoman tersebut dikeluarkan pada 16 Januari 2018 lalu. Intinya, polisi wajib bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis sebagai anggota Polri. Yang melanggar sanksinya disiplin atau kode etik.

Berikut 13 pedoman netralitas Polri pada ajang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019:

  1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah/caleg.
  2. Dilarang menerima/meminta/mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon dan tim sukses pada kegiatan Pemilu/Pemilukada.
  3. Dilarang menggunakan/memasang/menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut yang bertuliskan/bergambar parpol, caleg, dan paslon.
  4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
  5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial.
  6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg.
  7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/caleg/tim sukses. Yang wajib dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada rangkaian kegiatan Pemilu/Pemilukada.
  8. Dilarang menjadi pengurus/anggota tim sukses paslon/caleg di dalam Pemilu/Pemilukada.
  9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon/caleg di dalam kegiatan Pemilu/Pemilukada.
  10. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon Pilkada, tim sukses dan paslon Presiden/Wapres pada masa kampanye.
  11. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput.
  12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu/Pemilukada.
  13. Dilarang menjadi panitia umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) serta turut campur tangan di dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.

Jadi, sudah sedemikian gamblangnya netralitas Polri dalam Pilkada, tidak hanya diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahkan Polri sendiri membuat aturan bagi anggotanya terlibat dalam politik praktis.

Sayangnya antara teori dan praktik tidak sejalan dan kerap berbenturan. Muncul pemikiran prospektif netralitas Polri sebagai institusi penegak hukum sekaligus warga negara. Di satu sisi, cerminan netralitas Polri dalam Pemilu harus dapat diwujudkan pada kemandirian, proporsionalitas dan profesionalitas keberadaan dan pelaksanaan kerja Polri. Pasalnya peran Polri merupakan “pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, penegak hukum maupun pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. Di sisi lain, Polri dituntut dapat bergerak bebas dan mampu berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam penampilan sikap yang tidak berpihak kepada kepentingan golongan atau afiliasi dalam aktivitas politik praktis partai politik tertentu sangat menentukan.

Sepanjang pergulatan politik di Tanah Air, netralitas Polri selalu dikesankan tidak baik. Masih ingat kasus Kapolwil Banyumas Kombes Pol Andi Aflus Mapparessa dan Kapolres Banjarnegara AKBP Widhiyanto Pusoko. Tahun 2004 keduanya diperiksa Panwaslu karena melampaui batas kewenangan terkait kasus VCD Banjarnegara, rekaman video berisi dukungan terhadap pasangan Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi dalam Pemilihan Umum Presiden putaran pertama. Di depan keluarga besar Polri di Banjarnegara, Mapparessa mengaku bangga dengan keberhasilan Polri semasa pemerintahan Megawati.

Penunjukan Komjen Pol M Iriawan (Iwan Bule) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menjadi titik balik netralitas Polri dalam ajang Pilkada. Pelantikan itu disebut melanggar tiga undang-undang sekaligus, yakni UU Polri, UU Pilkada, dan UU ASN. Soal aturan ketatanegaraan, penunjukkan Iwan Bule memang sah dan legal. Hanya saja memiliki permasalahan secara substansial yang menyebabkan dwi fungsi Polri. Di sini kesannya Polri diseret-seret ke ranah politik. Penunjukan Iwan Bule pada akhirnya melawan logika publik yang sejak awal protes sehingga menimbulkan kecurigaan adanya permainan politik untuk mempengaruhi suara salah satu pasangan di Pilkada Jabar.

Teranyar, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Brigadir Jenderal Hasanuddin dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri berdasar surat telegram nomor ST/1535/VI/KEP/2018 tertanggal 20 Juni 2018. Mutasi Hasanuddin diduga terkait dengan ketidaknetralannya dalam Pilkada Maluku.

Keresahan tersebut berawal saat Indonesia Police Watch (IPW) menemukan indikasi Hasanudin memberikan pengarahan kepada semua personel Polres Aru, Bayangkari, BKO Brimob, dan BKO Pol Air untuk melaksanakan pengamanan Pilkada. Namun diduga, dalam pengarahan itu terselip keharusan agar memilih calon gubernur Inspektur Jenderal (Purn) Murad Ismail yang maju sebagai calon gubernur Maluku di Pilkada 2018.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan juga membenarkan adanya ajakan oleh mantan Wakapolda Maluku Hasanuddin untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur Maluku. “Dari informasi yang kami terima memang ada suatu ajakan oleh yang bersangkutan untuk mendukung salah satu calon,” ujarnya.

Sejauh ini Bawaslu telah menemukan dugaan pelibatan pejabat BUMD, BUMN, anggota TNI/Polri, kepala daerah, aparatur sipil negara (ASN) hingga kepala desa dalam kampanye Pilkada Serentak 2018.

Temuan Bawaslu ada 425 pelibatan pihak lain yang dilarang di Pilkada Serentak 2018 selama kampanye. Padahal, selama masa kampanye, Bawaslu tingkat provinsi hinga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota telah melakukan pengawasan pengawasan melalui pertemuan tatap muka dan dialog dengan para calon kepala daerah. Namun pelibatan pihak yang dilarang dalam kampanye tetap saja terjadi.

Dugaan pelanggaran itu tersebar di 14 provinsi dan 76 kabupaten/kota, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) ada di 8 kabupaten/kota dengan 85 pelanggaran yaitu di Lombok Timur, Sumbawa Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, dan Bima.

Di Jawa Tengah ada di 9 kabupaten/kota dengan 22 pelanggaran yaitu di Batang, Pekalongan, Purworejo, Magelang, Brebes, Karanganyar, Kota Tegal, Boyolali, dan Pemalang.

Selanjutnya, di Jawa Barat, terjadi dugaan pelanggaran di 14 kabupaten/kota yaitu di Ciamis, Cirebon, Kota Sukabumi, Majalengka, Indramayu, Bandung, Bogor, Garut, Karawang, Pangandaran, Bandung, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Tasikmalaya ada 163 pelanggaran.

Di Banten, Banten Kota Tangerang dan Kota Serang terjadi 11 pelanggaran. Kemudian, Sumatera Utara di Padang Lawas Utara dengan 1 pelanggaran. Kalimantan Barat di Kabupaten Sekadau dan Kota Singkawang dengan 3 pelanggaran. Lalu, Sulawesi Tengah di Donggala dengan 2 pelanggaran; Sulawesi Tenggara di Bombana, Konawe Timur, Kolaka Utara, Muna, Muna Barat, dan Kepulauan Sula dengan 30 pelanggaran.

Pelanggaran juga terjadi di Sulawesi Utara di Talaud, Minahasa, Kotamobago, Bolmong Utara dengan 15 pelanggaran. Adapun, di Sulawesi Selatan terjadi di Bulukumba, Janeponto, Maros, Takalar, Pare-pare dengan 16 pelanggaran. Sementara, di Maluku terjadi di Buru Selatan dengan 1 pelanggaran; Maluku Utara terjadi di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Tidore, Halmahera Tengah dengan 18 pelanggaran.

Kedekatan Polri dan PDIP

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, menyebut netralitas TNI-Polri pada Pilkada tahun ini merupakan yang terparah dalam sepanjang sejarah. Polri diseret-seret ke ‘dunia lain’ sesuai kehendak penguasa.

“Tapi yang terparah sekarang ini. Sebelum-sebelumnya lebih tertutup. Ketika Megawati jadi Presiden, Polri juga diperalat berkampanye untuk penguasa. Sehingga di beberapa Polsek ditemukan seragam-seragam Parpol. Tapi itu sifatnya lebih tertutup,” ujar Neta, Jumat (22/6/2018).

Sikap mendua Polri dalam Pilkada 2018 sudah tampak. Di satu sisi membentuk Satgas Nusantara untuk menciptakan Pilkada aman dan damai. Di sisi lain terjadi pembiaran terhadap ketidaknetralan pejabat tinggi Polri dalam Pilkada.

Dalam setiap rezim, pemerintah selalu muncul untuk menggiring Polri terlebih di era sekarang. Padahal negara ini susah payah menjauhkan ABRI (TNI-Polri) dari urusan politik karena trauma masa lalu. Namun pasca reformasi tampaknya angin surga kembali menggelayuti TNI-Polri di kancah politik.

Sejumlah Pati Polri mencuat dalam kontestasi Pilkada 2018. Lebih menarik lagi, mereka melangkah menuju satu partai yang sama, PDI Perjuangan. Ini adalah perkembangan politik yang tidak biasa. Sebelumnya, para perwira polisi itu tidak terlalu berminat maju Pilkada. Adapun satu atau dua coba-coba tapi gagal.

Seperti ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengumumkan Anton Charliyan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat dan Irjen Polisi Safaruddin sebagai calon gubernur Kalimantan Timur. Sebelumnya, pada 17 Desember 2017, Megawati juga mengumumkan nama Irjen Pol. Murad Ismail sebagai calon gubernur Maluku.

Nama lainnya adalah Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Paulus Waterpauw. Pria asal Papua itu sempat mendaftar di PDIP untuk Pilgub di tanah kelahirannya. Namun dia membatalkan minatnya karena masih dibutuhkan korps bhayangkara.

Kedekatan Pati Polri dengan Parpol dalam hal ini PDIP, sudah menjadi rahasia umum. Bahkan partai banteng moncong putih itu kerap mendapat sebutan ‘partai polisi’, kendati kemudian Megawati membantah dan tidak suka partainya disebut seperti itu.

Sejak redupnya Orde Baru hingga reformasi, ada beberapa momentum menandakan kedekatan PDIP dan Polri. Memang tidak secara institusi, namun ‘orang-orang’ kepercayaan PDIP banyak yang berpengaruh dalam ‘mengatur’ perputaran kekuasaan di internal Polri. Sebut saja Irjen Polisi Sidharto Danusubroto, mantan Kapolri Jendral Da’i Bachtiar, hingga mantan Wakapolri Komisaris Jendral Budi Gunawan.

Saat kontestasi Pemilu Presiden 2014, Sidarto masuk dalam jajaran tim pengarah pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Setelah Jokowi menjadi presiden, Sidarto mendapat jatah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari 2015 hingga sekarang.

Sementara kedekatan PDIP dan Da’i Bachtiar diketahui publik saat Rapat Koordinasi Nasional di Ancol Jakarta Utara pada 6 September 2013. Saat itu Megawati dalam pidatonya terang-terangan menyebut Da’i telah bergabung menjadi kadernya bersama Sukardi Rinakit dan Kwik Kian Gie.

Sejak menjadi kader PDIP, Da’i hadir dalam sejumlah agenda kampanye pemenangan PDIP pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2014. Ia juga masuk dalam struktur tim kuasa hukum pemenangan Jokowi-JK bersama Marsda (Purn.) Pieter Wattimena, Mayjen (Purn) Tritamtomo, dan Mayjen (Purn)  Tb. Hasanuddin.

Kedekatan Budi Gunawan dan PDIP bukan rahasia lagi. Saat Megawati menjadi wakil presiden pada 1999 dan menjadi presiden pada 2001 hingga 2004, Budi Gunawan dipilih menjadi ajudan.

Dalam buku Politics and Governance in Indonesia: The Police in the Era of Reformasi karya Muradi disebutkan, saat menjabat sebagai wakil presiden, Megawati telah sukses mencuri kesetiaan Polri dari Presiden Gus Dur. Akibat kedekatan itu, menurut Muradi, Kapolri Rusdihardjo (saat itu) bahkan memberi laporan kepada Megawati, bukan Gus Dur. Ini yang kemudian menyebabkan Megawati, secara halus, sebenarnya ‘turut’ memakzulkan Gus Dur melalui institusi Polri. Megawati menjadi presiden, PDIP memperbesar kekuasaan.

Inilah yang kemudian menjelaskan mengapa banyak jenderal polisi memiliki ambisi politik dan memilih PDIP sebagai kendaraan, seperti Anton Charliyan dan Safaruddin. Sebab dengan maju melalui PDIP, ada relasi kuat antara PDIP dan Polri hingga ke daerah-daerah. Apalagi PDIP secara organik telah tumbuh bersama-sama Polri menjadi kekuatan di era reformasi.

Kenyataannya, elite penguasa sampai saat ini terus-terusan menyeret Polri ke ranah politik praktis. Demi menjaga netralitas Polri tidak berkembang menjadi conflict of interest, Polri harus dijauhkan dari segala tarikan kepentingan golongan maupun aktivitas politik praktis dari partai politik peserta Pemilu. Karenanya diperlukan kearifan dan kelogowoan dari berbagai pihak terutama partai politik untuk bersama-sama menjaga netralitas Polri dalam Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here