Potensi Konflik Tahun Politik (1)

Tahun Politik Rawan Konflik

0
122

Nusantara.news – Tahun 2018 dan 2019 disebut sebagai tahun politik sebab pada tahun 2018 ada Pilkada serentak di 171 Daerah Tingkat (Dati) II dan Dati I, bahkan tiga area utama di Pulau Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terlibat dalam pemilihan orang nomor 1 di daerah masing-masing. Kita pun melihat dan harus menerima adanya bupati/walikota Plt. (Pelaksana Tugas), karena petahana ikut bertarung pada periode kedua jabatannya, begitu juga di beberapa provinsi lain. Sampai hari H pemilihan, yakni 27 Juni 2018 mendatang, aktivitas pemerintahan dan layanan publik bakal agak terganggu karena semua konsentrasi tersita pada Pilkada Serentak ini.

Bahkan, mulai tanggal 4-10 Agustus 2018 sudah dimulai pendaftaran kandidat Presiden dan Wakil Presiden, kemudian pada bulan September 2018 ditetapkan, dan pada 23 September 2018 dimulai kampanye calon legislatif dan calon presiden/wakil presiden. Terhitung, aktivitas politik ini lebih dari 1 tahun penuh, bulan Februari diramaikan dengan Pilkada Serentak sampai dengan bulan Juni 2018. Mulai September 2018 sampai April 2019 kita akan disibukkan oleh kampanye dan kampanye.

Dari perspektif keamanan nasional, tentu situasi politik akan eskalatif dan potensi konflik sangat mungkin terjadi. Perlu kesiapan dan soliditas TNI/POLRI agar destabilisasi tidak terjadi. Sejatinya, politik mengandung konflik karena bersifat kontestasi, ada yang menang dan ada yang kalah. Penyebab konflik bisa beragam mulai dari hal yang paling sederhana sampai yang bersifat ideologis.

Konflik juga menjadi bagian dari aktivitas politik, tinggal bagaimana penyelenggara negara menyikapinya, selain apakah aparat keamanan berlaku bijak dan adil sebagai penegak hukum atas konflik yang terjadi.

POLRI harus lebih bijak

Sejauh ini, POLRI di bawah Kapolri Tito Karnavian terkesan kurang bijak dalam menyikapi konflik yang terjadi. Misalnya dalam menangani peristiwa 212 (2 Desember 2016) dan kasus Ahok, POLRI terkesan memihak salah satu kontestan, bahkan dituding anti-Islam. Di antara  potensi konflik misalnya, kita tahu bahwa tanggal 21 Februari 2018 ini Habib Rizieq Shihab akan pulang dari Arab Saudi di saat belum ada kejelasan tentang kasus hukumnya, dan yang bersangkutan sudah menjadi TSK (tersangka). Tentu saja situasi akan lebih eskalatif karena dia akan pulang ke Tanah Air di saat ada kasus penganiayaan ulama dan penyerangan Gereja Santa Lidwina di Sleman, Yogyakarta.

Sikap Kapolri Tito Karnavian misalnya, terkait penganiayaan beberapa ustaz, khususnya di Jawa Barat dia menyatakan, “itu kriminal biasa”. Sementara terkait kasus Gereja Santa Lidwina di Sleman, Yogyakarta, dia menyatakan bahwa pelakunya santri berpaham radikal. Hal ini jelas menimbulkan “rasa” kurang adil dan bijak di mata umat Islam. Belum lagi pernyataan beberapa tokoh yang begitu bersemangat mengutuk penyerangan gereja seperti Buya Syafii Maarif yang dikenal sebagai salah satu pembela Ahok, yang justru tidak berkomentar soal penganiayaan beberapa ustaz dan ulama beberapa waktu sebelumnya.

Sikap seperti ini tentu justru menimbulkan politik sektarian yang berpotensi lahirnya konflik. Sebagai aktivitas politik, benturan  kepentingan, kebijakan, program, dan persoalan lain yang memicu emosi, berpotensi pada terjadinya destabilisasi politik.

Bisakah kita membayangkan 171 daerah Pilkada Serentak, jika ada satu wilayah konflik tentu berpotensi merembet ke daerah lain, apalagi jika konflik tersebut berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Di tahun 2019 pemilu serentak untuk Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden). Toh, selama tahun politik (2018 – 2019) kita tidak bisa menghindari aktivitas rutin, misalnya kompetisi Liga I, II, dan III PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), salah satunya yang rawan konflik.

Konflik terjadi karena adanya Polarisasi, seperti framing toleransi dan intoleransi. Islam dikonotasikan sebagai kaum intoleran, padahal berapa persen saja yang seperti itu? Apakah gerakan 212 dapat dikategorikan intoleran, atau hanya HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam)? Atau itu hanya proses prasangka politik karena dipolakan (framing) seperti itu. Framing seperti ini memicu terjadi public distrust (ketidakpercayaan publik) baik dari kelompok Muslim kepada Non Muslim atau Pribumi kepada Non Pribumi.

Soal ketidakadilan juga sumber konflik yang utama, sehingga menimbulkan sentimen politis seperti ketidakadilan ekonomi untuk etnis Cina yang sangat mendominasi aset nasional.

Kebutuhan manusia, seperti: jabatan, materi, penghargaan, kehormatan, juga sumber konflik karena ada yang berambisi dan terjadi persaingan dan menimbulkan identitas kelompok secara emosional, seperti konflik pendukung dua kandidat dalam suatu Pilkada.

Peran pemerintah dan aparat keamanan sangat signifikan di tahun politik ini karena berpotensi terjadinya destabilisasi, baik politik hukum, dan ekonomi, yang memperoleh momentum di tahun politik. Dalam sudut pandang positif, secara psikososial konflik jika terkelola dan diselesaikan secara win-win solution justru akan mematangkan masyarakat yang terlibat konflik.

Sebaliknya, jika tidak terselesaikan bisa menjadi konflik yang berkepanjangan. Seperti kasus Aceh dan Ambon, kedua masyarakat wilayah ini menabukan konflik, namun tidak bisa mencegah dan menghindarinya karena ada pihak ketiga yang ikut bermain.

Pengelolaan Konflik

Di negara yang sudah matang dalam berdemokrasi seperti Amerika Serikat (AS), apa yang terjadi dengan kebijakan Donald Trump tentang berbagai hal saat ini (yang ditentang masyarakatnya) dan sudah masuk pada wacana impeachment (pendakwaan), tetapi masyarakat tetap stabil dan tidak mengganggu aktivitas politik maupun ekonominya. Dalam sejarah demokrasi di AS, belum ada presiden yang didakwa (impeach) dan jatuh, kecuali melakukan skandal dan mundur seperti yang terjadi pada Presiden Nixon di tahun 1970-an.

Kita mempunyai sejarah buruk tentang ini karena Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid (Gus Dur), relatif turun karena dijatuhkan. Namun setelah 2004, dengan Undang-undang Politik tentang pasal Presiden, sangat sulit mendakwa (impeach) seorang Presiden RI. Perlu 3 hingga 4 tahun untuk proses awal sampai jatuhnya seorang Presiden. Hasilnya, disimpulkan hal yang mubazir melakukan hal tersebut dalam proses demokrasi di Indonesia, karena lebih banyak mudharatnya.

Kesimpulannya, konflik perlu dikelola secara manajerial dalam suatu negara, dengan tidak perlu membungkam kritik dengan pasal penghinaan terhadap Presiden atau pasal pidana pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) jika menghina DPR. Syarat mengelola konflik adalah bijak dan adil bagi seluruh kelompok, baik bagi pendukung maupun oposisi.

Persepsi tentang pemilihan Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia, bagi yang anti pemerintah, secara emosi dikaitkan dengan Pilpres dan sidang khusus IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional)/Bank Dunia Oktober 2018 mendatang. Sehingga muncul spekulasi bahwa IMF dan Bank Dunia akan menjadi pendonor karena kebutuhan likuiditas APBN,  SMI menjadi “pahlawan”.

Bagi yang negatif, menilai SMI berambisi menjadi Wakil Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 karena didukung “Paman Sam” melalui IMF/Bank Dunia. Hal ini menguat karena likuiditas negara yang besar, kredit macet perbankan membutuhkan bantuan likuiditas di tahun 2018–2019. Sementara, penghasilan pajak tidak tercapai akibat lesunya ekonomi, dan semenjak reformasi target pajak tidak pernah tercapai. Khusus di tahun 2016–2017 sudah dibantu dengan program Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), namun penerimaan pajak juga tidak tercapai. Meskipun begitu, setiap tahun target penerimaan pajak selalu ditingkatkan untuk “manisnya” APBN dan ambisi berutang. Bagi yang pro Joko Widodo dan pemerintahan, SMI dianggap telah berhasil.

Penilaian terhadap SMI sudah sangat politis, karena juga terjadi pro dan kontra di kalangan ekonom. Oleh karena itu, konflik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, pemerintah tidak harus menyikapi secara skeptis sehingga sudut pandangnya dikelola, bukan dihilangkan sementara benih konfliknya tidak hilang. Sampai saat ini konflik SARA belum terkelola dengan baik, pada era Soeharto SARA disakralkan sehingga tabu untuk disentuh. Benih SARA ada sehingga persis seperti bisul yang akan pecah pada waktunya. Kejatuhan Soeharto selain peran negara asing di dalam negeri berujung konflik SARA (Jakarta, 1998).

Pada era reformasi, SARA pecah kembali dengan adanya peristiwa Ahok dan muncul Gerakan 212 yang dituduh sektarian. Namun sekali lagi pemerintah tidak bijak dan terlihat memihak, sehingga terjadi kasus penistaan agama yang berujung memenjarakan Ahok. Sekali lagi, konflik SARA diselesaikan secara politik dengan “cap” intoleran bagi penentang Ahok, sehingga konflik justru semakin meruak. Sebaiknya konflik dikelola seperti peran TNI pada saat Gerakan 212, dengan pendekatan komunikasi yang baik dari Gatot Nurmantyo (Panglima TNI kala itu). Namun kenyataannya justru disikapi dengan ketidaksukaan orang-orang (elite) di sekitar Joko Widodo yang berujung pencopotan yang bersangkutan sebagai Panglima TNI dan menjadi bagian dari potensi konflik.

Konflik adalah bagian dari aktivitas politik dalam sistem demokrasi, asal tidak anarkis dan tidak membenturkan hal-hal yang dikategorikan mengarah kriminal. Hal tersebut perlu dicegah dalam koridor hukum. Konflik perlu diselesaikan dengan bijak dimana pemerintah dan aparat keamanan serta aparat hukum berlaku adil dan bijak. Jika tidak, pasti konflik marak dan membesar karena adanya rasa ketidakadilan. Gerakan 212 yang merupakan demonstrasi jutaan orang adalah contoh sektarian dari proses konflik SARA.

Pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika substansi konflik sudah dipahami dan disepakati, maka baru bisa mengarah pada resolusi konflik.

Manajemen konflik bersifat konstruktif dengan peran profesional masing-masing pihak dengan menemukan sistem kerja sama  yang dilakukan secara manajerial.

Sistem monitoring (deteksi dini) adalah kunci awal kemampuan mengelola konflik. Saat ini sistem intelijen dan pengambil keputusan (user) harus mau menggunakan info intelijen, sehingga setiap potensi konflik cepat diantisipasi. Lalu dibentuk forum komunikasi agar tidak terjadi salah paham yang kembali menimbulkan konflik. Kearifan lokal yang disepakati, baik agama, budaya, dan norma, menjadi media yang tepat untuk komunikasi penyelesaian konflik.

Penyebab Konflik

Dalam pengalaman Pilkada Langsung di Indonesia dari survei KPU (Komisi Pemilihan Umum) diperoleh 4 faktor utama sumber konflik, yaitu:

Dominasi ekonomi dan politik di kelompok tertentu. Kita paham di era pragmatisme politik transaksional, uang adalah faktor dominan penentu kemenangan sehingga ada dominasi bagi kandidat yang mempunyai atau didukung materi yang kuat.

Ketidak-puasan dalam Pilkada. Secara administratif, mulai dari syarat administratif, proses di TPS (Tempat Pemungutan Suara), penghitungan dan pengamanan suara. Tercatat, kecurangan dalam penghitungan suara menjadi sumber konflik utama dalam Pilkada.

Hal tersebut di atas menimbulkan rasa tidak puas pada pendukung kandidat yang dicurangi, dan infrastruktur Pilkada (KPU, Bawaslu) tidak bisa mengakomodasi sampai konflik berujung di MK (Mahkamah Konstitusi). Rasa tidak puas karena merasa ada penzoliman terhadap salah satu kontestan.

Di Indonesia popular dengan sebutan fluidity resolution models (model resolusi yang mencair), dimana tetap menyelesaikan konflik melalui mekanisme Bawaslu, dan jika tidak memperoleh solusi baru menempuh hukum positif, baik ke MK maupun PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here