Tahun Politik, Tabir Hitam Masih Selimuti MK

0
89
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (lima dari kiri) periode 2017-2020 berpose bersama hakim-hakim konstitusi lain.

Nusantara.news, Surabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan betapa vitalnya peran hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilkada 2018. Ya, diprediksi dalam Pilkada serentak 2018, MK bakal menangani banyak perkara sengketa.

Seperti diketahui, pada tanggal 27 Juni 2018, sebanyak 171 daerah bakal mengikuti Pilkada 2018. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018.

Sementara Pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019. Adapun rangkaian tahapan sudah dilakukan sejak Oktober 2017.  Tahapan pelaksanaan pemilu dipersingkat menjadi 18 bulan, atau 18 bulan sebelum hari-H, yaitu mulai tanggal 1 Oktober 2017. Tahapan awal yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2017 adalah verifikasi parpol peserta pemilu. Pada pemilu sebelumnya, tahapan pemilu ini dilaksanakan 22 bulan sebelum hari-H. Perubahan tahapan awal ini implikasi dari berkurangnya masa kampanye dari 1 tahun menjadi 6 bulan.

Jadi bisa dibayangkan, betapa riuhnya pesta demokrasi di Indonesia sepanjang tahun 2018 dan 2019. Dan bisa dibayangkan pula, betapa tingginya gugatan sengketa di MK. Apakah hakim-hakim MK memiliki kemampuan untuk menangani perkara sengketa politik dalam waktu singkat? Melihat kondisi MK saat ini, hal itu sangat diragukan

Karena itu KPK jauh hari sudah mewanti-wanti agar jangan sampai kandidat kepala daerah melakukan suap terhadap hakim. Sebab, bukan tidak mungkin akan banyak lobi-lobi politik yang berujung suap di perkara sengketa politik. Kasus yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar barangkali bisa dijadikan pertimbangan.

Bupati Buton (Sulawesi Tenggara), Samsu Umar Abdil Samiun, pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia mengaku pernah memberikan uang sebesar Rp1 miliar kepada Akil Mochtar yang berkaitan dengan sengketa Pilkada di Buton yang bergulir di MK. Akil juga menjalani masa hukuman penjara seumur hidup terkait perkara suap sembilan sengketa Pilkada di MK. Sebagian besar kasus tersebut telah ditangani oleh KPK dan pihak-pihak yang terlibat telah berstatus sebagai terpidana.

“Kalau ada yang khawatir sengketa Pilkada beraroma korupsi, kami sudah pernah tangani itu dan diharapkan hal itu tidak terjadi lagi sehingga Paslon dan kuasa hukum tidak coba-coba tawarkan ke MK dan MK tentu belajar dari peristiwa Akil Mochtar,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Minggu (4/3/2018).

Soal tabrak menabrak aturan, sepertinya para hakim konstitusi ini sudah terbiasa. Ini bukti kuat kalau para pejabat peradilan kita tidak mengetahui lagi etika mana yang patut dan mana yang tidak patut, mana yang pantas dan yang tidak pantas. Mereka sepertinya tak ada beban untuk berperilaku menabrak etika. Norma agama dan bahkan etika tampak sudah jauh ditinggalkan hanya untuk mengejar kepentingan pribadi. Lebih memprihatinkan lagi, ketika etika tak dijunjung dan dihormati justru di tangan pemangku kekuasaan yang di dalam tangannya tergenggam nasib pencari keadilan.

Banyak kasus pelanggaran kode etik hakim di Indonesia. Karena kode kehormatan hakim selama ini hanya ada sebagai perhiasan dan teori untuk menarik kepercayaan masyarakat demi kepentingan pribadi mereka: hakim-hakim kotor.

Masih ingat dengan tertangkapnya Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution oleh KPK dua tahun lalu, juga dicegahnya ke luar negeri dan digeledahnya rumah pribadi Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Ini membuat sistem peradilan kita sangat mengkhawatirkan.

Tahun kemarin, Ketua MK, Arief Hidayat telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pertama, bahkan baunya masih terasa menyengat, yakni terungkap ke publik secara luas, di mana Arief terbukti dengan sengaja menabrak etika karena melakukan nepotisme dengan memberikan memo kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono.

Dengan tulisan tangannya sendiri, Arief menulis selembar memo di atas kertas berkop Mahkamah Konstitusi sebagai katebelece kepada JAM-Pidsus. Dia meminta Widyo memberikan perlakuan khusus kepada kerabatnya seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Muhammad Zainur Rochman untuk dibina. “Mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak”.

Oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, dipimpin Abdul Mukthie Fadjar dinyatakan, Arief terbukti melanggar kode etik butir ke-8 soal kepantasan dan kesopanan sebagai hakim konstitusi, dengan sanksi teguran lisan.

Awal tahun 2018, Arief melakukan pelanggaran kode etik lagi. Dewan etik menuntaskan pemeriksaan dan hasilnya menyatakan, bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggar kode etik ringan. Oleh karena itu, dewan etik menjatuhkan sanksi teguran lisan. Dalam pemeriksaan oleh Dewan Etik, Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Arief diduga telah melakukan lobi kepada anggota Komisi III DPR, pimpinan Fraksi di DPR, dan pimpinan partai politik. Lobi tersebut bertujuan agar DPR mendukung dirinya sebagai calon tunggal hakim konstitusi dan kemudian dipilih sebagai hakim konstitusi perwakilan DPR untuk periode 2018-2023.

Dalam lobi-lobi tersebut, patut diduga Arief menjanjikan akan menolak Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), jika ia terpilih kembali. Perkara itu berkaitan dengan pengujian keabsahan Panitia Khusus Angket DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap KPK.

Atas pelanggaran kode etik tersebut, bahkan sebanyak 76 guru besar dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta meminta Arief Hidayat segera mundur dari jabatannya selaku Ketua MK. Para guru besar menilai Arief Hidayat tak pantas disebut negarawan.

Pernyataan itu disampaikan para guru besar melalui surat yang dikirim kepada Arief Hidayat dan delapan hakim konstitusi lainnya, Selasa (20/2/2018). Surat tersebut disampaikan secara langsung kepada bagian penerimaan surat di Gedung MK Jakarta.

“Kami ingin menyampaikan pandangan bahwa seorang hakim MK yang terbukti melanggar etik, maka dia tidak punya kualitas sebagai negarawan,” demikian bunyi surat yang ditulis para guru besar kepada sembilan hakim MK.

Dalam surat itu, para guru besar menjelaskan bahwa negarawan yang sejati adalah orang yang tidak akan mempertahankan posisinya sebagai hakim konstitusi, setelah dijatuhi sanksi atas pelanggaran etika.

Para guru besar tersebut menilai, negarawan sesungguhnya bukan hanya tidak akan melanggar hukum, tetapi akan sangat menjaga etika pribadi. “Negarawan tanpa etika, tidak layak menjadi hakim, apalagi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi,” ujar para guru besar.

Mereka juga sependapat bahwa MK harus diisi oleh para hakim yang memahami hakikat kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Tanpa pemahaman ini, seorang hakim tidak bisa menjadi garda penjaga kebenaran. Maka ia telah kehilangan sumber legitimasi moralnya sebagai agen penegak hukum. Vested interests dan ambisi pribadi terhadap kekuasaan hanya akan meruntuhkan lembaga konstitusi.

Wibawa MK Runtuh

Betapa mengenaskan, ketika mendapati kenyataan dua petinggi lembaga tertinggi dalam penegakan hukum bisa hampir bersamaan melakukan pelanggaran memalukan. Arief sebagai Ketua MK dan Nurhadi sebagai Sekretaris MA. Terlebih, saat ini sudah memasuki tahun politik.

Timbul pertanyaan, dengan kondisi MK yang masih dipimpin seorang hakim ‘pelanggar kode etik’, akankah nasib gugatan sengketa politik kita serahkan pada hakim-hakim seperti Arief Hidayat? Masih mampukah hakim-hakim MK menjaga martabat serta kredibilitas di konstitusi?

Ya, ini bukan perkara puas dan tidak puas. Tetapi di sini sudah nyata-nyata terjadi pelanggaran etika. Bagaimana mungkin seorang petinggi lembaga yang bertanggung jawab mengawal sumber dari sumber hukum di negeri ini, dapat melakukan tindakan menabrak etika? Lalu bagaimana pula dulu cara perekrutannya, sehingga bisa menjadi Ketua MK? Begitu pula dengan Nurhadi yang petinggi MA itu?

Profesor Dr Soetanto Soepiadhy dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya menilai, semestinya hakim-hakim kita bisa menerapkan standar etika dan moral pada level yang masyarakat harapkan: level sangat tinggi. “Dengan posisi itu, Arief dan Nurhadi sudah semestinya selesai dengan persoalan terkait kepatutan dan kepantasan. Tetapi nyatanya tidak. Mereka jelas-jelas tidak memiliki integritas layaknya yang harus dipunyai seorang hakim. Kedua hakim tuna-integritas tersebut menjadi penyumbang terbesar noktah kelabu yang merusak citra MA, begitu pula citra MK,” ujar Soetanto pada Nusantara.News, Senin (5/3/2018).

Jika seorang hakim memiliki integritas, lanjut Soetanto, dengan sendirinya ia memiliki kemampuan yang akan melahirkan keadilan dan kejujuran. Sayangnya, hal itu belum tampak kuat di MK. Keadilan masih kering di sana. “Bahkan, saya melihat sampai sekarang masih ada tabir hitam yang bersemayam dalam tubuh MK,” tuturnya.

Selama beberapa tahun terakhir, tercatat ada 3 persoalan mendasar yang berpotensi meruntuhkan wibawa MK sebagai penjaga konstitusi. Dari mulai pengangkatan Hakim MK yang tidak transparan dan bertentangan dengan UU, sampai sejumlah putusan yang dianggap kontroversial dan berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

Ya, sejak Arief Hidayat menjabat sebagai Ketua MK, sekurang-kurangnya ada 6 (enam) putusan MK yang berpotensi mengancam pemberantasan korupsi. Pertama, perluasan objek praperadilan. Pada 28 April 2015, MK mengabulkan permohonan terkait uji materi pasal 77 huruf (a) KUHAP yang memperluas objek praperadilan. Permohonan diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, Karyawan PT Chevron Pacific Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung. Melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2015, MK memutuskan untuk memperluas objek permohonan praperadilan tidak saja tentang keabsahan penghentian penyidikan dan penuntutan namun menambah tiga hal baru yang termasuk dalam objek praperadilan yaitu, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Kedua, mantan narapidana dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada 9 Juli 2015 MK mengabulkan permohonan agar Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan (Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015).

Ketiga, larangan jaksa mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. Pada akhir Desember 2015, MK mengabulkan permohonan dari Anna Boentaran, istri Djoko D Tjandra, buronan dalam perkara skandal korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali. Dalam putusannya, majelis hakim MK menyatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keempat, mantan terpidana (korupsi) dapat mengikuti Pilkada di Aceh. Pada 23 Agustus 2016, MK mengambulkan gugatan Abdullah Puteh terhadap Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 67 ayat (2) huruf g berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitas”.

Kelima, penghapusan pidana permufakatan jahat dalam perkara korupsi. Pada 7 September 2016, MK mengabulkan seluruh gugatan terkait penafsiran “pemufakatan jahat” yang diajukan Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI yang sedang dalam proses penyelidikan di Kejaksaan Agung . Pemohon mengajukan uji materi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.Kata “pemufakatan jahat” dalam pasal ini mengacu pada Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016, MK menyatakan khusus istilah “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP tidak dapat dipakai dalam perundang-undangan pidana lainnya.

Dan keenam, memutuskan pasal 2 dan 3 UU Tipikor harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata (Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016). Putusan akan mengerogoti upaya penyidikan perkara korupsi yang dilakukan penegak hukum. Syarat untuk menggunakan pasal tersebut menjadi sangat ketat da sulit. Ada banyak perkara yang tertunda karena belum menunggu proses perhitungan potensi kerugian Negara. Diantaranya adalah kasus dugaan korupsi dalam proyek e-KTP.

Lemahnya pengawasan juga merupakan akibat dari hasil pengujian kewenangan Komisi Yudisial (KY) di tahun 2006. Mahkamah Konstitusi justru menghilangkan kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi. Padahal untuk merajut integritas hakim, peran KY juga harus diperkuat. KY memiliki otoritas penuh untuk bisa menjalankan wewenangnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penguatan kewenangan utama KY itu adalah melakukan rekrutmen hakim dan hakim agung serta melakukan pengawasan ketat integritas hakim.

“Tugas KY menjaga dan menegakkan keluhuran martabat dan perilaku hakim. Menjaga dengan pengawasan, menegakkan dengan pemeriksaan. Sehingga KY tak cuma macan kertas,” urai Soetanto.

Yang dikhawatirkan, bila kondisi MK tak segera diperbaiki dari dalam, hal ini bakal mengancam pesta demokrasi di Indonesia. Diprediksi bakal bermunculan ‘Akil Mochtar-Akil Mochtar’ baru. Tentu ini akan sangat merugikan rakyat.

Menurut Soetanto, sesungguhnya persoalan utama kekecewaan masyarakat terkait erat dengan keringnya rasa keadilan itu. Agar potret hakim dewasa ini tak lagi suram, maka dia mengharapkan agar para hakim melakukan tobat nasional dengan berkomitmen menegakkan keadilan. Bahwa kepercayaan kepada MK harus dikembalikan lagi, itu iya. Caranya dengan merajut kembali integritasnya. Mereka harus dilindungi dari tangan-tangan kotor yang tak bertanggungjawab.

“Menjadi seorang hakim berintegritas diperlukan pula keseimbangan antara pendidikan yang mumpuni, akhlak karimah, dan integritas moral tinggi. Integritas moral merupakan prasyarat bagi seorang penegak hukum, selain ia pun harus pandai, memiliki keberanian, teguh pendirian dalam kebenaran, arif dan bijaksana. Dengan begitu, maka tidak ada lagi intervensi yang terkadang memaksa seorang hakim tunduk pada hal-hal yang bertumpu pada praktik judicial corruption, atau yang biasa disebut mafia peradilan,” pungkasnya.[]

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here