Tajam ke Atas, Korsel Penjarakan 4 Mantan Presidennya

0
832
Presiden ke-10 Republik Korea Lee Myung-bak saat dibawa ke mobil tahanan, Kamis (22/3) kemarin

Nusantara.news, Jakarta – Presiden ke-10 Republik Korea Lee Myung-bak (76) yang memerintah tahun 2008-2013 resmi dijebloskan ke penjara dengan dakwaan kasus korupsi. Penangkapan itu atas perintah Pengadilan Seoul pada Kamis (22/3) kemarin. Lee didakwa dengan berbagai kasus – meliputi penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan dan penghindaran pajak.

Dijebloskannya ke penjara mantan orang nomer 1 di Korea Selatan (Korsel) itu sekaligus membuktikan – penegakan hukum di negeri Ginseng tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti terjadi di banyak negara. Sebelumnya, Presiden ke-11 Republik Korea – nama resmi Korsel – Park Geun-Hye juga dipenjara dengan tuduhan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Akhir Februari lalu Park dituntut hukuman 30 tahun penjara.

Sebelum kedua mantan Presiden di atas dijebloskan ke penjara, Pengadilan Korsel juga pernah memvonis hukuman kepada Presiden ke-5 Chun Doo-hwan dan Presiden ke-6 Roh Tae-woo – masing-masing dengan vonis hukuman mati untuk Chun dan 17 tahun penjara untuk Roh. Belakangan vonis Chun diubah menjadi seumur hidup dan Roh hukumannya dikurangi 2,5 tahun. Keduanya dibebaskan dari penjara pada Desember 1997 setelah mendapat pengampunan dari Presiden Kim Young-sam.

Roh Tae-woo (kiri) dan Chun Doo-hwan (kanan) saat menjalani hukuman

Pada biodata di Wikipedia, Lee Myung-bak sebelum menjadi Presiden pernah menjadi Walikota Seoul (2002-2006). Lee tidak lahir di semenanjung Korea yang sebelumnya bersatu dalam satu negara. Melainkan lahir di Osaka, Jepang, 19 Desember 1946. Toh begitu Lee dikenang karena sikap kerasnya dalam menghadapi provokasi Korea Utara. Lee juga menyokong dialog regional dengan Rusia, China dan Jepang. Lee menjadi presiden lewat Grand National Party.

Di bawah kepemimpinan Lee pula, Korsel ditetapkan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G-20 Seoul 2010. Kebijakan luar negerinya memang membuat Korsel disegani di dunia Internasional. Namun di dalam negeri banyak catatan tidak bagus yang diduga penuh skandal. Disamping juga kebijakan-kebijakan kontroversialnya – seperti restorasi Cheonggyecheon – yang diributkan banyak orang.

Sebelum dijebloskan ke penjara Lee sempat diperiksa secara maraton. “Sudah diakui banyak tuduhan yang didukung oleh bukti. Namun ada resiko terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu kami tahan,” begitu keputusan dari Pengadilan tentang alasan penahanan terdakwa.

Apabila terdakwa terbukti Lee melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya, dia bisa dihukum hingga 45 tahun penjara. Mengingat usianya yang sudah sepuh, itu artinya sama saja mendapatkan hukuman seumur hidup. Kecuali ada pengampunan dari Presiden – seperti yang diterima Chun dan Roh pada Desember 1997.

Saat dijemput kejaksaan – sebagaimana terlihat dalam tayangan televisi – Lee tampak mengenakan jas hitam keluar dari rumahnya. Setelah itu Lee memasuki mobil yang membawanya ke sel tahanan di sebuah penjara sebelah timur Seoul.

“Saya tidak menyalahkan orang lain. Semua ini kesalahan saya dan saya menyesal,” ucap Lee dalam pernyataan tertulisnya. Selanjutnya Lee juga menulis: “Dengan penangkapan saya, saya berharap penderitaan yang dihadapi anggota keluarga saya dan mereka yang bekerja dengan saya dapat berkurang.”

Kasus Park Geun-hye

Lee meskipun pada akhirnya ditahan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, namun dia menjalani penuh 5 tahun periode kekuasaannya. Ini berbeda dengan Presiden ke-11 Korsel – Park Geun-hye yang digulingkan di tengah jalan lewat aksi kombinasi – antara demonstrasi jalanan dan aksi parlementer.

Presiden ke-11 Park Geun-hye saat dijebloskan ke penjara pada 31 Maret 2017

Seperti halnya Lee, Park pada 31 Maret tahun lalu langsung dijebloskan ke penjara setelah menjalani pemeriksaan secara maraton. Alasannya pun sama – takut ada barang bukti yang dimusnahkan. Park pun hanya terlihat lemas dan lelah saat meninggalkan kantor kejaksaan dan memasuki mobil tahanan.

Mirip dengan Gubernur ke-2 Banten Ratu Atut saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemeriksaan Park Geun-hye yang juga putri Presiden ke-3 Korsel Park Chung-hee juga dihadiri 50-an pendukung yang berada di gerbang kejaksaan menyambutnya. Mereka melambaikan bendera Republik Korea dan meneriakkan slogan menuntut pembebasan.

Setelah didemo secara besar-besaran di hampir semua kota besar Korsel, Park Geun-hye akhirnya dimakzulkan dari jabatannya oleh parlemen pada Desember 2016. Park didakwa menerima suap dan upeti dari sejumlah pengusaha besar di negaranya.

Selain itu Park juga didakwa bersekongkol dengan sahabat karibnya – Choi Soon-Sil – mengintimidasi perusahaan-perusahaan besar agar memberikan donasi kepada Yayasan milik Choi yang didirikan untuk mendukung kebijakan Park. Donasi itu ternyata masuk kantong pribadi. Namun keduanya – Park dan Choi – menyangkal tudingan itu.

Pada Selasa, 27 Februari 2018 lalu, Kejaksaan Agung Korsel menuntut hukuman penjara 30 tahun untuk Park Geun-hye. Namun lagi-lagi para pendukung fanatik Park yang terlihat anggun dan cantik itu memenuhi ruang persidangan. Mereka protes tuntutan jaksa dan mendesak Park Geun-hye segera dibebaskan setelah selama setahun terakhir menjalani tahanan rumah.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, rekomendasi jaksa soal hukuman 30 tahun itu diajukan dua minggu setelah Choi Soon-sil, sahabat Park Geun-hye yang berada di pusaran skandal dipenjara selama 20 tahun setelah terbukti menerima suap dari “chaebol“, atau konglomerat, termasuk konglomerat Samsung dan Lotte.

Selain dituntut 30 tahun penjara Park juga dituntut membayar denda sebesar US$ 121 juta. Penasehat hukum terdalwa – Park Seung-gil – dengan berlinang air mata memohon ke hadapan Pengadilan Negeri Seoul Pusat agar kliennya mendapat belas kasihan. Karena biar bagaimana, tuturnya, karena Park sudah berusaha sekuat tenaga memimpin negara.

Terlepas dari bumbu-bumbu drama linangan air mata di pengadilan – penegakan hukum di Korsel yang juga tajam ke atas itu layak dijadikan contoh oleh negara mana pun – termasuk Indonesia – yang menganut demokrasi konstitusional. Dengan begitu “pedang keadilan” berlaku kepada siapa saja. Termasuk penguasa dan mantan penguasanya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here