Tak Ada Jaminan Legislatif Bersih

0
126

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan data mantan narapidana yang menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, pengumuman ini berdasarkan kepentingan publik.

Kita sependapat. Lembaga legislatif memang harus diisi oleh orang-orang berintegritas terpuji. Orang-orang yang pernah dipidana dalam kasus narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi, memang cacat dari sisi integritas.

Negara hukum ini membutuhkan calon anggota legislatif dan anggota DPD yang benar-benar bersih. Mencari yang sempurna tentu muskil, namun setidaknya para pelanggar hukum tidak boleh diberi peluang menduduki kursi terhormat itu.

Kalau premisnya adalah menemukan anggota DPR, DPD dan DPRD yang bukan pelanggar hukum, agar bisa membuat lembaga tersebut bersih, maka saringannya harus serapat mungkin. Saringan pertama adalah membuka data caleg yang pernah dipidana dalam ketiga jenis tindak pidana tadi.

Tetapi, setelah caleg mantan napi itu diumumkan, dan rakyat tidak memilih mereka, apakah lembaga legislatif bisa benar-benar ditempati oleh orang yang berintegritas terpuji? Belum tentu. Oleh karena itu, KPU harus menggunakan saringan berlapis-lapis untuk memastikan yang masuk sudah benar-benar bersih.

Salah satunya adalah mengumumkan caleg petahana yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) ke KPK.

Menurut catatan KPK, selama tahun 2018, hanya 21,42 persen anggota DPR yang menyerahkan LHKPN. Di DPRD bahkan lebih parah. Ada empat DPRD provinsi yang semua anggotanya tak menyerahkan LHKPN sama sekali, yakni anggota DPRD DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

LHKPN adalah alat ukur yang tepat untuk menilai integritas penyelenggara negara. Bukan saja menilai tingkat kepatuhannya memenuhi kewajiban menyerahkan LHKPN, tetapi sekaligus mengukur kejujurannya.

Berdasarkan data yang disampaikan KPK  itu, KPU seyogianya menggunakan saringan kedua ini. KPU harus menelusuri siapa saja anggota legislatif bandel itu yang mencalonkan diri kembali dalam pemilu nanti. Jika pengumuman caleg mantan napi untuk mewujudkan pemilu bersih, KPU seharusnya juga berpikiran sama menghadapi caleg petahana yang membandel ini. Jadi, KPU harus mengumumkan siapa saja caleg petahana yang tidak menyerahkan LHKPN ke KPK.

Sebenarnya mengumumkan caleg petahana yang tidak menyampaikan LHKPN ini jauh lebih penting ketimbang mempublikasikan caleg mantan napi korupsi. Sebab, mantan napi sudah menebus kesalahannya dengan hukuman. Sementara yang mangkir dari kewajiban menyerahkan LHKPN justru berpotensi besar terkait dengan pelanggaran hukum. Secara hukum, mantan napi sudah bersih, dan besar kemungkinan sudah jera untuk mengulang perbuatannya. Tapi anggota legislatif yang tidak menyerahkan LHKPN, belum tentu bersih.

Ada dua hal dalam urusan LHKPN ini. Pertama, tidak menyerahkan laporan. Itu jelas merupakan pelanggaran. UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN mewajibkan setiap pejabat melaporkan harta kekayaannya, baik sebelum, selama, maupun sesudah menduduki jabatan tertentu.

Kedua, kalaupun sudah melapor, kebenaran isi laporan masih perlu diverifikasi. Siapa tahu mereka hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja, namun tidak memberikan data kekayaan yang benar dan sah. Menurut KPK, pejabat negara yang tidak melaporkan kekayaannya secara benar, bisa diklasifikasikan sebagai tindakan pemalsuan. Pemalsuan bisa dengan berbagai cara. Misalnya menyembunyikan kekayaan tertentu, mengubah asal-usul kekayaan dari yang sebenarnya, dan mengurangi nominal kekayaan tertentu secara sepihak. Karena pelaporan kekayaan dilakukan melalui suatu formulir resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka pemalsuan terhadap laporan kekayaan masuk dalam kategori pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam KUHP Pasal 263 ayat 1 KUHP.

Tapi, KPU tidak perlulah masuk sampai ke situ. Cukuplah membatasi diri dengan mengumumkan yang tidak menyerahkan LHKPN saja. Karena masalah kebenaran laporan itu memerlukan penelusuran yang lebih rumit, dan itu bukan kewenangan KPU.

Jadi, okelah, pengumuman caleg mantan napi itu adalah bagian dari keinginan KPU mewujudkan legislatif yang bersih. Namun, itu saja belum cukup. Mumpung masih ada waktu sampai pelaksanaan pemungutan suara, KPU mesti segera mempublikasikan caleg yang tak menyerahkan LHKPN tadi. Siapa tahu saringannya bisa lebih rapat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here