Tak Ada yang Salah Soal Fatwa NU Melarang Pilih Pemimpin Nonmuslim

0
238
Rais Aam PBNU K.H. Ma'ruf Amin dan Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta K.H. Mahfudz Asirun.

Nusantara.news, Jakarta – Menjelang Pemilihan Gubernur Jakarta putaran kedua, hari Kamis lusa, pertarungan memperebutkan pemilih berlangsung sangat keras. Salah satu yang diperebutkan adalah massa dari kalangan nahdliyin, atau warga NU di  Jakarta. Partai yang berbasis pada nahdliyin, PKB, sudah berada di barisan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Begitu juga dua kepengurusan PPP, yang sebagian besar juga berbasis pada warga NU.

Massa NU memang jadi rebutan. Sebab, pertama, salah satu karakteristik warga NU adalah patronase santri-kiai yang kuat. Apa kata kiai, biasanya selalu diamini sebagai kebenaran oleh santri. Karena itu, dalam pandangan politisi, dengan mendekati kiai NU, diharapkan warganya akan sami’na wa atha’na pula.

Oleh sebab itu, pendekatannya –jika memakai istilah sepakbola—tidak perlu dengan metode man-to-man marking, tapi cukup “kiai-marking”. Apalagi dukungan terhadap Ahok-Djarot sudah diawali oleh Djan Faridz, Ketua Umum PPP. Dukungan terhadap Ahok  kemudian disusul pula oleh PKB, yang sejak dulu mengklaim diri sebagai partai “anak kandung Nahdlatul Ulama”, serta PPP versi Romahurmuzy.

Ketiga orang ini adalah nahdliyin. Djan Faridz, meski baru tahun 2004 bergabung dengan NU, dia adalah mantan Ketua NU Jakarta. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, jangan ditanya lagi kadar ke-NU-annya. Dia keponakan Abdurrahman Wahid. Sedangkan Romahurmuzy adalah cucu dari mantan Menteri Agama KH. Muhammad Wahib Wahab atau cicit dari  K.H. Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU.

Banyak pro-kontra di seputar dukungan dua partai Islam ini kepada Ahok, yang sekarang duduk sebagai terdakwa penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pro-kontra dimaksud tentu saja dengan sudut pandang agama. Pihak yang mendukung, menilai tidak ada salahnya partai Islam mendukung Ahok, yang beragama Protestan itu. Tapi, kelompok yang menentang, justru menilai haram hukumnya memilih pemimpin nonmuslim.

Silang pendapat juga mengerucut pada kedudukan “nasab” atau silsilah ketiga pemimpin partai pendukung Ahok tersebut, seperti diuraikan di muka.

Salah satu yang menjadi persoalan terkait dukungan “darah biru” NU ini adalah keputusan muktamar NU ke-30 di Pesantren Lirboyo, Jawa Timur pada tahun 1999. Forum tertinggi di NU itu tidak memperbolehkan memilih pemimpin non-muslim kecuali jika ada kondisi darurat.

Dalam Bahtsul Masa’il Al Diniyah Al Waqi’iyyah waktu itu diputuskan” Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu: (a) dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan; (b) dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat, dan (c) sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata membawa manfaat.

Menurut mantan Wakil Ketua Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), KH. Cholil Nafis, Lembaga Bahtsul Masail (pengkajian masalah-masalah agama) merupakan forum resmi NU yang memiliki wewenang untuk menjawab permasalahan keagamaan yang dihadapi nahdliyin. Munculnya lembaga ini karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (‘amaly) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahtsul masail.

Ulama yang pernah menyatakan kegeramannya ketika Ahok bersikap kasar kepada Rais Aam K.H. Ma’ruf Amin dalam sidang di PN Jakarta Utara ini, mengakui secara teoritik, sebuah fatwa memang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat, bahkan bagi si mustafti, pihak yang berkepentingan terhadap fatwa itu sendiri.

Tetapi, dalam kultur NU, penentangan terhadap hasil bahtsul masail baru terjadi kali ini, yakni dalam soal mencari justifikasi fiqh untuk mendukung Ahok. Ansor sendiri, sebagai badan otonom NU, bahkan mengadakan bahtsul masail sendiri yang hasilnya bertentangan dengan bahtsul masail Lirboyo.

Sebenarnya, kalau diperhatikan, fatwa itu dapat dikatakan normatif. Fatwa itu mengharamkan menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Islam kecuali dalam keadaan darurat. Ini termasuk kaidah ushul fiqh, adh-dharuratu tubihul mahdhurati (dalam kondisi darurat, diperbolehkan hal-hal yang dilarang).

Masalahnya, saat ini, kondisi darurat itu tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi unsur kedaruratannya, maka mafhum mukhalafah-nya tidak ada pengecualian atas keharamannya.

Jadi, fatwa dari bahtsul masail itu tidak membelenggu kebebasan warga NU untuk menentukan pilihan politik. Kedaulatan menggunakan hak pilih tetap ada di tangan warga NU. Dengan demikian, berdasarkan logika ini, tak ada yang perlu dipersoalkan dari fatwa tersebut. Kalau disikapi positif, fatwa ini dapat dianggap sebagai pendidikan politik. Sebab mendorong warganegara yang beragama Islam menggunakan hak pilihnya secara selektif dengan menilai orang yang akan dipilihnya berdasarkan kriteria di atas.

Dan bagi partai dan tokoh politik ini juga dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kualitasnya agar memenuhi kriteria yang disebutkan NU tadi. Sebab, kalau dia memenuhi, umat Islam Indonesia akan mempunyai kewajiban untuk memilihnya.

Kekeliruan sebagian pengamat menanggapi fatwa ini terletak pada persepsi mereka yang memandang fatwa ini seolah menjadi hukum positif dalam negara. Padahal, ini semata-mata ijtihad para ulama fikih tentang suatu perkara. Dalam fikih, perbedaan pendapat atau khilafiah adalah keniscayaan, sejauh menyangkut perkara muamalat.

Meski hak pilih adalah hak dasar warganegara, tetapi dalam kajian fikih ini adalah masalah baru. Dalam buku-buku fikih siyasah klasik seperti karya Imam al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Abdul Wahab al-Khalaf atau Ahmad Syalabi, tidak pernah memberi rujukan atau jurisprudensi mengenai penggunaan hak pilih ini. Fikih siyasah adalah salah satu cabang kajian dalam ilmu hukum Islam yang merumuskan pemikiran Islam dalam sebuah negara.

Maka para ulama NU mendasarkan kajian fatwanya pada hasil ijtihad masing-masing. Sebab, dalam proses pengambilan keputusan hukum fikih, tidak melulu bersumberkan pada ketentuan Al Qur’an atau hadits, tapi juga bisa berdasarkan masaalih mursalah atau kemaslahatan-kemaslahatan yang terkait.

Di kalangan ulama ushul fiqh (dasar hukum),  masadir al-ahkam atau sumber hukum tertinggi adalah Al Qur’an, lalu hadits. Al Qur’an dan hadits tidak saja menjadi sumber hukum, tapi juga dalil hukum yang qath’i.

Kalau keduanya tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang suatu masalah, maka hukum diputuskan melalui metode qiyasijma’ dan sebagainya. Qiyas dan ijma’ ini juga merupakan sumber hukum. Namun, dia tetap harus merujuk pada Al Qur’an dan hadits. Metode ini murni berdasarkan pemikiran dan penafsiran para ulama, itu sebabnya hasil ijtihad ini disebut sebagai dalil ra’yu,  atau argumentasi hukum berdasarkan penalaran yang proporsional.

Dulu, seorang sahabat bernama Mu’az Bin Jabal ditanya Rasulullah tentang bagaimana dia memutuskan suatu perkara. ”Dengan Al Qur’an,” jawab Mu’az. ”Kalau Al Qur’an tidak mengatur itu?” tanya Nabi kembali. ”Kuputuskan dengan hadis-hadismu.” Muhammad SAW bertanya lagi, bagaimana kalau dalam hadis juga tak dijelaskan. ”Ya, aku akan berijtihad sendiri dan aku tak akan melebih-lebihkan,” jawab Mu’az. Dan Rasulullah pun tersenyum.

Tetapi, tentu saja ijtihad itu harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Ada ilmu-ilmu standar yang wajib dipenuhi, atau yang lazim disebut ’ilmu alat’, antara lain tata bahasa Arab (nahwu sharaf), ushul fiqh (ilmu dasar hukum), mantiq (ilmu logika hukum), dan bahkan juga balaghah (semantik) yang mencakup ma’ani (ilmu yang menjelaskan seluk beluk bahasa Arab) dan bayan (ilmu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat).

Jadi, sejauh mekanisme pengambilan fatwa di bahtsul masail  itu sudah sesuai dengan sistematika pengambilan keputusan hukum Islam, maka tak ada yang salah dengan fatwa tersebut.

Bahwa fatwa tadi memancing perdebatan di kalangan ahli fikih, itu soal biasa. Sebab, di situlah letak dinamika pemikiran Islam. Muktamar NU melalui forum bahtsul masail telah melakukan tugasnya untuk menentukan hukum. Dan hukum fikih itu tidak pernah haram diperdebatkan oleh ahli fikih yang lain. Dari sisi ini, boleh saja GP Ansor mengadakan bahtsul masail sendiri. Tidak ada larangan, hanya sekadar janggal saja dilihat dari tradisi NU.

Yang mengacaukan adalah substansi fatwa ini dikomentari oleh orang yang tidak berkompeten, entah politisi atau pengamat sosial politik. Inilah yang tidak patut. Mereka bicara tentang perkara yang tidak diketahuinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here