Tak Adil, Pejabat Negara Jadi Timses Jokowi-Ma’ruf Amin

1
254
Pelantikan Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla

Nusantara.news, Jakarta – Para Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai pengusung pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin telah menyerahkan daftar tim kampanye nasional (TKN) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018). Mereka menyambangi kantor KPU dengan mengendarai motor gede (moge) secara beriringan, kompak mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, dilengkapi dasi berwarna merah.

Politik simbolisasi ini merupakan kali kedua, sebelumnya para sekjen ini juga mengenakan ‘seragam’ pakaian santai: kaus berkerah, celana jeans, dan sepatu kerts, dalam pertemuan jelang pengumuman cawapres Jokowi. Barangkali mereka meniru sang jagoannya, Jokowi, yang kerap tampil dengan simbol-simbol.

Meski begitu, politik substansi lebih penting ketimbang politik simbolisasi. Kualitas kerja dan realisasi janji-janji kampanye tentu yang lebih ditunggu masyarakat.

Kembali pada TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, tercatat ada beberapa pejabat negara yang dilibatkan. Para pejabat yang mendapat tugas politik tersebut adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, beserta dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Suharsofa Monoarfa dan Sidarto Danusubroto.

Selain itu, sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik pengusung juga dijadikan tim pemenangan. Para menteri bertugas menyebarluaskan kabar keberhasilan pemerintah Jokowi, sementara kepala daerah menjadi pengarah teritorial untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di daerah masing-masing.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjamin keberadaan sejumlah menteri Kabinet Kerja di struktur TKN Jokowi – Ma’ruf Amin tidak akan mengganggu kerja pemerintah. Ia menjelaskan para menteri tidak akan terlibat dalam hal teknis kampanye sehingga bisa tetap fokus pada pekerjaannya.

“Kalau beberapa menteri kan lebih pada (dewan) pengarah. Pengarah itu kan mengarahkan tidak seperti yang di bawahnya ya direktur, tim teknis, dan sebagainya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Para Sekjen partai pengusung Joko Widodo-Maruf Amin saat bersiap menuju KPU dengan motor gede untuk menyerahkan Tim Kampanye Nasional

Hal berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Chaniago. Menurutnya, masuknya wapres hingga menteri sebagai tim sukses (timses) Jokowi-Ma’ruf Amin sedikit banyak akan menganggu kerja pemerintah. Keterlibatan mereka adalah habitus politik yang tidak baik diteruskan karena akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia ke depan.

“Ini akan mencoreng citra pemerintah di mata masyarakat walaupun tidak ada aturan yang melarang. Lalu siapa nanti yang akan mengelola dan mengendalikan pemerintahan apabila wapres dan menterinya jadi tim pemenangan Jokowi. Menurut saya dagelan yang sedikit lucu saja. Apakah pantas?” kata Pangi.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, dirinya khawatir jika masuk dalam tim kampanye, maka tugas sebagai menteri terabaikan. Sebab, dalam berkampanye terlebih untuk Pemilihan Presiden, akan memakan banyak waktu. “Saya sih khawatir tugas publik tidak tertangani. Soalnya timses (tim sukses) itu kan harus konsen,” ujarnya.

Tak Dilarang, Tapi Tak Pantas

Presiden Jokowi seharusnya tidak menyeret menteri dan kepala daerah ke arena politik elektoral. Pelibatan mereka dalam tim kampanye akan menciptakan konflik kepentingan, karena mereka mesti membela kepentingan Jokowi-Ma’ruf Amin. Padahal, sebagai pejabat publik, mereka memiliki tanggung jawab kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada kelompok dan partainya.

Apresiasi patut diberikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memutuskan untuk mundur. Dengan alasan hendak berkonsentrasi menangani keuangan negara yang sedang membutuhkan perhatian lebih, dia menolak terlibat dalam tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. Seharusnya, para pejabat lainnya mengikuti langkah Sri Mulyani.

Jokowi dan Ma’ruf Amin semestinya mengeluarkan para pejabat publik tersebut dari tim kampanye mereka dan mempercayakan kerja pemenangan kepada politikus dan pengurus partai yang tidak sedang menduduki jabatan publik. Jika tidak, pengerahan aparatur negeara demi syahwat kekuasaan akan menjadi tradisi buruk bagi demokrasi yang fair.

Bukankah Presiden Jokowi sendiri pada September 2018 lalu saat menghadiri Rakernas III relawan Pro-Jokowi (Projo), menyerukan agar menteri jangan ikut-ikutan kampanye? Masalah kampanye, kata Jokowi, adalah urusan para relawan seperti Pro Jokowi (Projo).

Enggak usah kampanye-kampanye. Yang kampanye itu bagiannya Projo. Bener, enggak?” kata Jokowi di hadapan para relawan Projo di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/9/2018).

Tentu saja, dengan pelibatan menteri di tim kampanye nasional, menambah daftar ketidakonsistenan Jokowi antara ucapan (janji) dengan realisasi. Sebut saja misalnya soal larangan menteri rangkap jabatan, kabinet ramping, hingga tak ingin bagi-bagi kursi jabatan, namun yang terjadi justru sebaliknya.

Di sisi lain, pelibatan menteri sebagai timses bisa jadi menandakan menteri bersangkutan dan elite partai pendukung tak menggubris arahan presiden. Sama halnya saat Presiden memberi instruksi agar menteri tak membuat kegaduhan, namun justru perselisihan dan kegaduhan yang bersumber dari kabinet makin menjadi-jadi.

Memang tak ada aturan yang melarang pejabat terlibat dalam kampanye untuk mengusung kandidat tertentu asalkan tidak mengganggu tugas mereka. Tapi bagaimana mungkin tugas mereka tak bakal terganggu. Sebab, dengan menjadi anggota tim kampanye, mereka tidak lagi sepenuhnya bekerja demi kepentingan publik. Para pejabat ini pun sangat rentan menyelewengkan fasilitas negara.

Di luar itu, pelibatan pejabat negara oleh petahana secara etika bertentangan dengan azas keadilan dalam pemilu yang demokratis. Asas fairness ini dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berkontestasi dalam pemilu. Sementara posisi menteri dan pejabat lainnya hanya dimiliki petahana. ini tentu tidak fair.

Begitu pula dengan kepala daerah yang juga dilibatkan dalam tim pemenangan. Ini akan rancu dan tidak etis. Bagaimana dengan kepala daerah “gado-gado” yang diusung bersama oleh partai dari kedua koalisi. Beberapa contoh saja, di Papua, John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih yang murni diusung PDIP dan Gerindra. Di Maluku, pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno yang menang juga diusung oleh kedua koalisi, yakni PDIP-Nasdem-Hanura,PKB-PKPI dan Gerindra-PAN. Di Sulawesi Selatan,  pasangan pemenang Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman adalah hasil usungan PDIP-PAN-PKS.

Lalu, bagaimana nanti duet pemimpin daerah itu membagi tugasnya? Jika masing-masing mendukung salah satu capres-cawapres, tidakkah itu akan menjadi ganjalan hubungan kerja selama lima tahun kepemimpinannya di daerah?

Baca: Kepala Daerah Jangan Jadi Timses Capres

Sangat naif kalau ada yang mengatakan asalkan pejabatnya cuti pada saat hendak berkampanye, tak ada masalah. Cuti tidak menyelesaikan masalah. Yang paling mengkhawatirkan adalah mereka mencampuradukkan kerja pemerintah dengan tugas pemenangan.

Karena itu, agar pemilu tetap berjalan adil dan etis, maka pejabat publik tidak perlu menjadi tim sukses, kecuali pejabat tersebut bersedia mundur dari jabatannya. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here