Tak Berempati Pada Kemiskinan, Perlu Revolusi Mental di Kemendes PDTT

0
82
Pejabat Eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (tengah) dengan rompi tahanan meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Sabtu (27/5). KPK menahan empat tersangka (dua dari BPK dan dua dari Kemendes PDTT) serta menyita uang sebanyak Rp40 juta, Rp1,145 miliar dan 3.000 dolar Amerika Serikat terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Desa PDTT tahun 2016. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj/17.

Nusantara.news, Jakarta –  Transaksi korupsi antara auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sungguh sangat memprihatinkan. Transaksi korupsi itu mecerminkan sikap mental pejabat Kemendes PDTT  tidak berempati terhadap kemiskinan, juga tidak peduli terhadap strategi pemerintahan Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari desa dari pinggiran, sesuai nawacita poin tiga, sekaligus alasan pembentukan kemendes.

Kemiskinan di Perdesaan

Kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi atau yang lebih dikenal dengan nama Kemendes PDTT, tidak hanya ungkapan empati kepada kemiskinan dan upaya pengentasannya, tetapi juga strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perdesaan agar mampu menghadapi penetrasi perkembangan ekonomi yang masuk ke pedesaan, sekaligus memberdayakan masyarakat desa sebagai produsen utamanya produk pertanian dalam rangka menghadapi persaingan perdagangan bebas tingkat ASEAN yang sudah mulai berlaku 2015, dan segera disusul perdagangan bebas global.

Dikatakan ungkapan empati karena orang-orang miskin di Indonesia lebih banyak menumpuk di perdesaan. Apa itu miskin? Seringnya kata “miskin” dikemukakan dalam adu debat politik, membuat kata ini seolah kehilangan makna. Ditambah lagi, banyak orang yang sebenarnya tidak miskin tapi mengatakan diri miskin karena memperbandingkan diri dengan orang yang lebih kaya.

Sejatinya, kata miskin ini penuh makna. Menurut defenisi yang diberikan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kemiskinan kategori prasejahtera adalah, mereka yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan dua  kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda antara di rumah, bekerja dan bepergian. Kemudian, bagian terluas rumah mereka berlantai tanah, dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

Berapa jumlah mereka di perdesaan? Dalam rilis terbaru BPS, jumlah penduduk miskin per September 2016 mencapai 27,76 juta orang atau 10,70 persen dari total penduduk.  Berdasarkan data itu,  jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 17,28 juta orang atau 13,96 persen, sedangkan di perkotaan 10,49 juta orang atau 7,73 persen.

Jumlah orang miskin ini tidak banyak berubah dibandingkan jumlah orang miskin pada September 2015. Ketika itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan 17,89 juta orang atau 14,09 persen, sedangkan orang miskin di perkotaan 10,62 juta orang atau 8,22 persen.

Mengapa mereka miskin? Menurut sejumlah kajian, kemiskinan di perdesaan disebabkan beberapa faktor. Selain karena faktor mental (malas dan sejenisnya) juga ada masalah insfrastruktur yang sangat minim. Infrastruktur itu antara lain jalan raya yang masih kurang sehingga menyulitkan mobilisasi warga. Hal itu juga berpengaruh terhadap nilai jual produk pertanian atau produk kerajinan tangan yang harus dipotong biaya transportasi yang lebih mahal ketimbang transportasi di perkotaan.

Kemiskinan di perdesaan juga terkait dengan menyusutnya  sumber daya alam karena masyarakat perdesaan selalu mengambil hasil dari alam tetapi tidak menjaga kelestariannya seperti air bersih dan lain sebagainya.

Penyebab lain adalah terjadinya perusakan alam karena berbagai faktor. Petani ikan misalnya adakalanya menggunakan tuba. Akibatnya habitat ikan yang ada di sungai mati. Juga ada faktor kerusakan alam akibat penambangan liar.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan inilah menjadi menjadi alasan sekaligus fungsi dibentuknya Kemendes. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang menjadi dasar hukum pembentukan Kemendes, pada pasal 9 disebutkan, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa paca Kemendes PDTT, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal lain juga diatur tentang dirjen yang bertugas mengurusi infrastruktur desa seperti jalan dan lain sebagainya.

Atas dasar ini pula, menjadi dapat dipahami kalau pemerintah pusat terus menambah anggaran untuk Kemendes PDTT. Pada tahun 2015, dana desa dialokasikan sebesar Rp 20,7 triliun. Tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,9 triliun, dan tahun 2017 ini ditingkatkan lagi menjadi Rp 89 triliun.

Dengan meningkatkan dana tersebut, diharapkan tidak hanya berdampak pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga pada meningkatnya kesanggupan masyarakat di perdesaan menghadapi pelaku ekonomi dari kota yang terus merambah desa.

Meningkatnya kesanggupan masayarakat di perdesaan ini,  pada kelanjutannya dapat diarahkan untuk melahirkan produk pertanian dan kerajinan tangan dengan kualitas lebih baik, sehingga dapat diandalkan untuk menjawab persaingan ekonomi dalam rangka perdagangan bebeas ASEAN yang sudah mulai berlaku tahun 2015, maupun perdagangan bebas global kelak.

Dalam perspektif ini-lah, prilaku pejabat Kemendes PDTT yang tertangkap tangan melakukan transaksi korupsi dengan auditor BPK, menjadi sungguh sangat memprihatinkan. Prilaku korup itu jelas-jelas membuktikan tidak adanya rasa berempati terhadap kemiskinan dan upaya mengentaskannya. Prilaku itu sekaligus menentang atau merusak visi yang dikembangkan Presiden Jokowi membangun dari desa membangun dari pinggiran.

Transaksi korupsi dengan auditor BPK itu memang lebih terkait dengan upaya mendongkrak rapor laporan keuangan. Ini lebih berbahaya lagi. Sebab, jika tidak tertangkap tangan oleh KPK, maka hal itu akan menciptakan gab antara realitas di lapangan dengan nilai rapor keuangan di atas kertas.

Konsekuensinya luas, karena seolah-olah semua program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di perdesaan berjalan lancar sesuai target, padahal faktanya masih jalan di tempat.

Revolusi Mental

Transaksi korupsi antara penjabat Kemendes PDTT dengan auditor BPK hanyalah salah satu masalah yang sudah terungkap di Kemendes PDTT. Sebelumnya muncul masalah, tetapi belum terungkap karena belum diusut.

Yakni dugaan mencampuradukkan masalah partai dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tugas pendamping dana desa. Dalam dokumen mirip dokumen PKB yang beredar luas, disebutkan apabila lolos menjadi pendamping dana desa, harus menyatakan kesediaan menjadi kader PKB.

Di bagian lain dokumen mirip dokumen PKB itu juga disebutkan bahwa, setiap pendamping bersedia untuk sepenuhnya memberikan komitmen sebesar 10 persen dari nilai gaji yang diterima sebagai pendamping setiap bulan.

Pelaksanaan dana di lapangan juga dinilai masih tidak sedikit yang berjalan carut marut karena banyak penyimpangan. Dalam sebuah tulisan di Kompasiana dsebutkan salah satu contoh terkait pengerasan jalan masuk ke dusun. Dalam pelaksanannya banyak yang di luar rencana anggaran belanja (RAB), mulai dari ukuran ketebalan, bahan, dan lainnya.

Modus yang dipakai adalah bekerja sama dengan toko penyedia bahan-bahan bangunan, dengan cara meminta nota fiktif atau penggelembungan angka yang seakan-akan sah karena telah ditulis oleh pemilik toko dan distempel.

Belum lagi laporan keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang juga muncul di sejumlah daerah.

Sedemikian rupa masalah yang muncul di kementerian yang baru ini, sehingga pejabat atau orang-orang yang terkait di dalamnya tampaknya perlu dievaluasi.

Kemendes PDTT haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki idealisme, yang bisa berempati terhadap orang miskin dan pengentasannya, serta memiliki visi sesuai nawacita poin ketiga berbunyi membangun dari desa membangun dari pinggiran. Jika orang-orang Kemendes belum bisa berempati pada orang -orang miskin, maka haruslah diberi program terkait revolusi mental.

Sebab, sepanjang pejabat dan orang-orang yang berkerja di Kemendes PDTT tidak merevolusi mentalnya, maka kemiskinan di perdesaan akan tetap jadi masalah, dan pasar pertanian Indonesia akan terus dipenuhi oleh produk impor, dan petani di perdesaan akan menjadi pekerja di bawah majikan asing.

Kondisi desa bahkan bisa jadi lebih terpuruk dari yang digambarkan dalam lirik lagu Jane Sahilatua, Desa dimiliki oleh orang kota / Kota dimiliki orang desa / Petani mencari kerja di kota / Orang kota mencari kekayaan di desa.

Satu hal yang patut dievaluasi oleh Presiden Jokowi dalam hal ini adalah keterkaitan PKB dengan Kemendes PDTT. Selain karena dugaan mencampuradukkan urusan Kemendes PDTT dengan PKB, dan komitmen 10 persen, juga karena kementerian ini seolah-olah milik PKB.

PKB seolah olah memiliki hak prerogatif terhadap Kemendes PDTT. Dikatakan demikian karena sejak nomenklatur kementerian ini masih bernama Kementerian Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Republik Indonesia sampai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi seperti sekarang ini, hanya tiga orang yang menterinya tidak berasal dari PKB.

Dua dari tiga menteri non-PKB itu menjabat sebagai pelaksana tugas. Manuel Kaisiepo menjabat mulai 9 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004. Posisinya digantikan oleh Saifullah Yusuf (PKB) yang menjabat sejak 21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007.

Ketika Saifullah Yusuf pindah ke PPP, posisinya digantikan Lukman Edy (PKB) yang menjabat sejak 9 Mei 2007 – 1 Oktober 2009.

Lukman Edy digantikan oleh Djoko Kirmanto (non-PKB) sebagai Pelaksana Tugas dan menjabat satu tahun sejak 1 Oktober 2009 -20 Oktober 2009.

Dari Djoko Kirmanto kembali lagi ke kader PKB yakni Helmy Faishal Zaini, yang menjabat sejak 20 Oktober 2009 – 1 Oktober 2014.

Helmy Faishal Zaini digantikan oleh Armida Salsiah Alisjahbana (non-PKB) sebagai Pelaksana Tugas dan menjabat 19 hari sejak 1 Oktober 2014 – 20 Oktober 2014.

Posisi Armida Salsiah Alisjahbana kembali digantikan oleh kader PKB yakni Marwan Ja’far yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016.

Marwan Jafar digantikan lagi oleh kader PKB yang lain yakni Eko Putro Sandjojo, menjabat sejak 27 Juli 2016  sampai sekarang.

Apakah pemilihan Menteri Kemendes PDTT sudah didasarkan pada prinsip zaken kabinet di mana menterinya benar-benar orang yang ahli sesuai medan kerja kementerian itu?

Menteri Kemendes yang sekarang yakni Eko Putro Sanjoyo,  apakah cocok dengan medan tugas Kemendes PDTT?

Pengalaman Eko yang pernah bergabung menjadi Deputi Tim Transisi Jokowi, memang terkait dengan medan tugas kemendes. Sebab, ketika bergabung di Deputi Tim Transisi Jokowi, Eko yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, membawahi kelompok kerja di bidang perdagangan domestik, peningkatan ekspor, ekonomi kreatif, dan percepatan ekonomi di Papua. Eko juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Asistensi Menakertrans Tahun Anggaran 2010.

Selain lulus Bachelor Degree University of Kentucky 1991 dan IPMI MBA Jakarta tahun 1993, Eko juga pernah malang melintang di perusahaan swasta, bahkan Direktur Utama Humpuss pada tahun 2007.

Dari segi pendidikan dan pengalaman, Eko seharusnya bisa mendeteksi gelagat anak buahnya. Bahwa kemudian Eko kecolongan, menjadi pertanyaan, mengapa?

Apa pun alasannya, beranjak dari transaksi korupsi antara pejabat Kemendes PDTT dengan auditor BPK di satu sisi,  dan visi dan misi Kemendes sesuai nawacita, maka dinilai perlu ada program revolusi mental untuk orang-orang yang bertugas di Kemendes PDTT. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here