Tak Bisa Jaga Mulut, Ketum PMII Nyaris Bernasib Sama Dengan Ahok

0
1548
Ketua Umum PB PMII Aminuddin Ma'ruf menyerahkan tiga ekor kambing dan 30 piring batu putih kepada Ketua Adat Kamalisi di Palu, sebagai sanksi adat terkait pidatonya yang menyebut tanah Tadulako sebagai daerah pusat gerakan Islam radikal menentang NKRI.

Nusantara.news, Jakarta – Jika saja Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma’ruf tidak cepat minta maaf, maka nasibnya bisa seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab, pernyataannya yang menyebut Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai pusat gerakan Islam radikal, pusat gerakan menentang NKRI sangat menyinggung perasaaan masyarakat Sulteng. Untunglah Aminuddin cepat minta maaf sehingga ia hanya dinasehati oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola, agar tidak mengulangi perkataannya dan membayar sanksi adat.

Pernyataan Aminuddin yang menyulut amarah warga Sulteng itu disampaikan saat menyampaikan pidato politik pada Kongres Ke-XIX PMII di Masjid Agung Darussalam Palu, Provinsi Sulteng, Selasa (16/5/2017)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam kongres yang mengambil tema “Meneguhkan Konsensus Bernegara Untuk Indonesia Berkeadaban.”

Pernyataan Amin yang menyulut amarah itu adalah,  “Bapak Presiden, sengaja kami membuat, melaksanakan Kongres ke-XIX di Tanah Tadulako Provinsi Sulteng dengan tema ‘meneguhkan konsensus bernegara untuk Indonesia berkeadaban.’ Di tanah ini, katanya adalah pusat dari gerakan radikalisme Islam. Di tanah ini, katanya, adalah pusat dari gerakan menentang NKRI.”

Entah apa yang ada dibenak lelaki berkacamata yang akrab disapa Amin sehingga mengeluarkan kata-kata seperti itu.

Yang jelas, pernyataan itu sontak menyulut kemarahan warga Sulteng khususnya warga Tadulako. Ratusan massa berunjuk rasa mendesak Amin meminta maaf. Mereka meminta aparat kepolisian membubarkan kongres jika Amin tak segera meminta maaf.

Untung Amin cepat menyadari apa yang dikatakannya.  Rabu (17/5/2017), ia langsung menyambangi Gubernur Sulteng Longki Djanggola di rumah jabatan gubernur, dan menyampaikan permintaan maaf.

Tidak cukup minta maaf kepada gubenur. Pendemo juga mendesak Amin meminta maaf kepada warga secara terbuka. Amin tak berkutik, dan menggelar jumpa pers di rumah dinas Gubernur Sulteng yang isinya meminta maaf atas pernyataanya.

“Terkait polemik pidato saya kemarin, tidak ada maksud untuk menyinggung Gubernur Sulawesi Tengah dan masyarakat Sulawesi Tengah. Saya secara pribadi dan atas nama PB PMII, meminta maaf jika pidato saya kemarin telah menyinggung hati masyarakat Palu dan masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Amin.

Gubernur Sulteng Longki Djonggala menyatakan menyesalkan pidato Amin di acara kongres PB PMII itu. Dia menasehati agar Amin sebagai tokoh organisasi kemahasiswaan yang berbasis Islam tidak mengulangi perbuatannya. Karena itu tidak hanya akan melukai perasaan warga Sulteng atau Tadulako, tapi juga seluruh Umat Islam.

“Mungkin karena terlalu semangat, sehingga ya keseleo lidah dan akhirnya dapat memberi arti yang lain. Saya harap ke depannya jangan ada lagi pernyataan serupa terhadap Tanah Tadulako maupun terhadap umat Islam,” pinta Longki.

Seorang warga menyeletuk, kalau saja Amin tak buru-buru meminta maaf secara terbuka melalui media massa, mungkin Amien akan bernasib sama dengan Ahok, masuk bui lantaran tak bisa jaga mulut.

Karena pernyataan Amin itu bisa dijerat pasal 156 KUHP. Pasal itu itu berbunyi, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.”

Sebagai seorang tokoh mahasiswa, selayaknya Amin tak mengumbar pernyataan bernada provokatif. Apalagi, itu dilontarkan di hadapan Presiden Jokowi yang telah memerintahkan aparat Kepolisian dan TNI untuk menindak tegas segala bentuk  ucapan dan tindakan yang menganggu NKRI dan Pancasila.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here