Tak Cukup Sekali, KSP Terlalu Politis

0
121

Nusantara.news, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menuai kontroversi setelah membuat peta Jokowi di Pilpres 2019 dari hasil hitung cepat (quick count) di Pilkada 2018. Pasalnya, KSP dibiayai negara, bukan tim sukses capres.

Adalah Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Eko Sulistyo yang membeberkan pemetaan itu lewat siaran pers Rabu (27/6). “Secara umum hasil sementara Pilkada Serentak 2018 seperti memberikan peta periode kedua bagi Pak Jokowi makin jelas. Konteks teritorial, terutama di Jawa, yakni Jatim, Jateng, dan Jabar, yang memiliki jumlah pemilih besar, kombinasi partai dan aktor hasil Pilkada 2018, seperti memperlihatkan mengadvokasi rute jalan 2019 bagi Presiden Jokowi,” ujar Eko dalam siaran per situ.

Menurutnya, cagub-cagub yang diumumkan sementara menang di Jawa dalam hitung cepat adalah calon kepala daerah yang akan mendukung Pak Jokowi sebagai presiden pada 2019. Eko bahkan berbicara tentang sentimen gerakan #2019GantiPresiden yang dinilainya melekat pada partai oposisi. Dia menilai gerakan tersebut tidak menjadi ukuran bila melihat hasil hitung cepat Pilkada Serentak 2018.

“PKS dan Gerindra, tidak menjadi instrumen politik yang signifikan dalam memobilisasi dukungan suara untuk pasangan calon mereka,” ucap dia.

Pernyataan Eko mendapat kritik dari partai oposisi, Gerindra. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan pernyataan Eko sangat tidak tepat jika merujuk fungsi KSP. Dia menganggap KSP hanya alat pemenangan Jokowi di 2019. Sehingga menurutnya, KSP harus dibubarkan karena saat ini tidak jelas fungsi dan kinerjanya.

“Kalau melihat pernyataan Deputi IV KSP Mas Eko mengenai pilkada, ini menunjukkan bahwa benar kantor KSP ini berperan menjadi timsesnya Pak Jokowi untuk pilpres, bukan membantu Pak Jokowi sebagai presiden dalam menjalankan tugas negara. Lebih baik KSP ini dibubarkan saja daripada terjadi pemborosan anggaran negara, apalagi anggaran kita ini ditopang oleh utang,” sebut Andre, Kamis (28/6).

Tak hanya pihak oposisi, pengamat menilai, tabir politis di tubuh KSP semakin tersingkap.“Dengan statement itu makin terbuka. Ada upaya telah terjadi politisasi KSP,” kata pengamat sosial politik, Andrianto, Rabu (27/6).

Meski begitu, pernyataan Eko mendapat pembelaan dari sejumlah partai pendukung Jokowi. Golkar menilai KSP masih dibutuhkan dan tak setuju dengan usul pembubaran KSP. Wasekjen Golkar M Sarmuji juga menilai pernyataan KSP soal peta Jokowi pada Pilpres 2019 masih ada kaitannya dengan tugas dan fungsi KSP. Terutama apabila dalam konteks pencapaian target-target pemerintahan selama Jokowi memimpin.

Eko sendiri telah merespons kritik yang dialamatkan kepadanya. Dia menerangkan, pernyataan yang ia sampaikan bersifat analisis. “Jadi apa yang saya nyatakan itu sifatnya analisis post factum terhadap sebuah peristiwa yang namanya Pilkada 2018. Siapa pun juga punya hak untuk memberi penilaian. Jadi apanya yang salah dengan KSP? Kecuali kalau KSP terlibat dalam pemenangan calon, pernyataan itu baru benar,” jelas Eko, Kamis (28/6/2018).

Kejadian Berulang, KSP Terlalu Politis

Sebenarnya, bukan kali ini saja KSP dikritik karena manuvernya yang terlalu politis. Pada Februari lalu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) seluruh Indonesia Yorrys Raweyai yang mengaku membahas pemenangan Jokowi di Kantor KSP, juga menuai polemik. Istana melalui KSP disinyalir ikut membahas pembentukan relawan pemenangan bagi Jokowi.

Deputi IV KSP Eko Sulistyo

Hal ini terungkap setelah Ketua Umum SPSI Yorrys Raweyai berkunjung ke Istana pada Selasa (27/2/2018). Politisi Partai Golkar tersebut menggelar pertemuan tertutup dengan Deputi IV KSP Eko Sulistyo. Dalam pertemuan itu, Yorrys melaporkan soal pembentukan relawan pekerja yang dibentuk serikatnya untuk pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

Menurut Yorrys, Eko nantinya melaporkan hasil pertemuan mereka kepada Kepala KSP Moeldoko untuk memonitor rapat SPSI yang hasilnya akan dikukuhkan dalam bentuk relawan. “Untuk pemenangan Pak Jokowi,” kata Yorrys.

Yorrys tak hanya sekali datang ke KSP. Saat Golkar tengah diterjang konflik internal dan KSP dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, Yorrys kerap terlihat menyambangi gedung yang berada di sayap timur Istana Negara ini. Salah satunya seperti yang terjadi pada 25 Mei 2015. Yorrys mengaku hendak membicarakan masalah internal Partai Golkar dengan Luhut. Padahal Luhut saat itu berbeda kubu dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie saat Pilpres 2014.

Beberapa waktu berselang, Yorrys tampak menyambangi KSP buat melaporkan rekonsiliasi Golkar dalam payung musyawarah nasional luar biasa kepada Luhut. Dalam rencana rekonsiliasi itu, Luhut menjadi penengah dua kubu yang bertikai di Golkar. Munaslub Golkar kemudian memilih Setya Novanto sebagai ketua umum dan membuat dua kubu bertikai akhirnya berdamai.

Tentu saja, pemanfaatan KSP sebagai sarana politik praktis memoles citra Presiden Jokowi menuai kritik. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, KSP mestinya bekerja sesuai fungsinya. “Ini merupakan salah satu penyakit lama birokrasi ketika struktur justru menjadi (tempat berkumpulnya) kroni-kroni politik,” kata Pengamat dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan, beberapa waktu lalu.

Tak heran, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, orang yang tergolong berada di lingkaran istana, bahkan sempat menilai KSP terlalu politis saat Presiden Jokowi mengangkat Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi di KSP.

Menurutnya, KSP  selain sebagai dapur pemikiran Presiden, keberadaan KSP dinilainya hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik Presiden Jokowi karena diisi kebanyakan orang-orang dengan latar belakang politisi. Seharusnya, orang-orang yang diangkat Presiden menduduki posisi di KSP adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi akademis yang jelas. “Terkesan yang diangkat ini adalah sekadar untuk mengakomodasi arus politik. Jadi KSP menurut saya terlalu politis,” jelasnya.

Seharusnya, KSP belajar dari kejadian dan tanggapan miring publik soal KSP yang dianggap malfungsi. Sebab, KSP bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kelancaran pengendalian Program-Program Prioritas Nasional dan penyelenggaraan Komunikasi Politik Kepresidenan serta Pengelolaan Isu Strategis, bukan sebagai “pusat pemenangan politik” dan masuk pada kepentingan elektoral. Lebih baik, KSP fokus saja menerjemahkan kerja-kerja presiden.

Namun, apa yang diungkapkan Eko menjadi multitafsir. Sebagai deputi yang membidangi komunikasi, Eko memang bisa jadi corong bagi Jokowi, namun bukan berarti masuk ke keriuhan politik praktis-elektoral yang kental nuansa keberpihakannya. Hal itu selain kontraproduktif, juga menandakan pejabat KSP tersebut tak punya sensitivitas dan tak sadar posisi. Terlebih, manuver Eko tak cukup sekali, tapi berulang.

Persoalan indikasi malfungsi dan ketidakpekaan pejabat di lingkaran pemerintahan, juga pernah diributkan saat pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bertemu Jokowi di istana membahas strategi pemenangan dan dukungan politik. Juga tatkala pertemuan sembilan sekjen parpol pendukung pemerintah di kantor Setkab. Kejadian-kejadian itu sulit untuk tidak dikaitkan dengan upaya konsolidasi politik praktis jelang 2019 guna mengamankan Jokowi dua periode.

Sebagai penyelenggara negara, Jokowi, partai pengusung, dan pejabat di sekitarnya mestinya paham tahun politik akan menjadi sorotan serta memiliki sensitivitas yang tinggi. Bila memang pertemuan di kantor pemerintahan (istana, KSP, Setkab) membahas Pilpres 2019, maka seharusnya ada tata krama politik. Meskipun dalam aturan, tak ada yang mengatur soal tamu negara. Begitu pula pernyataan dan manuver pejabat yang seharusnya netral, agar punya sensitivitas dan sadar posisi.

Jangan sampai manuver-manuver politik praktis penguasa di lembaga-negara yang dibiayai rakyat, menjadi kebiasaan rezim yang melukai publik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here