Tak Elok Wiranto Campuri Penegakan Hukum KPK

0
83
Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPK Agus Rahardjo. Intervensi Wiranto ke KPK untuk menunda pengumuman tersangka calon kepala daerah peserta Pilkada 2018, dianggap sebagai upaya untuk menurunkan tensi politik di Indonesia. Di saat bersamaan, pemerintah tengah kedatangan delegasi China guna membahas investasi, termasuk pencairan dana pinjaman kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Nusantara.news, Jakarta – Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah calon kepala daerah. Ada empat calon kepala daerah yang terkena OTT KPK. Mereka adalah calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun bersama putranya Adriatma yang tidak lain adalah Wali Kota Kendari. Ada juga calon gubernur Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae. Lalu calon bupati Subang, Imas Aryumningsih. Terakhir, calon bupati Jombang, Nyono Suharli.

Keempat calon kepala daerah ini ditangkap KPK karena menerima transaksi uang suap dari pihak lain termasuk swasta. Modusnya dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kongkalikong, baik melalui proyek pengadaan barang dan jasa, atau konstruksi, hingga urusan perizinan. Dari keempat orang ini saja total nilai suap yang sudah diproses KPK mencapai Rp 8,5 miliar lebih.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku sudah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka calon kepala daerah. Bahkan KPK akan segera mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi. Dia mengatakan proses penyelidikan yang dilakukan KPK telah mencapai 90 persen.

Menurut Agus, sejumlah calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2018 yang terindikasi melakukan korupsi, dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Ada calon kepala daerah petahana dan ada pula yang sudah berhenti dari jabatannya, kemudian maju kembali dalam Pilkada 2018. Mereka maju untuk Pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi.

Tujuan Agus ingin mengumumkan nama-nama tersebut, agar masyarakat tahu siapa saja orang yang diduga korup dan mencalonkan sebagai kepala daerah. Ini hal yang lumrah. “Salah satu ide kita ingin mengumumkan peserta Pilkada itu kan supaya Rakyat kemudian tahu,” ucapnya.

Namun rencana KPK ini mendapat perlawanan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Mantan panglima TNI itu meminta KPK menunda pengumuman tersangka calon kepala daerah peserta pemilihan kepala daerah serentak 2018. Alasannya, dia ingin Pilkada 2018 berjalan dengan baik tanpa kericuhan. Permintaan pemerintah bertujuan baik untuk kebaikan KPK sendiri. Pasalnya, penetapan tersangka di tengah proses kampanye dinilai bisa memunculkan tuduhan bahwa KPK ikut berpolitik.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai Paslon menghadapi Pilkada Serentak 2018, kita dari penyelenggara minta ditunda untuk melakukan penyelidikan, penyidikannya dan pengajuan sebagai saksi atau tersangka,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018) lalu.

Alasan lain, apabila hal itu dilakukan oleh pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka diprediksi akan mempengaruhi perolehan suara. Meski demikian, Wiranto tak mempermasalahkan OTT yang dilakukan lembaga antirasuah, jika KPU belum menetapkan pasangan calon untuk mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2018. “Kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, KPK silahkan saja lakukan langkah-langkah hukum,” ujarnya.

Pernyataan serupa juga keluar dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zuklifli Hasan. Ia meminta KPK tidak melakukan OTT selama Pilkada berlangsung. Sebelumnya, Zulkifli Hasan mengkhawatirkan kepala daerah dan pejabat negara akan habis menjadi tahanan KPK jika KPK terus-menerus melakukan OTT. Bahkan, kata dia, kasus dugaan korupsi dengan barang bukti hanya puluhan juta pun dilakukan OTT. Padahal, KPK adalah lembaga penegakan hukum extraordinary.

Jauh hari sebelumnya Kapolri, Jenderal Tito Karnavian juga pernah menyarankan agar selama Pilkada 2018 ini aparat penegak hukum menunda proses hukum yang melibatkan para calon kepala daerah. Saran tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat konsultasi DPR bulan Januari yang lalu. Pada awalnya saran Kapolri itu akan dimasukkan sebagai salah satu kesimpulan rapat. Tapi saran tersebut ditolak dalam rapat. Alasan Jenderal Tito agar menunda proses hukum korupsi, karena dia tidak mau institusi yang dipimpinnya tidak disalahkan jika melakukan pemeriksaan terhadap para peserta Pilkada.

Setali tiga uang, Wapres Jusuf Kalla tidak kalah serunya. Dia membela Wiranto yang meminta agar kasus hukum yang menjerat calon kepala daerah ditunda. “Pandangan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam untuk menjaga stabilitas, menjaga proses. Kita lihat sajalah nanti,” katanya di Istana, Selasa (13/3/2018).

Menurut Kalla, bila ada calon kepala daerah terkena OTT KPK, maka sulit untuk dihentikan proses hukumnya. “Mungkin pada waktu nanti sudah mulai kampanye tidak boleh lagi, tapi sekarang ini dalam proses awal jadi memang sulit juga apalagi OTT, yang sulit itu OTT,” jawabnya.

Langkah pemerintah yang ingin menunda proses hukum langsung mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak. Pemerintah dinilai telah terlalu jauh mengintervensi penegakan hukum KPK. Semangat KPK dalam memberantas korupsi bukannya didukung tapi malah dilemahkan oleh pemerintah pusat.

Ada yang tidak beres dengan cara berpikir Wiranto, Zulkifli Hasan, Tito Karnavian, dan Kalla. Padahal mereka tahu bahwa KPK merupakan lembaga independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apapun dan dari pihak siapapun juga. Tupoksi KPK sudah jelas dalam melaksanakan prinsip-prinsip Equality before the law. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945. Semua orang sama di depan hukum termasuk para calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan Korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, tidak ada salahnya pemerintah menunda proses hukum calon kepala daerah. Istilah Jajang, Wiranto dan Zulkifli Hasan belajar banyak dari pejabat di Denmark, yang menjadikan semangat antikorupsi sebagai hal yang mainstream dimana tidak ada toleransi sama sekali terhadap segala bentuk tindakan korup, bukan malah khawatir bahkan takut serta curiga dengan lembaga yang lagi fokus memberantas korupsi.

“Menko Polhukam dan Ketua MPR seharusnya ikut khawatir, melihat fakta banyaknya calon kepala daerah begitu berani melakukan tindakan korupsi demi merebut kekuasaan. Pejabat-pejabat seperti ini seharusnya diberikan sanksi hukum dan moral seberat-beratnya bukan malah dibela,” ungkapnya.

Bisa Dijerat Pasal Obstruction of Justice

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015, Abraham Samad menyebut permintaan Wiranto bagian dari intervensi lembaga antirasuah. Dalam sistem tata negara, KPK ditempatkan sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan di sejumlah daerah yang melibatkan calon kepala daerah petahana atau yang bukan petahana. Dalam konteks hukum dan ketatanegaraan, kata Abraham, permintaan Wiranto tetaplah dapat dikategorikan intervensi terhadap tugas dan fungsi KPK sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.

“Jabatan yang melekat pada Pak Wiranto adalah Menko Polhukam. Permintaan terhadap KPK agar menunda pengumuman tersangka kepala daerah yang terlibat korupsi itu sudah merupakan bentuk intervensi terhadap KPK yang merupakan lembaga independen. Jadi KPK tidak perlu menanggapi permintaan Pak Wiranto itu, syukur kalau malah menolaknya secara tegas,” kata Abraham Samad, dalam keterangan tertulis, Rabu (14/3/2018).

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta mengimbau KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi pernyataannya karena berada bersama Menko Polhukam saat memberikan pernyataan tersebut. KIPP menilai penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi, harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan demokrasi secara menyeluruh.

Dari sisi hukum, penanganan kasus hukum korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yang terkena OTT KPK beberapa waktu lalu. KPK seyogianya tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi, koridor hukum yang berlaku, serta tidak memainkan opini publik. “Penanganan kasus korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada adalah hal biasa yang tidak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kaka.

Semua penindakan kasus korupsi, perlu dilakukan dengan tidak memberi ruang untuk mendelegitimasi pelaksanaan Pilkada serentak langsung. Baik kepada penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, maupun kepada pelembagaan Pilkada secara keseluruhan.

Dalam permasalahan ini, Menko Polhukam Wiranto sebenarnya bisa dijerat dengan pasal obstruction of justice atau perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Pasalnya, tindakan Wiranto dinilai tidak etis dan berpotensi masuk kategori tindakan obstruction of justice. Ancaman tindak pidana obstruction of justice tidak main-main, yakni pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

Disebutkan dalam pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi; Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Pasal 3 UU 30 Tahun 2002 tentang KPK juga secara tegas melarang intervensi KPK. Disebutkan KPK sebagai lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sehingga tidak boleh diintervensi oleh siapapun.

Sejauh ini KPK telah memberi sinyal menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto, seperti halnya KPK menolak saran Kapolri di rapat konsultasi DPR sebelumnya. Sebab bila tidak, dikhawatirkan akan muncul asumsi KPK disetir pemerintah. Bahkan KPK bisa menjadi sasaran pihak-pihak yang gencar melancarkan kritik.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut, saat ini kelima pimpinan KPK sepakat untuk tidak mengikuti saran Menko Polhukam tersebut.  Menurut Saut, prinsip KPK untuk menghidupkan roh demokrasi yang berdaulat dan berintegritas adalah tidak ada kata memaafkan kepada calon kepala daerah yang terlibat korupsi. Benar bahwa status tersangka yang disandang seorang kandidat pasti mempengaruhi persepsi pemilih yang mempengaruhi perolehan suaranya dalam pemilihan. Namun dalam konteks hukum, seseorang belum bisa dianggap bersalah jika belum ditetapkan oleh pengadilan. KPK dalam mengumumkan status tersangka yang didasarkan atas bukti-bukti yang memadai, bisa dibilang merupakan kewajiban etis bagi penegak hukum agar pemilih mendapatkan informasi yang memadai untuk menakar integritas kandidat yang akan dipilihnya.

KPK bahkan memberi solusi agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) soal pergantian calon kepala daerah yang ditahan. Menurut KPK, Perppu dibutuhkan karena penahanan sejumlah calon kepala daerah termasuk kondisi darurat. Pasalnya, UU Pilkada saat ini tidak mengatur soal pergantian calon kepala daerah yang ditahan akibat dugaan tindak pidana. UU Pilkada juga dinilainya tidak mengatur calon yang bermasalah dengan moral.

Dibanding menunda mengumumkan nama-nama calon kepala daerah oleh KPK, hal itu hanya akan membuat angka indeks persepsi korupsi Indonesia menjadi tidak baik. “(Penundaan) itu tidak baik buat angka indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat,” serunya.

Agenda Investasi China

‘Ada yang tidak beres dengan Wiranto’ mungkin ada benarnya. Ada beberapa spekulasi mengapa Wiranto meminta KPK untuk menunda pengumuman tersangka calon kepala daerah peserta pemilihan kepala daerah serentak 2018. Sebagai Menko Polhukam, Wiranto ingin memastikan bahwa Indonesia masih aman untuk berinvestasi dan pariwisata, meski masuk dalam tahun politik. Anggapan tahun politik itu rawan ingin dimentahkan dia.

Apalagi pada Rabu 14 Maret 2018, kantor Wiranto kedatangan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian. Sebelumnya direncanakan Wiranto akan bertemu President US-ASEAN Business Council dan Dubes Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka pertukaran kerja dengan Wang Tongjun dan menghadiri agenda utama delegasi tersebut. Namun Xiao Qian menggantikan Xie Feng sebagai perwakilan pemerintah China di Indonesia. Lantas apa tujuan dari pertemuan tersebut?

Dari pantauan situs kedutaan China id.china-embassy.org terungkap, dari tanggal 4 sampai 10 Maret, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Wang Tongjun, Managing Director China Railway Corperation (CRC) melakukan kunjungan kerja ke Indonesia untuk mempromosikan proyek kereta api cepat (high-speed) ​​Jakarta-Bandung.

Disebutkan Yang Zhongmin, Wakil Direktur Utama CRC dan Presiden Direktur China Railway International Corperation (CRIC), Zhang Zongyan, Presiden Direktur China Railway Group Limited (CREC), Mr. Sun Hongshui, Presiden Direktur Power China Limited (Sinohydro) dan kepala perusahaan terkait bergabung dalam delegasi tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, tampaknya China ingin memantau perkembangan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Dalam hal ini, delegasi China ingin memeriksa kondisi di sepanjang rute kereta api cepat ​​Jakarta-Bandung dan bertemu dengan Menteri Koordinator Kelautan Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Kedua belah pihak saling bertukar pandangan tentang kemajuan positif dan rencana kerja tahap selanjutnya.

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu, tentu masalah pencairan dana pinjaman dari China Development Bank (CDB). Luhut saat itu di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (6/3/2018) mengatakan, pencairan pinjaman sudah menemui titik cerah. “Mestinya sih segera lah ya, karena hampir semua dia (China Railway) bilang tadi sudah beres disiapkan,” ujar Luhut.

Dengan kondisi ini, Luhut meyakini dana pinjaman untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa segera dikucurkan. Dengan kata lain, proyek ini bisa segera berjalan. “(Pencaira dana) mestinya sebentar lagi akan selesai,” tegasnya.

Sebagai bentuk tindaklanjut dari pertemuan tersebut, Luhut menjelaskan Jumat (9/3/2018) delegasi China Railway bertemu lagi untuk turun ke lapangan mengecek progres proyek tersebut.

Sementara Presiden Joko Widodo pada Senin (12/3/2018), menerima Delegasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedatangan delegasi AIIB di Indonesia dalam rangka investasi proyek MRT di Jakarta, termasuk mengunjungi Jawa Tengah, Yogyakarta dan Solo.

Delegasi AIIB yang diterima Presiden, antara lain Alternate Director dari Kazakhtan Nurym Ayazbayev, Direktur AIIB dari Turki Mehmet Alper Batur, Alternate Director AIIB dari Italia Philippe Baudry, Altarnate Director AIIB dari Israel Peleg, Director AIIB dari United Kingdom Emil Levendoglu dan Director AIIB dari Indonesia Rionald Silaban. Jokowi pun mengungkapkan komitmen Indonesia untuk tetap melangsungkan kerjasama dengan AIIB. Jokowi berujar, Indonesia mendukung dan memberikan perhatian serius untuk bergabung dengan AIIB. Berdasarkan catatan dari AIIB Indonesia, kerjasama antara Indonesia dengan AIIB sudah berlangsung sejak lama.

Inilah yang membuat Wiranto secara tegas meminta suhu politik Indonesia yang meningkat bisa diredam, termasuk mengintervensi KPK untuk menunda pengumuman tersangka calon kepala daerah peserta Pilkada 2018.

Seperti diketahui, peningkatan suhu politik meningkat adanya Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Keputusan KPK dinilai akan mengacaukan suhu politik. ” Yang bikin cemas kan kita sendiri. Kadang-kadang kita melebihkan tahun politik yang kritis dan rawan. Padahal enggak seperti itu. Meningkatnya suhu politik tidak identik dengan kekacauan, tidak identik dengan tidak aman, kemudian ketidaknyaman berinvestasi. Jadi enggak usah khawatir untuk investasi dan berwisata ke kita, walaupun tahun politik,” kata Wiranto memastikan usai bertemu delegasi China, rabu (14/3/2018).

Dengan investasi China yang masuk ke Indonesia, sebut Wiranto, tentu akan menambah peluang lapangan kerja, peningkatan devisa, serta pertukaran teknologi. Akan tetapi, itu semua bisa terjadi dengan baiknya stabilitas keamanan, politik, dan hukum di Indonesia. “Saya sampaikan dari pengamatan kita walaupun nanti menghadapi Pilkada serentak dan pemilu, kita menjamin bahwa stabilitas itu terjaga. Jangan sampai memengaruhi keinginan investasi di Indonesia,” pungkas Wiranto.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here