Tak Etis, Bahas Politik Praktis di Kantor Pemerintahan

0
924
Pertemuan Seskab dan Sembilan Sekjen Parpol Pro-Jokowi di kantor Seskab, 7 Mei 2018

Nusantara.news, Jakarta – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengadakan pertemuan dengan 9 Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik pendukung Presiden Joko Widodo, Senin (7/5/2018) di Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab), Kompleks Istana Merdeka, Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pertemuan tersebut adalah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) karena dilakukan di kantor Seskab. Waketum Partai Gerindra ini juga menyebut koalisi pendukung pemerintah seperti kehabisan tempat untuk melakukan pertemuan sampai-sampai menggunakan fasilitas negara.

“Tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan di luar kepentingan negara, apalagi ini untuk koalisi, itu abuse of powerMbok ya dicari rumah makan di mana, di salah satu rumah ketua umum atau di kantor partai. Jangan menggunakan fasilitas negara,” katanya, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Kritik juga datang dari Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Dia menilai pertemuan tersebut tidak tepat dilakukan di kompleks keperesidenan. “Ini bukan sesuatu yang menyoal kenegaraan. Ini, kan, politik murni, politik praktis. Marilah berpolitik secara elegan, mana yang kewenangan negara lakukan, mana yang kewenangan parpol lakukan, kewenangan rakyat lakukan, semua ada aturannya dan fatsun politik dipentingkan,” kata Hidayat di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Terpisah, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai kritik dari kubu oposisi terlalu berlebihan dan justru memperlihatkan ketakutan mereka pada peluang kemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Sebab, menurutnya, pertemuan tersebut hanya sebatas konsolidasi biasa saja di antara partai pendukung pemerintah. Bukan ke arah politik praktis, sehingga tak perlu dipersoalkan.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga mantan Sekretaris Jenderal PDIP. Dia yakin tak melanggar aturan dengan mengumpulkan sekjen partai pendukung pemerintah di kantornya, Jakarta. Ia juga tak khawatir kegiatan ini membuat pemerintah dianggap berpolitik. Sebab, ia menilai mengumpulkan para pendukung pemerintah hal wajar. “Ini kan partai pendukung, yang sudah mendukung, dalam tradisi demokrasi kan biasa-biasa saja,” ujar dia selepas pertemuan.

Sikap permisif para pentolan PDIP ini berbeda dengan lima tahun lalu saat mereka masih menjadi partai oposisi. Pada April 2013, Sekretaris Jendral PDIP Pramono Anung mengkritik keras konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara. Pramono saat itu menyatakan Istana Negara hanya bisa digunakan untuk kegiatan kenegaraan. Bukan untuk kepentingan partai politik tertentu. Menurutnya, pembahasan partai politik sebaiknya dilakukan di kantor partai.

Kejadian Berulang

Sebenarnya, bukan kali ini saja Jokowi dan koalisinya dikritik memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Sebelumnya, di Istana Merdeka Jokowi bersama PSI membahas pemenangan dirinya dan konsolidasi relawan. Selanjutnya Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) seluruh Indonesia Yorrys Raweyai mengaku membahas pemenangan Jokowi di Kantor Staf Presiden (KSP).

Istana melalui KSP disinyalir ikut membahas pembentukan relawan pemenangan bagi Jokowi. Hal ini terungkap setelah Ketua Umum SPSI Yorrys Raweyai berkunjung ke Istana pada Selasa (27/2/2018). Politisi Partai Golkar tersebut menggelar pertemuan tertutup dengan Deputi IV KSP Eko Sulistyo. Dalam pertemuan itu, Yorrys melaporkan soal pembentukan relawan pekerja yang dibentuk serikatnya untuk pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

Menurut Yorrys, Eko nantinya melaporkan hasil pertemuan mereka kepada Kepala KSP Moeldoko untuk memonitor rapat SPSI yang hasilnya akan dikukuhkan dalam bentuk relawan. “Untuk pemenangan Pak Jokowi,” kata Yorrys.

Yorrys (politisi Golkar) saat menyambangi KSP, Siapkan Deklarasi Relawan Pekerja untuk Jokowi 2019

Yorrys tak hanya sekali datang ke KSP. Saat Golkar tengah diterjang konflik internal dan KSP dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, Yorrys kerap terlihat menyambangi gedung yang berada di sayap timur Istana Negara ini. Salah satunya seperti yang terjadi pada 25 Mei 2015. Yorrys mengaku hendak membicarakan masalah internal Partai Golkar dengan Luhut. Padahal Luhut saat itu berbeda kubu dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie saat Pilpres 2014.

Beberapa waktu berselang, Yorrys tampak menyambangi KSP buat melaporkan rekonsiliasi Golkar dalam payung musyawarah nasional luar biasa kepada Luhut. Dalam rencana rekonsiliasi itu, Luhut menjadi penengah dua kubu yang bertikai di Golkar. Munaslub Golkar kemudian memilih Setya Novanto sebagai ketua umum dan membuat dua kubu bertikai akhirnya berdamai.

Tentu saja, pemanfaatan KSP sebagai sarana politik praktis memoles citra Presiden Jokowi menuai kritik. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, KSP mestinya bekerja sesuai fungsinya. “Ini merupakan salah satu penyakit lama birokrasi ketika struktur justru menjadi (tempat berkumpulnya) kroni-kroni politik,” kata Pengamat dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan, beberapa waktu lalu.

Namun, Kepala KSP Jenderal (purn) Moeldoko membantah jika KSP sudah berpolitik. Menurut Moeldoko, Yorrys memang benar bertemu dengan Deputi IV KSP Eko Sulistyo dan berkomunikasi politik. Hanya saja, Moeldoko mengatakan komunikasi itu bukan berarti KSP tengah menggalang dukungan buat Jokowi.

Beberapa hari setelah pertemuan Yorrys dan KSP, giliran pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang datang ke Istana. Partai politik baru yang berisikan anak-anak muda diterima oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Pertemuan berlangsung tertutup selama 90 menit. PSI pun mengakui, pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019.

“Kami silaturahmi dan Pak Jokowi memberikan tips-tips bagaimana agar PSI dapat mencapai target menang pemilu 2019,” kata Ketua Umum PSI Grace Natalie kepada wartawan, usai pertemuan.

Sebaliknya, PSI sebagai parpol pendukung Jokowi juga memberikan masukan terkait strategi pemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2019. Salah satu masukan yang diberikan adalah kampanye melalui media sosial seperti yang sudah dilakukan PSI selama ini. “Kita tadi sudah menyatakan ke Pak Jokowi, siapapun kita ikut, yang digandeng sebagai wapres. Kita akan full support, sebagaimana full support ke Pak Jokowi,” kata Grace di Istana Negara, seusai pertemuan.

Pertemuan PSI dengan Presiden yang membahas pemenangan Pilpres 2019, menuai kritik

Sontak pengakuan Grace ini menjadi cibiran dari berbagai pihak termasuk parpol pendukung pemerintah. Elite parpol barisan di luar pemerintah juga melontarkan kritikan tajam ke Jokowi. Kritik muncul karena ada pembahasan soal pemenangan Pilpres 2019. Lawan politik Jokowi menilai aktivitas rapat soal pemenangan Pemilu 2019 di Istana sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Dicecar kritikan, elite partai yang berdiri 16 November 2014 itu buru-buru mengklarifikasi pertemuannya dengan Jokowi. Mereka berdalih tak ada pembahasan soal Pilpres 2019.

Persoalan Etika dan Sensitifitas Politik

Jika benar yang dibicarakan dalam pertemuan di kantor-kantor pemerintahan (khususnya di Istana, KSP, Setgkab) ialah isu pencalonan dan konsolidasi pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, maka pertemuan itu termasuk pelanggaran etika bernegara. Etika bernegara memerlukan batas yang jelas antara public space dan private space. Cara kerja seperti itu berpotensi melanggar prinsip dalam UU no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Betul, pada dasarnya parpol berhak menemui presiden di Istana Negara atau berbincang di kantor kenegaraan, asalkan isu yang dibahas berhubungan dengan kepentingan publik. Misalnya membahas soal bagaimana partai politik berperan di dalam menyukseskan program pemerintah, seperti program antikorupsi, mengentaskan kemiskinan, pendidikan politik, yang sifatnya umum.

Sementara itu PSI –meski mengatakan bahwa pertemuan dengan Presiden Jokowi membahas banyak hal– tidak menyangkal bahwa pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 termasuk dalam topik pembicaraan. Juga KSP, meski membantah berpolitik praktis, faktanya telah dijadikan tempat melaporkan dan membahas pembentukan relawan Jokowi. Teranyar, pertemuan sembilan sekjen parpol pendukung pemerintah di kantor Setkab, sulit untuk tidak dikaitkan dengan upaya konsolidasi politik praktis jelang 2019 guna mengamankan Jokowi dua periode.

Karena itu, sebagai penyelenggara negara, Jokowi dan partai pengusungnya mestinya paham tahun politik akan menjadi sorotan serta memiliki sensitivitas yang tinggi. Bila memang pertemuan di kantor pemerintahan tersebut membahas Pilpres 2019, maka seharusnya ada tata krama politik. Meskipun dalam aturan, tak ada yang mengatur soal tamu negara. Tetapi, membangun dukungan dalam politik juga ada tata kramanya. Etika politik harus jelas. Jangan sampai manuver-manuver politik praktis penguasa di lembaga-negara yang dibiayai rakyat, menjadi kebiasaan rezim yang melukai publik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here