Tak Isi Sipol, Parpol Terancam Gagal Ikut Pemilu 2019

0
191

Nusantara.news, Jakarta – KPU menetapkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai prasyarat pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Sistem ini dinilai akan memudahkan proses verifikasi, memperkuat basis data partai, sekaligus bisa menyajikan data untuk diakses publik setelah pendaftaran usai.

Untuk itu, komisioner KPU Viryan mengingatkan agar partai politik mengikuti mekanisme yang ada agar bisa mendaftar sebagai calon peserta Pemilu serentak 2019 mendatang. Jika tidak, maka parpol dipastikan akan absen di Pemilu mendatang. Sama halnya jika parpol tidak melengkapi 100 persen data kepartaiannya di Sipol, maka akan gugur tak bisa ikut Pemilu 2019.

“Pendaftaran tidak kita terima. Prinsipnya sesuai dengan regulasi yang sudah ada harus selesai menginput dulu ke Sipol, baru kemudian mendaftar,” kata Viryan.

Berikut adalah elemen informasi fitur Sipol yang harus diisi partai politik sebagai syarat pendaftaran:

Sumber: KPU RI

Pada Pemilu 2014, Sipol sudah diberlakukan namun tidak bersifat wajib, sedangkan verifikasi parpol pada Pemilu 2019, KPU mewajibkan parpol untuk melakukan pendaftaran peserta pemilu melalui Sipol. Sama halnya dengan Pemilu lalu, persoalan Sipol ini rupanya memicu sengketa antara partai politik dan Bawaslu dengan KPU akibat cara pandang yang berbeda.

Bawaslu berpendapat Sipol tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Sipol tidak ada itu (dalam UU Pemilu). Kami mengantisipasi perdebatan hukum jika ada sengketa,” kata anggota Bawaslu, M Afifuddin.

Dia mengaku, bisa saja input data diselesaikan sebelum tenggat waktu pada 16 Oktober 2017. Namun dia menyayangkan Sipol yang masih belum maksimal dan terkesan dipaksakan. Karena itu, pihaknya telah berkirim surat kepada KPU pada 29 September 2019. Isi suratnya antara lain, Bawaslu meminta KPU agar tidak menjadikan Sipol syarat wajib dan harus ada jalan lain untuk kondisi tertentu seandainya partai tidak bisa mengisi Sipol.

Menanggapi Bawaslu, Ketua KPU Arif Budiman mengungkap alasan mengapa parpol harus mendaftar lewat Sipol. Hal ini menurut Arif untuk memudahkan KPU dalam memverifikasi data setiap parpol yang mendaftar. Sebab menurutnya, data yang diserahkan parpol kepada KPU jumlahnya sangat banyak mulai dari keanggotaan tingkat pusat maupun tingkatan paling rendah.

“Anda bisa bayangkan, satu parpol kalau mencantumkan seribu anggota per kabupaten/kota, kita ada 514 kab/kota, kita akan punya 514 ribu data keanggotaan. Kalau 20 partai, akan ada 500ribu x 20. Bisa dicek dengan manual? rasanya nggak mungkin. Itulah mengapa sipol ini wajib,” kata Arif.

Di pihak lain, sejumlah partai politik nampaknya juga belum siap dengan Sipol. Ketua DPP Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukma Harsono menyebut penggunaan Sipol memberatkan parpol untuk bisa menjadi peserta pemilu 2019. Adapun kendala yang dihadapi, misalnya masalah koneksi internet. Selain itu, ia juga mengeluhkan terkait data yang kemudian hilang setelah data tersebut dimasukkan ke Sipol. Keluhan yang sama juga disampaikan oleh PPP, PKB, Partai Idaman, PDIP, dan PAN.

Sejauh ini, dari 30 parpol yang sudah mendapatkan akses ke Sipol, KPU baru menerima dua partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019, yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tahapan pendaftaran telah dibuka sejak 3 Oktober 2017 dan akan ditutup pada 16 Oktober 2017.

Hingga H-5 penutupan itulah, hanya dua partai baru tersebut yang sudah mengisi Sipol. Parpol baru yang barangkali belum mapan secara infrastrktur dan kultur politiknya, namun mereka menunjukkan kesiapan lebih awal. Logikanya, partai lama seharusnya tak ada masalah dengan persiapan dan hal-hal teknis lainnya. Kebiasaan parpol yang mendaftar pada saat last minute, justru menjadi tradisi yang kurang baik. Sebab, selain tak berdampak pada strategi politik, juga menggambarkan sistem administrasi kepartaian tak berjalan prima.

Tampilan Sipol pada situs resmi KPU RI

Sipol dan Kesalahan yang Berulang

Namun terlepas dari prokontra terhadap Sipol, sebenarnya ada dua hal yang patut disoroti. Pertama, soal ketidaksiapan parpol mengakses dan mengisi data dari manual ke Sipol. Padahal jika ditelusuri, KPU telah menyelenggarakan sosialisasi Sipol sejak jauh hari (7 Maret 2017). Saat itu, dari 73  parpol yang diundang (berbadan hukum di Kemenkumham), hanya 31 parpol yang datang dan mengikuti prosesnya.

Kurang dari setengahnya parpol yang hadir tersebut tentu sangat disayangkan. Itu sebabnya parpol yang belum mengikuti sosialisasi akan kesulitan menggunakan Sipol. Ketidakhadiran parpol juga menggambarkan ketidakseriusan parpol mengikuti pemilu. Spekulasi lainnya, protes mereka terhadap Sipol bisa jadi parpol gaptek (gagap teknologi) karena terlalu nyaman dengan kebiasaan manual sebelumnya, atau ada sesuatu yang disembunyikan sebab data parpol bisa diakses publik.

Kedua, di sisi lain, Sipol yang diterapkan KPU sejak tahun 2014 memang mengandung sejumlah masalah: mulai dari server yang sering down, terlalu ribet, hingga alasan keamanan. Maka dapat dipahami jika Sipol ini kemudian mendapat protes dari parpol. Persoalan Sipol ini sebenarnya juga terjadi pada Sipol sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan KPU tak belajar pengalaman. Seharusnya, KPU terlebih dahulu menguji Sipol tersebut secara matang sebelum diberlakukan.

Kabarnya, bahkan Sipol KPU ini tidak dilengkapi software yang memadai. Mereka memakai MYSQL yang gratisan. Padahal seharusnya, dengan dana besar pemilu, KPU bisa pakai software berbayar seperti Oracle dan IBM sehingga tampilannya stabil. Selain itu, Sipol sebagai sebuah database rahasia negara, tapi tidak dilengkapi RSS (Rich Site Summary) untuk keamanan seperti yang biasa ada di bank-bank. Kondisi ini membuat Sipol KPU akan mudah di-hack orang tak bertanggung jawab.

Tentu saja, polemik Sipol ini harus segera diakhiri. KPU perlu menguji kembali Sipol sebagai satu-satunya syarat wajib pendaftaran jika memang masalah-masalah yang dikeluhkan parpol dan Bawaslu tak bisa dibenahi. Prinsipnya, penerapan Sipol adalah alat untuk memudahkan proses administrasi. Karena itu  cara kerjanya harus memudahkan semua pihak, baik bagi KPU maupun parpol. Jika tidak, semua pemangku Pemilu (KPU, Bawaslu, parpol) akan selalu jatuh pada kesalahan dan kegaduhan yang sama. Dan itu amat membosankan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here