Tak Patut Menjadi Menteri

0
266

SETELAH Prabowo Subianto menyebut beberapa nama yang akan diangkat sebagai menteri di kabinet pemerintahannya nanti, perbincangan tentang ini mendadak riuh. Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo membenarnya bahwa sudah ada pembicaraan dengan Prabowo Subianto mengenai nama-nama calon menteri. Hashim bahkan menjelaskan, sudah disepakati berapa jatah masing-masing partai pendukung, kecuali Partai Demokrat dan Partai Berkarya yang masih dibicarakan.

Koalisi partai politik untuk mendukung salah satu calon presiden, sudah pasti, berawal dan berakhir pada pembagian portofolio kabinet. Sebab tidak ada dukungan politik yang gratis. Semua berpamrih, yakni pamrih kekuasaan. Partai politik bertuhankan kekuasaan. Jika sebuah partai mendukung calon presiden tertentu, maka itu pasti bertolak dari keinginan untuk ikut berkuasa, terutama duduk di kabinet.

Sampai sekarang para pemimpin partai itu masih belum terbuka berbicara mengenai pembagian jatah-jatah kekuasaan itu. Mereka masih malu-malu berbicara itu, meski orang-orang yang akan disodorkan kepada presiden mungkin sudah disiapkan.

Menurut kita, itu sah belaka. Politik, sekali lagi, menghamba kepada kekuasaan. Tidak ada gunanya berpolitik, jika kekuasaan tak diperoleh. Bahwa kekuasaan yang dipahami politisi Indonesia terbatas pada eksekutif, itu perkara sudut pandang dan kebiasaan saja. Bahwa mereka belum melihat bahwa legislatif itu juga kekuasaan, itu juga soal waktu saja untuk mengubahnya.

Yang perlu kita ingatkan adalah partai-partai yang hendak mendudukkan orang-orangnya di kabinet, atau politisi yang berharap duduk di jabatan itu, hendaknya mengaca diri. Mesti diukur antara kesanggupan diri dengan tantangan tugas yang bakal diemban.

Negeri ini bukan negeri yang mudah. Berbagai madah lama yang menyebut negeri ini gemah ripah loh jinawi, sukar dilihat kenyataannya saat ini. Ini sebuah negeri yang sulit dan penuh kesulitan. Alamnya pernah kaya, tapi kini miskin papa, karena puluhan tahun dikuras tanpa mendatangkan hasil yang setimpal bagi kemakmuran.

Banjir bandang di musim hujan, dan kering kerontang di musim kemarau, adalah pertanda alam negeri ini sudah mencapai puncak eksploitasi. Sementara manusianya berpendidikan terbatas. Utang luar negeri menggunung. Utang baru akan lunas dicicil dalam tempo puluhan tahun, itupun kalau tidak menambah utang baru.

Sudah begitu, persaudaran sesama bangsa pun nyaris retak. Di lapisan elit bangsa ini, udara pergaulan sangat beraroma kekerasan. Politisi saling mencari kelemahan lawan agar bisa dijatuhkan, bahkan seringkali pula mereka saling beradu fisik. Birokrasi dipenuhi dengan intrik perebutan jabatan dan bahkan jual-beli kedudukan.

Kecerdasan, kedewasaan atau kematangan akal budi  rupanya tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk bergaul di lapisan terhormat. Satu-satunya syarat adalah kelihaian merebut peluang. Lain dari itu tidak.

Hukum tak pernah bisa ditegakkan, karena senantiasa dapat ditawar. Hampir semua aparat pemerintah korup. Entah apa lagi yang tersisa di negeri ini.

Meski Indeks Persepsi Korupsi kita menurut The Transparency International (TI) terus membaik, toh berdasarkan ranking tahun 2018 lalu kita masih setingkat dengan Srilanka –dengan skor 38, sama-sama peringkat ke 89 dari 180 negara. 

Sementara jutaan anak-anak mengalami kurang gizi. Untuk balita yang mengalami stunting saja, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, jumlahnya mencapai 37 persen dari anak balita Indonesia. Itu berarti 9 juta anak balita yang bakal kerdil!

Bangsa yang konon besar ini ternyata mudah sekali terombang-ambing dalam lalu lintas dunia. Tak usahlah dipaparkan lagi betapa rentannya ketahanan kita menghadapi gejolak politik dan ekonomi dunia. Sebab, terjadi riak sedikit saja dalam politik dan ekonomi global, dampaknya ke Indonesia terasa bagai gelombang. Meski semua itu dicoba dirasionalisasikan dengan logika saling ketegantungan antarnegara dalam era globalisasi, tapi toh tidak dapat menutupi fakta kerentanan itu. Kita bahkan sering terhempas oleh nilai tukar rupiah, kelangkaan gas LPG, atau mahalnya harga cabai dan bawang.

Itulah kaca bagi para calon menteri untuk bercermin. Cobalah mematut diri dengan jujur. Sesuaikan kesanggupan dengan tantangan. Jika sekiranya tak sanggup, Anda akan berjasa besar bagi negeri ini, kalau tidak bersedia duduk di kabinet. 

Andai Anda memaksakan diri, hanya karena berasal dari kelompok politik yang sangat menentukan, alangkah zalim Anda pada bangsa ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here