Tak Perlu Panik soal Kebijakan Susi, Ada Perda 5/2016 yang Melindungi Nelayan

0
200
BANYUWANGI, 6/6 - PERAHU SALEREK. Beberapa anak buah kapal (ABK) perahu salerek menarik jaring yang ditebar di Perairan Selat Bali, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (6/6). Perahu jenis ini dalam berlayar harus sepasang (dua unit) karena satu perahu menjadi simpul dan satunya menebar jaring, serta mampu mengangkut 30 ton ikan dengan 40 ABK. Biaya produksi sepasang perahu salerek mencapai Rp. 1 milliar. FOTO ANTARA/Seno S./ss/nz/12.

Nusantara.news, Surabaya – Peraturan Menteri (Permen) Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, hanya sekedar aturan yang tidak dibarengi dengan tindakan tegas. Tidak ada sanksi kalau dilanggar. Jadi Permen ini ibarat macan ompong. Hal ini dikemukakan praktisi hukum Surabaya, M Sholeh saat berkunjung ke Kantor NUSANTARA.NEWS di Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Senin (30/1/2017). Karena itu, Sholeh mengimbau nelayan tradisional di Jatuim tidak perlu panik dengan aturan ini.

Pernyataan ini dibenarkan Sekretaris Fraksi Gerindra di DPRD Jawa Timur Noer Soetjipto. Menurut dia, kepanikan itu akibat kurangnya pemahaman nelayan kecil terhadap Permen Nomor 71/Permen-KP/2016. Kurangnya pemahaman itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan menakut nakuti nelayan sehingga marak penangkapan kapal nelayan motor (KNM) yang API-nya tidak sesuai aturan sebelum Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti.

“Kami di Komisi B berharap selama enam bulan hingga Juni nanti, tidak ada yang menangkap nelayan ketika melaut. Kita sudah keluarkan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5/2016 tentang Perlindungan Nelayan Jawa Timur. Kini tinggal nunggu Pergub-nya (Peraturan Gubernur),” beber Soetjipto.

Walau demikian Soetjipto  nenegaskan, rentang waktu sampai Juni mutlak dijadikan kesempatan untuk menggencarkan sosialiasi penggantian cantrang atau alat tangkap lainnya yang dilarang oleh Permen KP. “Ini sudah jadi komitmen lintas sectoral meliputi DPRD Jawa Timur, Gubernur, Dinas Perhubungan dan polisi perairan. Komitmen ini diperkuat dengan penandantangan pakta integritas harus ganti cantrang setelah enam bulan,” katanya.

Persoalannya, kendati tidak memuat sanksi hukum bagi nelayan tradisional pengguna cantrang, nelayan tetap akan terganjal ketika melaut. Sebab salah satu syarat keluarnya surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang dikeluarkan Polair dan Syahbandar adalah APi harus sesuai Permen KP.

“Salah satu isi komitmen, kami berharap pemprov (pemerintah provinsi) memberi kesempatan bagi nelayan yang kapalnya bodong untuk dilakukan pemutihan SIPI. Baik yang ukuran 5 GT hingga 50 GT yang banyak dimiliki nelayan Jawa Timur,” sebutnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here