Tak Puas Jawaban KPU di Sidang MK, Timses RUSO Akan Gugat KPU

0
73
Setelah selesai sidang MK, Pasangan Rudi-Sujono akan gugat KPU ke DKPP

Nusantara.news, Kota Batu – Gugatan yang dilakukan oleh timses pasangan calon walikota Batu nomor urut 1, Rudi-Sujono (Ruso) terkait dugaan temuan praktik perbuatan curang yang dilakukan oleh calon nomor urut 2, Dewanti – Punjul pada Pilkada Batu 2017,  yang berujung di Mahkamah Konstitusi (MK), sampai saat ini belum menunjukkan titik terang.  Saat ini pasangan Ruso menunggu keputusan MK pada sidang ketiga yang diagendakan (5/4) untuk menentukan apakah gugatan mereka diterima atau tidak.

Ketua timses RUSO, Ainul Rofiq mengungkapkan bahwa selama ini proses hukum gugatan sedang berjalan. “Namun demikian, hasilnya belum sesuai harapan. Alasan MK menyatakan, tidak ada unsur pelanggaran,” ungkapnya kepada wartawan

Sementara itu, pengacara pasangan nomor urut 1, Muhnur S mengatakan bahwa jawaban KPU dalam sidang kedua MK soal gugatan dugaan pelanggaran oleh pasangan nomor urut 2 hanya menjawab permasalahan formil dan normatif saja, tidak langsung pada substansi case permasalahannya.

“KPU tidak menjawab sepenuhnya dengan detail pertanyaan kami terkait adanya penyalahgunaan wewenang dan melibatkan struktur pemerintahan dari kota sampai desa. Jawaban mempermasalahkan formil seperti selisih suara dan waktu,” ujar Munhur.

Ia menambahkan bahwa pihak KPU Batu pun tidak bisa memberikan keterangan jelas terkait pelanggaran Walikota Batu Eddy Rumpoko, suami pasangan nomor urut 2. “Ada money politics dan penyalahgunaan wewenang, tapi KPU tidak bisa menjelaskan hal tersebut,” imbuhnya

Seharusnya keuangan anggaran diperiksa atau diaudit untuk mencari tahu apakah ada pemyalahgunaan wewenang di dalamnya. “KPU memang memberikan jawabannya, tapi tidak mampu menjawab apakah upaya itu terstruktur atau tidak dan melimpahkan wewenang tersebut kepada ke Panwaslih,” tambah Munhur.

Ia menganggap KPU Batu belum maksimal sepenuhnya menindaklanjuti terkait masalah pelanggaran ini “Awalnya, diharapkan sebelum pemilihan pun sudah ditindaklanjuti namun hingga selesai pemilihan belum ada tindak lanjut yang memuaskan,” kata dia.

Setelah proses hukum di MK tuntas, pihaknya akan menggugat ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), untuk menggugat KPU dan Panwas. “Ini untuk memberi pelajaran politik ke masyarakat, bukan semata berorientasi pada hasil, namun pada prosesnya. Jeli, serius dan ditindaklanjuti secara mendalam apabila ada temuan dan laporan, karena pelenggaran tersebut sangat mencederai nilai demokrasi,” tutup dia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here