Tak Sesuai Konstitusi, Anggaran Pendidikan Jatim Hanya 1,7 Persen

0
137
Sejumlah pelajar melakukan unjuk rasa menuntut diturunkannya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA Negeri 6 Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (23/10). Mereka menilai SPP sebesar Rp200.000 per bulan teralu mahal dan tidak sesuai dengan fasilitas yang disediaan sekolah. ANTARA FOTO

Nusantara.news, Surabaya – Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 9 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan setiap penyelenggara pemerintahan wajib mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBD setiap tahunnya. Namun ketentuan itu ternyata tidak berlaku di Jawa Timur.

Indonesian Civil Rights Watch (ICRW)  menyoroti rendahnya komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Hal ini dilontarkan setelah Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang ada di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), http://npd.data.kemendikbud.go.id/file/pdf/2016/050000.pdf, alokasi APBD Jawa Timur 2016 untuk sektor Pendidikan hanya 1,7 persen atau sekitar Rp300,34 miliar dari total APBD.

Kepala Divisi Advokasi ICRW Arif Budi Santoso di Surabaya, mengatakan jumlah itu jauh di bawah ketentuan konstitusi. “Ini sangat jauh dari angka minimal 20 persen sesuai amanat UUD 1945. Posisi Provinsi Jawa Timur berada di urutan terbawah nomor dua sebelum Provinsi Papua dalam melakukan kebijakan politik anggaran,” katanya, Kamis (9/11/2017).

Menurut dia, rendahnya komitmen politik anggaran pendidikan ini membuat alokasi untuk pembiayaan perbaikan infrastruktur pendidikan, pembiayaan, peningkatan mutu guru/pengajar, pembiayaan subsidi pendidikan SMA/SMK akan turun dan terganggu.

Mantan Komisioner Panwaslu tersebut, menilai rendahnya alokasi anggaran pendidikan berdampak negatif pada penyelenggaraan proses belajar mengajar. Seperti terbukanya peluang lembaga pendidikan nakal untuk melakukan berbagai pungutan pada siswa. Akibatnya, biaya sekolah tinggi dan berpotensi memicu tingginya angka putus sekolah.

Dengan mencermati keadaan tersebut, ICRW sebagai salah satu perwakilan masyarakat yang berkepentingan terhadap agenda pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK mendesak Gubernur Jawa Timur mengambil langkah tegas dan konkret. “Selain itu, juga memastikan bahwa Pemprov Jawa Timur memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD Jatim 2018,” ujar Arif.

Selain itu, lanjut dia, ICRW mendesak Gubernur membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK, mengambil inisiatif dengan membuat payung hukum bagi kabupaten/kota yang berkeinginan memberikan bantuan dana bagi SMA/SMK di Jawa Timur serta menertibkan pungutan liar di lingkungan pendidikan yang memberatkan orang tua siswa.

Ia mengatakan akhir-akhir ini masyarakat tengah menunggu terealisasinya komitmen dan janji pemprov  untuk mewujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas melalui pembahasan rancangan APBD Jawa Timur 2018 yang kini memasuki tahap akhir. “Kami akan melihat apakah pemerintah mampu memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen atau tidak,” katanya.

Dia menegaskan indikator riil keberpihakan pemerintah pada pendidikan yang murah dan berkualitas, salah satunya pada pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK yang saat ini banyak dikeluhkan siswa dan orang tua siswa di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur.

“Mulai tahun 2017 kewenangan pengelolaan dan pembiayaan SMA/SMK kini beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sebagai konsekuensi penerapan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 15 Ayat 1 dan 2 serta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dalam Sub-Urusan Manajemen Pendidikan,” katanya.

11 Ribu Siswa Tidak Mampu Terancam Putus Sekolah

Beban Pemprov Jawa Timur sebenarnya bisa sedikit lebih ringan jika tidak terbentur pada regulasi. Terutama untuk menyelamatkan ribuan siswa yang tidak mampu meneruskan belajarnya di SMA/SMK. Sebab, ada beberapa kota dan kabupaten yang secara finansial sebenarnya mampu mengisi defisit anggaran itu. Seperti Kota Surabaya.

Hanya saja, belum adanya penjelasan aturan hukum berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penganggaran dana, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak mau mengambil risiko. Padahal, jika itu disetujui setidaknya ada garansi sekitar 11.864 siswa SMA/SMK tidak mampu di Kota Pahlawan untuk tetap meneruskan pendidikan.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati, mengatakan hasil dari konsultasi dengan Kemendagri beberapa hari lalu, lebih menyarankan Pemkot Surabaya untuk menunggu aturan hukum yang akan dikeluarkan. “Kami diminta untuk menyelesaikan dulu urusan yang menjadi kewenangan wajibnya, sedangkan SMA/SMK bukan kewenangan pemkot lagi,” katanya.

Pemkot, tambah Ira, sebenarnya menunggu kepastian itu untuk dikonsultasikan dengan Pemprov Jawa Timur. Konsultasi kendati merupakan agenda legislatif, dilakukan untuk membahas hasil konsultasi dengan Kemendagri sehari sebelumnya terkait penganggaran dana untuk siswa miskin SMA/SMK di Surabaya yang mencapai Rp28 miliar dan rencananya akan dialokasikan dalam RAPBD 2018.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha mengatakan, pihaknya belum menerima resume hasil konsultasi dengan Kemendagri. Sehingga, lanjut dia, pihaknya masih belum bisa memutuskan akan tetap mengalokasikan Rp28 miliar anggaran siswa miskin atau tidak dalam RAPBD Surabaya 2018. “Kami akan tunggu sampai Jumat (10/11). Untuk pernyataan resmi hitam di atas putih dari Kemendagri terkait kami boleh atau tidak mengalokasikan anggaran, sehingga penyataan itu akan kami jadikan dasar untuk menyusun anggaran 2018,” katanya.

Ruwetnya politik anggaran yang melibatkan lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ini bisa jadi akibat tidak adanya persepsi bersama terkait amanah konstitusi. Padahal jika Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 9 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijalankan, bisa jadi acuan setiap daerah kendati secara keuangan tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mengcover.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here