Tak Teken UU MD3, Jokowi Pelihara Perseteruan Diam-Diam dengan PDIP

0
193

Nusantara.news, Jakarta – Setelah 30 hari sejak disahkan oleh DPR, Presiden Jokowi belum juga menandatangani RUU MD3 yang kontroversial. UU MD3 itu sendiri tidak akan bermasalah. Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU MD3 itu wajib diundangkan. Yang menjadi persoalan adalah, apa di balik sikap Presiden Jokowi yang tidak menandatangani RUU MD3?

Tiga Opsi

Ada tiga opsi yang tersedia bagi Presiden Jokowi dalam menyikapi RUU MD3. Pertama, menandatangani, tanda setuju RUU MD3. Kedua, menerbitkan Peraturan Pemerintah penggati Unandag-Undang (Perppu), tanda menolak pemberlakukan RUU MD3. Ketiga, tidak menandatangani.

Opsi tidak menandatangani abu-abu karena, tidak mempengaruhi pemberlakuan RUU MD3. Artinya, RUU MD3 itu tetap berlaku setelah 30 hari sejak disahkan DPR. Hal ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 73  ayat (2) disebutkan, Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Hanya saja, dengan opsi tidak ditandatangani oleh presiden, maka kalimat pengesahannya

berbunyi,  Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat pengesahan ini harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, RUU yang disahkan tanpa tanda tangan presiden, juga tidak ada masalah. Faktanya, RUU yang disahkan menjadi UU tanpa persetujuan presiden pernah terjadi di masa Presiden Soeharto, juga di masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Presiden Soeharto ketika itu menolak menandatangani UU Penyiaran yang telah selesai dibahas dan disetujui DPR dan presiden melalui menteri terkait, tetapi belakangan Presiden Soeharto menolak menandatanganinya.

Presiden Soeharto sempat meminta agar UU Penyiaran itu dibahas lagi. Permintaan itu menginspirasi dimunculkannya Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945 dalam proses amandemen UUD 1945 (1999-2002).

Pada masa Presiden Megawati ada empat RUU yang tidak ditandatangani. Yakni,  UU Advokat, UU Penyiaran, UU Keuangan Negara, dan UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Keempat RUU ini tetap disahkan menjadi UU.

Berdasarkan ketentuan yang ada, maka tidak ada masalah walau Presiden Jokowi tidak memandatangani RUU MD3. UU MD3 itu sendiri disahkan oleh DPR tanggal 12 Februari 2018. Ini berarti, terhitung sejak 30 Maret 2018, RUU MD3 sah menjadi UU MD3.

Masalahnya adalah mengapa Presiden Jokowi memilih opsi tidak menandatangani RUU MD3? Apabila Presiden Jokowi setuju, seharusnya ia menandatangani, dan apabila menolak mengeluarkan Perppu. Mengapa memilih opsi abu-abu? Apa yang dapat dibaca dari opsi tidak menandatangani tersebut?

Pelihara Perseteruan dengan PDIP

Presiden Jokowi sudah dua kali terlibat perdebatan sengit dengan DPR.  Pertama, terkait pembahasan UU Pemilu, khususnya pasal tentang presidential threshold. Pedebatan ketika itu muncul terkait angka presidential threshold, di mana pemerintah dan PDIP menginginkan angka presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Alasan pemerintah dan PDIP ketika itu, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Angka 20 persen kursi DPR itu diasumsikan sebagai basis dukungan minimal di PDR.

Angka ini tidak disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR yang menginginkan angka presidential threshold nol persen, dengan alasan pemilu presiden dilaksanakan serentak  dengan pemilu legislatif.

Dalam perdebatan, bukan hanya Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang aktif berdialog dengan DPR, tetapi tidak kurang Presiden Jokowi  berkali-kali memberikan pernyataan pers yang kukuh pada pendirian bahwa angka presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Dalam voting, kubu pemerintah yang didukung PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB memenangi voting di DPR melawan Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN.

Kedua, terkait pembentukan Pansus DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perdebatan tentang ini malah keras dan berlangsung lama karena terjadi sejak pembentukan Pansus sampai jelang berakhirnya masa kerja Pansus. Selama itu, Jokowi nyaris menjadi satu-satunya benteng yang mempertahankan  upaya-upaya DPR melemahkan atau membubarkan KPK. Jokowi pasang badan, karena dalam upaya menolak pelemahan KPK, Jokowi berhadapan dengan fraksi-fraksi yang ingin melemahkan KPK termasuk di dalamnya Fraksi PDIP.

Dalam kasus ini ada beberapa episode penentangan. Namun dalam semua episode itu, Jokowi tetap konsisten menolak upaya – upaya melemahkan KPK.

Episode pertama terkait dengan pembentukan pansus yang dianggap tidak legal karena tidak dihadiri oleh semua fraksi DPR sesuai ketentuan yang berlaku. Pada episode ini, Jokowi hanya bisa mengeluarkan pernyataan menentang karena DPR yang dipimpin Setya Novanto ketika itu, memaksakan kehendak tetap membentuk Pansus KPK.

Episode kedua, terkait rencana DPR bersama Polri yang sepakat membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang ditafsirkan sebagai cara lain DPR menyingkirkan KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP yang meliabtkan Ketuw DPR Setya Novanto dan puluhan anggota DPR termasuk Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa.

Polri ketika itu sudah hampir tuntas  membuat perencanaan pembentukan Densus Tipikor. Anggaran dan jumlah personelnya sudah dihitung, kantornya sudah dipersiapkan dan lain sebagainya. DPR juga sudah menyatakan  akan menyetujui anggaran yang akan diajukan.

Namun, langkah membentuk Densus Tipikor akhirnya kandas setelah Presiden Jokowi menolaknya dengan alasan ditunda.

Episode ketiga, terkait kesimpulan Pansus KPK. Sebelum diumumkan, anggora Fraksi PDIP Hendry Josodiningrat memberikan keterangan pers. Dikatakan,  UU KPK akan direvisi, dan untuk itu KPK untuk sementara dibekukan.

Pernyataan ini langsung dijawab oleh Jokowi yang dengan tegas kembali mengatakan, tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ketika itu menyambut dengan mengatakan, pernyataan Hendry Josodiningrat tidak mewakili PDIP. Tidak lupa Hasto mengatakan, akan memberikan sanksi bagi anggota Fraksi PDIP yang ingin melemahkan KPK.

Terutama dari kasus Pansus KPK,  tampak bahwa Jokowi tidak khawatir berhadapan dengan DPR. Jokowi juga tidak khawatir terhadap fraksi-fraksi yang membentuk Pansus KPK di mana Fraksi PDIP termasuk di dalamnya.

Penyikapan Jokowi terhadap RUU MD3 memang agak berbeda dengan dua kasus sebelumnya. Jokowi sama sekali tidak memberikan komentar pers ketika RUU MD3 sedang dalam pembahasan di DPR. Jokowi memang sempat ditanya pers setelah DPR ketuk palu. Tetapi, ketika itu Jokowi hanya mengatakan, nanti saja.

Jokowi baru angkat bicara tanggal 21 Februari 2018, atau  9 hari setelah paripurna DPR ketuk palu menyetujui RUU MD3. Jokowi ketika itu memberikan sinyal tidak akan mengeluarkan Perppu. Opsi yang dikemukakan Jokowi hanya dua, yakni tanda tangan atau tidak. Tidak ada opsi Perppu.

“Sampai saat ini belum saya tandatangani, karena saya ingin agar ada kajian-kajian, apakah perlu ditandatangani atau tidak. Yang tidak setuju silahkan berbondong-bondong ke MK untuk di judicial review,” papar Jokowi di Gedung Serbaguna 2, Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Tanggal 23 Februari 2018, di sela-sela Rakernas III PDIP di Hotel Grand Inna Beach Bali, Denpasar, Bali, Jumat (23/2/2018), Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara.

Hasto mengemukakan, Jokowi belum perlu membentuk Perppu untuk menggantikan UU MD3. “Ya Perppu itu kan untuk kondisi yang darurat. Emangnya kita sedang darurat?” ujar Hasto. Dalam rakernas itu, PDIP menetapkan kembali Jokowi sebagai calon presiden.

Namun, tanggal 6 Maret 2018, Jokowi kembali angka bicara. Kali ini Jokowi menyebut opsi Perppu. “Saya sudah perintahkan untuk mengkaji apakah tanda tangan atau tidak tandatangan, ataukah dengan Perppu,” ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3/2018).

Dari hal hal di atas dapat ditarik beberapa catatan. Pertama, Jokowi tidak menyebut opsi Perppu saat angkat bicara tanggal 21 Februari 2018, diperkirakan terkait dengan agenda Rakernas PDIP tanggal 23 Februari 2018 yang akan  menetapkan calon presiden. Kedua,  Jokowi menyebut opsi Perppu, setelah memperoleh kepastian PDIP  kembali menetapkannya sebagai calon presiden.

Apa yang dapat dibaca dari perkembangan-perkembangan ini?  Mengapa Jokowi menyebut opsi Perppu saat angkat bicara tanggal 6 Maret 2018, setelah rakernas PDIP menetapkannya kembali menjadi calon presiden?

Hal ini memperlihatkan hubungan Jokowi dan PDIP yang sesungguhnya tidak harmonis untuk tidak dikatakan berseberangan sebagaimana diperlihatkannya ketika menentang upaya Pansus melemahkan KPK.

Sikap ini kembali diperlihatkan Jokowi saat menunjuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi Ketua Tim Internal Penjaringan Calon Wakil Presiden.

Seperti diketahui, penunjukkan ini mendapat reaksi keras dari PDIP. “Jangan lupa, yang berhak mencalonkan paslon (capres-cawapres) adalah parpol atau gabungan parpol-parpol,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

Opsi tidak menandatangani RUU MD3 atau opsi abu-abu yang diambil Jokowi terkait RUU MD3, dapat dibaca sebagai indikasi lain dari disharmoni hubungan Jokowi dan PDIP, atau indikasi Jokowi memelihara perseteruan diam-diam dengan PDIP. []

 

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here